PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – Beberapa ruas jalan tol di Tanah Air dikabarkan ditangguhkan pekerjaannya pada semester II 2021 ini. Termasuk yang menjadi bagian ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), salah satunya Tol Pekanbaru-Padang. Penangguhan atau pemberhentian pekerjaan ini juga dibenarkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.
Menurut informasi yang dirangkum Riau Pos, ada pertemuan antara Kepala BPJT Danang Parikesit dengan pihak Kementerian PUPR yang membahas penangguhan pekerjaan beberapa ruas jalan tol. Termasuk pada trase JTTS, dan alah satunya yang terdampak Tol Pekanbaru-Padang.
"Ya, untuk lengkapnya coba hubungi humas," kata Danang dikonfirmasi Riau Pos di pertengahan Agustus 2021.
Namun belum diketahui alasan penangguhan. Sebab, humas BPJT hingga Rabu (18/8) belum memberikan penjelasan resmi perihal penyebab penghentian pekerjaan. Apakah sementara atau disetop sama sekali.
Humas BPJT, Tya yang dikonfirmasi hingga malam tadi juga belum bisa memberikan keterangan resmi.
"Saya coba koordinasikan dulu ya, karena masih diasistensi Pak Kepala," ujarnya ketika dimintai penjelasan perihal penangguhan dimaksud.
Tya berjanji, ketika asistensi sudah dilakukan Kepala BPJT Danang Parikesit, ia akan segera menginformasikan kepada Riau Pos perihal penjelasan penangguhan beberapa seksi ruas Tol Pekanbaru-Padang dimaksud.
JTTS di Provinsi Riau terbagi dalam lima ruas. Yang sudah tuntas, tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer. Salah satu tol terpanjang yang dikerjakan sekalian untuk lima seksi.
Sementara Pekanbaru-Padang yang terlihat dari pinggir jalan Rimbo Panjang ada pekerjaan, ruasnya sepanjang 255 km. Akan terbagi dalam enam seksi, awalnya sudah di-groundbreaking pada 2017 lalu dari sisi Padang. Namun progres di Sicincin sepanjang kurang 5 km mengalami beragam kendala. Sehingga groundbreaking kembali diulang dari sisi Pekanbaru, berlokasi di perbatasan Pekanbaru dan Kampar.
Adapun lima ruas jalan tol yang direncanakan dikerjakan di Riau selain Pekanbaru-Dumai yang sudah tuntas, adalah Pekanbaru-Padang ini, yang sangat diharapkan masyarakat. Kemudian juga ada ruas Pekanbaru-Rengat, Rengat-Jambi, dan Pekanbaru-Rantau Prapat.
Ruas dari sisi Pekanbaru, direncanakan menjadi seksi I Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 km. Kemudian dilanjutkan Bangkinang-Pangkalan 56 km, Pangkalan-Payakumbuh 58 km, Payakumbuh-Bukittingi 34 km, Bukittinggi-Sicincin 38 km dan Sicincin-Padang 36 km.
Untuk seksi Pekanbaru-Bangkinang, dan Padang-Sicincin, dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Yang mendapat penugasan pekerjaan pembangunan hampir separuh panjang JTTS dari Lampung hingga Aceh. Khusus Pekanbaru-Padang ini, ruas selain Pekanbaru-Bangkinang dan Padang-Sicincin, dikerjakan BUMN infrastruktur lainnya dan ada juga yang dikerjakan bersama HKI, selaku anak perusahaan HK.
Progresnya, untuk ruas Padang-Sicincin, per akhir Juli 2021, sudah mencapai 42 persen sepanjang 36 kilometer. Sementara ruas Pekanbaru-Bangkinang, periodesasi yang sama sudah 70 persen progres pekerjaan untuk fisik dan lahan dari total panjang seksi ini 40 kilometer. Sementara seksi lainnya, di website resmi Hutama Karya, belum tertera progres pekerjaannya.
Perihal adanya informasi penangguhan ruas Bangkinang-Pangkalan, Pangkalan-Payakumbuh, dan Payakumbuh-Bukittinggi-Sicincin ini, pihak Hutama Karya tampak enggan berkomentar. "Sesuai dengan arahan Kementerian PUPR, Hutama Karya saat ini fokus pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. Di mana pada tahap I pembangunan JTTS ruas Pekanbaru-Padang terdiri dari seksi Pekanbaru-Bangkinang, seksi Bangkinang-Pangkalan dan seksi Padang-Sicincin," demikian disampaikan EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Tjahjo Purnomo.
Disampaikannya kepada Riau Pos, selaku pelaksana pekerjaan, pihaknya sepenuhnya mengikuti arahan dari regulator. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian PUPR.
"Adapun pembangunan di seksi lainnya yakni seksi Pangkalan-Payakumbuh, seksi Payakumbuh-Bukittinggi dan seksi Bukittinggi-Sicincin, Hutama Karya sepenuhnya mengikuti arahan yang diberikan oleh regulator," sambungnya.
Provinsi Riau, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan meskipun pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang seksi Pangkalan Sicincin ditangguhkan, namun untuk progres pembangunan tol di Riau masih berjalan on progres. "Sekarang progres pembangunan jalan tol di Riau masih tetap jalan. Kalau ada kendala seperti pembebasan lahan, saat ini sedang diselesaikan," katanya.
Terkait ditangguhkannya jalan tol Pangkalan-Sicincin, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung untuk membahas adanya feeder jalan tol jika jalan tol Pekanbaru-Padang terdapat kendala.
"Jadi sudah ada antisipasinya," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi provinsi tetangga, Sumatera Barat, ada yang menyebut penangguhan merugikan Sumbar dari berbagai sektor. Seperti disampaikan anggota Komisi III Albert Hendra Lukman. Dia menyampaikan dampak ekonomi jika tol ini selesai sangat besar untuk Sumbar.
Dari sektor ekonomi, banyak hasil bumi Sumbar yang bisa dibawa dengan lancar ke Riau. Dengan lancarnya jalan dan singkatnya waktu tempuh, akan membuat ongkos angkut lebih kecil. Dengan begitu, akan membawa keuntungan yang lebih besar bagi petani. Termasuk nanti, produksi UMKM dari Sumbar bisa dijual ke Riau. "Banyak keuntungan dari sektor ekonomi jika tol ini selesai. Saling menguntungkan dua daerah ini," katanya dikutip dari Padek.co (RPG).
Belum lagi dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dengan potensi pariwisata yang besar di Sumbar akan menjadi potensi dalam meningatkan ekonomi. Selama ini kunjungan warga Riau ke Sumbar saat hari libur cukup besar. Makanya dengan waktu tempuh yang singkat menuju Sumbar, akan membuat jumlah kunjungan lebih tinggi.
Terkait persoalan penangguhan karena pembebasan lahan, Albert menyampaikan ini seharusnya menjadi prioritas. Gubernur seharusnya ikut menyosialisasikan dengan masif dan ikut mendorong pemerintah daerah.
Anggota DPRD Sumbar Nofrizon sangat menyesalkan penangguhan proyek tersebut, karena bisa mengganggu kelancaran pembangunan tersebut.
Menurut Nofrizon, penangguhan tidak akan terjadi jika pembebasan tanah bisa diatasi. "Ini proyek strategis nasional. Harusnya kita pemerintah daerah mendukung dengan melakukan pembebasan tanah," kata Nofrizon.(egp/sol)
