Sabtu, 23 November 2024
spot_img

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Diperpanjang

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), memperpanjang pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor. Dimana seharusnya penghapusan denda tersebut berlangsung hingga 9 November, namun diperpanjang hingga 9 Desember 2021.
 
Kepala Bapenda Riau Herman mengatakan, diperpanjangnya masa penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor menjadi 9 Desember tersebut, bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu  masyarakat, ditengah kondisi masih dalam situasi pandemi Covid-19.
 
"Iya diperpanjang hingga 9 Desember, karena saat ini masih dalam kondisi Covid-19," katanya.
 
Lebih lanjut dikatakannya, alasan lainnya yakni karena banyaknya permintaan pemerintah daerah terkait pembayaran pajak kendaraan dinas. Pasalnya, APBD- Perubahan (APBD-P) kabupaten/kota baru bisa digunakan.
 
"Kami lihat masyarakat masih antusias. Banyak yang bertanya terkait perpanjangan. Kemudian, mengakomodir juga permintaan kabupaten kota, rata-rata APBD P nya juga baru disahkan. Setelah kami kaji dan berkonsultasi dengan pak Gubernur, lalu diputuskan diperpanjang," ujar Herman.
 
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru) 
 
Editor: Erwan Sani
Baca Juga:  Pelajar Pulau Terluar Tidak Lagi Khawatir Sekolah
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), memperpanjang pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor. Dimana seharusnya penghapusan denda tersebut berlangsung hingga 9 November, namun diperpanjang hingga 9 Desember 2021.
 
Kepala Bapenda Riau Herman mengatakan, diperpanjangnya masa penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor menjadi 9 Desember tersebut, bertujuan untuk memberikan pelayanan dan membantu  masyarakat, ditengah kondisi masih dalam situasi pandemi Covid-19.
 
"Iya diperpanjang hingga 9 Desember, karena saat ini masih dalam kondisi Covid-19," katanya.
 
Lebih lanjut dikatakannya, alasan lainnya yakni karena banyaknya permintaan pemerintah daerah terkait pembayaran pajak kendaraan dinas. Pasalnya, APBD- Perubahan (APBD-P) kabupaten/kota baru bisa digunakan.
 
"Kami lihat masyarakat masih antusias. Banyak yang bertanya terkait perpanjangan. Kemudian, mengakomodir juga permintaan kabupaten kota, rata-rata APBD P nya juga baru disahkan. Setelah kami kaji dan berkonsultasi dengan pak Gubernur, lalu diputuskan diperpanjang," ujar Herman.
 
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru) 
 
Editor: Erwan Sani
Baca Juga:  Serangan Jantung, Anggota Kodim 0302 Inhu Meninggal saat Tugas
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari