PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru melaksanakan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Senin (18/7). Gabungan organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasi berkaitan dengan persoalan ekonomi, termasuk juga atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022.
"Kebijakan ini dinilai tidak tepat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit. Kebijakan kenaikan tarif PPN akan berdampak terhadap harga kebutuhan-kebutuhan di masyarakat," kata salah seorang orator dari Cipayung Plus Pekanbaru.
Selain itu, ada beberapa tuntutan lain yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa. Di antaranya adalah meminta kepada Presiden RI untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Kemudian mendesak Presiden RI untuk menstabilkan harga bahan pokok agar berpihak kepada masyarakat.
"Kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera menstabilkan harga pupuk agar berpihak kepada masyarakat, terkhusus petani," ungkap salah satu mahasiswa.
Yang paling penting, yang paling dirasakan masyarakat di Riau dikatakan mahasiswa adalah masalah harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan bagi petani kelapa sawit.
Massa pun kemudian juga meminta kepada Gubernur Riau untuk mengkaji ulang penetapan harga TBS kelapa sawit dan melakukan penegakan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga TBS di Provinsi Riau.
Kepada DPRD Provinsi Riau, mahasiswa meminta untuk melaksanakan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2021 juncto Peraturan Gubernur Provinsi Riau No.77/2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Provinsi Riau.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan yang menyambut kehadiran mahasiswa mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disampaikan dalam orasi. Ia kemudian juga menyinggung soal harga sawit yang begitu murah, namun produk turunannya menjadi mahal. Namun begitu, persoalan ini harus di urai satu per satu sehingga mendapat titik permasalahan.
"Persoalan itu harus kita urai. Tidak bisa dari provinsi saja. Peran serta mahasiswa akan membantu peran kami menyampaikan aspirasi. Digodok dan dihasilkan oleh eksekutif. Di kabupaten itu nanti domainnya bupati, di sini (provinsi, red) ada domainnya gubernur, di pusat nanti ada presiden dan kementerian terkait," ucap Mardianto.
Dengan adanya aksi yang dilakukan mahasiswa, sambung dia, maka pihaknya akan semakin mudah untuk menyampaikan aspirasi hingga ke pusat. Mardianto memastikan setiap aspirasi yang disampaikan bakal diperjuangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif.
"Akan kita uraikan ke depan. Saat ini arah kita sama. Tujuannya sama. Menyampaikan aspirasi ke kami. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih. Catat media, kami sangat, sangat, dan sangat mendukung ini," ujar Mardianto.(adv/nda)
