PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Seperti sudah jadi perbincangan beberapa hari terakhir, awal puasa di Indonesia ada perbedaan. Senin (11/3) hari ini warga Muhammadiyah sudah mulai berpuasa. Sementara warga NU, pemerintah, dan sejumlah ormas lainnya mulai berpuasa, Selasa (12/3) besok.
Keputusan pemerintah tersebut disampaikan setelah proses sidang isbat digelar di Kantor Kemenag, Ahad (10/3) malam. Hasil Sidang Isbat itu disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia mengatakan dari metode hisab diketahui bahwa ketinggian hilal malam kemarin di Indonesia mulai dari minus 0 derajat hingga 0 derajat 52 menit lebih.
Dengan ketinggian tersebut, hilal tidak mungkin bisa dirukyat. Tidak kurang ada 134 titik lokasi rukyat di seluruh Indonesia. Dari seluruh lokasi pemantauan hilal itu, Yaqut mengatakan tidak ada yang berhasil melilhat hilal, termasuk di Riau, tepatnya di Pantai Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.
Sehingga diputuskan bahwa bulan Syakban disempurnakan (istimal) menjadi 30 hari. Maka 1 Ramadan diputuskan jatuh pada Selasa, 12 Maret. Yaqut mengatakan sidang isbat secara mufakat memutuskan 1 Ramadan jatuh pada 12 Maret.
Dia berharap umat Islam di Indonesia bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Terkait dengan perbedaan awal puasa, Yaqut menegaskan itu lumrah. ’’Tetap harus saling menghormati dan toleransi, untuk suasana yang kondusif,’’ imbaunya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Muliardi didampingi Kabid Urusan Agama Islam H Agustiar mengatakan, rukyatul hilal Wilayah Provinsi Riau dengan posisi hilal tidak terlihat.
“Hari ini (kemarin, red) serentak dilaksanakan rukyatul hilal penetapan awal Ramadan 1445 H/2024 M. Untuk Provinsi Riau dari titik lokasi Rupat Utara, posisi hilal tidak terlihat,” ujarnya Ahad (10/3).
Menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan, Muliardi mengharapkan masyarakat dapat menjaga kerukunan umat beragama dan saling menghormati satu dengan yang lain. “Perbedaan ini jangan menjadi kendala untuk melaksanakan puasa atau ibadah Ramadan kita,’’ ujarnya.
‘’Akan tetapi mari diterima dengan meningkatkan khasanah keislaman kita bahwa perbedaan itu bukan segalanya. Tetapi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita memperkaya diri dalam memahami keyakinan terhadap saudara-saudara kita,” tambahnya.
Lebih lanjut Muliardi mengatakan, organisasi yang telah menetapkan tetap dihargai. “Organisasi manapun yang telah menetapkan tetap kita hargai. Pemerintah juga menetapkan sesuai dengan cara pandang atau metode yang lain. Oleh sebab itu, mari kita hargai perbedaan,” sebutnya.
Sementara itu, Pelaksana Hisab Rukyat Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Riau, Khairunnas SHI MPd mengatakan, hilal di Riau berada pada posisi 0,56 derajat tidak sampai 1 derajat sehingga kemungkinan terlihat sangat kecil. “Kondisi rukyatul hilal hari ini (kemarin, red) matahari tenggelam pada titik koordinat 266 derajat. Sementara bulan tenggelam pada posisi 264 derajat,’’ ujarnya.
‘’Jadi jarak matahari dan bulan ketika tenggelam itu berada di dua derajat. Bulan berada di sebelah kiri matahari tenggelam. Sementara ketinggian hilal diperkirakan 0,56 derajat. Ketika matahari tenggelam bulan berada di atas ufuk 0,56 dalam kondisi tidak sampai 1 derajat, sehingga kemungkinan terlihat sangat kecil sekali karena beriringan dengan tenggelamnya matahari. Sementara itu, waktu pengamatan hanya ada selama 4 menit. Kalau di posisi Bengkalis Rupat Utara ini dari pukul 18.27 WIB sampai 18.31 WIB,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MUI Abdullah Jaidi yang ikut dalam proses sidang isbat. Dia mengatakan, terlepas dari Muhammadiyah yang sudah berpuasa duluan, semua harus bersama-sama saling menghormati perbedaan. ’’Manusia akan senantiasa berselisih. Perbedaan ini rahmah, maka kita saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain,’’ katanya.
Jaidi mengatakan, perbedaan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian juga tidak perlu saling mengolok-olok. Lebih dari itu, Jaidi mengatakan Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kesalehan. Baik itu kesalehan ibadah, maupun kesalehan sosial.
Dia mengajak umat Islam untuk saling membantu. Meningkatkan sedekah dan jangan lupa menunaikan zakat pada bulan Ramadan ini. Tujuannya adalah tidak ada yang merasakan kesulitan di tengah semarak bulan Ramadan ini. ’’Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Pemilu 2024 sudah selesai, mari bersama-sama membangun bangsa untuk Indonesia Emas 2045,’’ tuturnya.
Salah satu yang menjadi sorotan MUI pada momentum Ramadan kali ini adalah terus terjadinya serangan Israel di Gaza. Untuk itu MUI mengajak umat Islam di Indonesia untuk meningkatkan solidaritasnya. Di antaranya dengan terus menggalang donasi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina. Donasi tersebut disalurkan lewat lembaga resmi, di antaranya lewat Baznas.
Wakil Ketua Baznas Mokhamad Mahdum mengatakan, mereka terus menjalankan program sosial Membasuh Palestina. Dia mengatakan sampai dengan Ahad (10/3) total donasi untuk Palestina yang masuk ke Baznas mencapai Rp230 miliar. Itu belum termasuk komitmen yang masih proses pencarian atau transfer. ’’Sebagian dana tersebut sudah kami salurkan,’’ katanya.
Di antaranya lewat pengiriman bantuan kemanusiaan bersama pemerintah Indonesia. Selain itu Baznas juga bermitra dengan lima lembaga sosial yang ada di Mesir dan Palestina. Pada bulan Ramadan ini mereka mendirikan dapur umum di perbatasan Gaza dan di dalam Gaza. Tujuannya untuk menyuplai makanan warga Gaza di tengah perang.
Mahdum mengatakan dana yang terkumpul dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu untuk tanggap darurat atau bantuan kemanusiaan saat ini. Kemudian kelompok rehabilitasi dan yang ketiga kelompok rekonstruksi. Nantinya Baznas ingin membangun sekolah, masjid, dan fasilitas sosial lain yang rusak akibat gempuran Israel.
Jam Kerja ASN
Pemerintah telah menetapkan jam kerja para aparatur sipil negara (ASN) saat Ramadan. Hal ini sebagai upaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan. Kini tidak perlu surat edaran, sebab semuanya telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
“Kalau dulu setiap tahunnya kami selalu mengeluarkan surat edaran, tapi sekarang tidak lagi karena pengaturan jam kerja ASN selama Ramadan terakomodir di Perpres No. 21/2023,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Ahad (10/3).
Pada perpres disebutkan bahwa jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit sepekan. Ini tidak terhitung jam istirahat. Untuk istirahat pada hari Jumat selama 60 menit dan selain hari itu 30 menit. Pada bulan Ramadan jam kerja instansi pemerintah dimulai pada pukul 08.00 zona waktu setempat. Aturan ini berlaku bagi instansi pemerintah di pusat maupun daerah.
Azwar berpesan untuk instansi yang menerapkan ketentuan selain lima hari kerja harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. “Untuk rincian jamnya ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pimpinan instansi,” ungkapnya.
Dalam peraturan tersebut juga tertulis jumlah hari kerja dan jam kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu diingat, ketentuan ini tidak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI yang pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Begitu juga bagi ASN di lingkungan Polri dan perwakilan Indonesia di luar negeri. “Sedangkan hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan,” ujarnya.(wan/lyn/ilo/das)
Laporan JPG dan JOKO SUSILO, Jakarta dan Pekanbaru
