Selasa, 24 Juni 2025

Panja Migas DPR RI Tampung Aspirasi Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Panja Migas Komisi VII DPR RI melakukan pembahasan terkait Blok Rokan sebelum dikelola penuh PT Pertamina pada 9 Agustus mendatang, Selasa (9/3) di Gedung Daerah Riau. Turut hadir dalam pertemuan itu forkopimda Riau.

Gubernur Riau, Drs H Syamsuar saat pertemuan  menyampaikan aspirasi pemerintah daerah, termasuk aspirasi tokoh masyarakat dan adat terkait alih kelola Blok Rokan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI. Pihaknya berharap, apa yang menjadi aspirasi pemerintah daerah (Pemda), DPRD Riau, tokoh masyarakat dan adat di Riau akan ditindaklanjuti nanti tim transisi pengalihkelolaan Blok Rokan.

"Kita bersyukur  Panja Migas Komisi VII DPR RI sangat konsen terhadap alih kelola Blok Rokan ini. Bahkan tim akan meninjau langsung lokasi Blok Rokan ini," katanya.

Baca Juga:  Catat, Abujapi-Riau Pos Gelar Vaksinasi Massal 14 Oktober di Graha Pena

Menurut gubernur, hal tersebut merupakan bentuk komitmen Komisi VII DPR RI dalam membantu pemerintah di Riau demi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia. Disebut Gubri, beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI diantaranya masalah PI 10 Persen dan busines to busines (B to B) pengelolaan Blok Rokan.

"Termasuk memperhatikan tenaga lokal, penyelesaian limbah yang terkontaminasi dan aset-aset pemerintah. Termasuk aspirasi LAMR yang menginginkan saham melalui skema B to B Itu semua yang kita perjuangkan, dan itu sudah dihimpun oleh Panja Migas Komisi VII DPR RI," ujarnya.

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah mendengarkan langsung keinginan daerah dan tokoh masyarakat dan adat terkait keterlibatan dalam pengelolaan Blok Rokan.

Baca Juga:  Perangi Narkoba di Segala Lini

"Jadi sudah bisa kami simpulkan. Nanti apa yang menjadi keinginan daerah bisa disingkronisasikan dengan kepentingan daerah," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina mendapat dukungan pemerintah dan akan berjalan lancar.

"Yang terpenting dari peralihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Riau dan Republik Indonesia," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan, tim kemudian melakukan kunjungan ke PT CPI dan beberapa lokasi pengeboran minyak yang ada di Kabupaten Bengkalis.(sol)

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Panja Migas Komisi VII DPR RI melakukan pembahasan terkait Blok Rokan sebelum dikelola penuh PT Pertamina pada 9 Agustus mendatang, Selasa (9/3) di Gedung Daerah Riau. Turut hadir dalam pertemuan itu forkopimda Riau.

Gubernur Riau, Drs H Syamsuar saat pertemuan  menyampaikan aspirasi pemerintah daerah, termasuk aspirasi tokoh masyarakat dan adat terkait alih kelola Blok Rokan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI. Pihaknya berharap, apa yang menjadi aspirasi pemerintah daerah (Pemda), DPRD Riau, tokoh masyarakat dan adat di Riau akan ditindaklanjuti nanti tim transisi pengalihkelolaan Blok Rokan.

"Kita bersyukur  Panja Migas Komisi VII DPR RI sangat konsen terhadap alih kelola Blok Rokan ini. Bahkan tim akan meninjau langsung lokasi Blok Rokan ini," katanya.

Baca Juga:  Pengawasan Hutan Riau Terkendala Keterbatasan Jumlah Polhut

Menurut gubernur, hal tersebut merupakan bentuk komitmen Komisi VII DPR RI dalam membantu pemerintah di Riau demi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia. Disebut Gubri, beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI diantaranya masalah PI 10 Persen dan busines to busines (B to B) pengelolaan Blok Rokan.

"Termasuk memperhatikan tenaga lokal, penyelesaian limbah yang terkontaminasi dan aset-aset pemerintah. Termasuk aspirasi LAMR yang menginginkan saham melalui skema B to B Itu semua yang kita perjuangkan, dan itu sudah dihimpun oleh Panja Migas Komisi VII DPR RI," ujarnya.

- Advertisement -

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah mendengarkan langsung keinginan daerah dan tokoh masyarakat dan adat terkait keterlibatan dalam pengelolaan Blok Rokan.

Baca Juga:  Bidan Desa Diminta Tingkatkan Layanan dan Profesional

"Jadi sudah bisa kami simpulkan. Nanti apa yang menjadi keinginan daerah bisa disingkronisasikan dengan kepentingan daerah," katanya.

- Advertisement -

Lebih lanjut dikatakannya, jika peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina mendapat dukungan pemerintah dan akan berjalan lancar.

"Yang terpenting dari peralihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Riau dan Republik Indonesia," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan, tim kemudian melakukan kunjungan ke PT CPI dan beberapa lokasi pengeboran minyak yang ada di Kabupaten Bengkalis.(sol)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Panja Migas Komisi VII DPR RI melakukan pembahasan terkait Blok Rokan sebelum dikelola penuh PT Pertamina pada 9 Agustus mendatang, Selasa (9/3) di Gedung Daerah Riau. Turut hadir dalam pertemuan itu forkopimda Riau.

Gubernur Riau, Drs H Syamsuar saat pertemuan  menyampaikan aspirasi pemerintah daerah, termasuk aspirasi tokoh masyarakat dan adat terkait alih kelola Blok Rokan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI. Pihaknya berharap, apa yang menjadi aspirasi pemerintah daerah (Pemda), DPRD Riau, tokoh masyarakat dan adat di Riau akan ditindaklanjuti nanti tim transisi pengalihkelolaan Blok Rokan.

"Kita bersyukur  Panja Migas Komisi VII DPR RI sangat konsen terhadap alih kelola Blok Rokan ini. Bahkan tim akan meninjau langsung lokasi Blok Rokan ini," katanya.

Baca Juga:  Temui LM dan Rektor, Irjen Sebut SH Akan Dinonaktifkan

Menurut gubernur, hal tersebut merupakan bentuk komitmen Komisi VII DPR RI dalam membantu pemerintah di Riau demi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia. Disebut Gubri, beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI diantaranya masalah PI 10 Persen dan busines to busines (B to B) pengelolaan Blok Rokan.

"Termasuk memperhatikan tenaga lokal, penyelesaian limbah yang terkontaminasi dan aset-aset pemerintah. Termasuk aspirasi LAMR yang menginginkan saham melalui skema B to B Itu semua yang kita perjuangkan, dan itu sudah dihimpun oleh Panja Migas Komisi VII DPR RI," ujarnya.

Ketua Panja Migas Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah mendengarkan langsung keinginan daerah dan tokoh masyarakat dan adat terkait keterlibatan dalam pengelolaan Blok Rokan.

Baca Juga:  Bidan Desa Diminta Tingkatkan Layanan dan Profesional

"Jadi sudah bisa kami simpulkan. Nanti apa yang menjadi keinginan daerah bisa disingkronisasikan dengan kepentingan daerah," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina mendapat dukungan pemerintah dan akan berjalan lancar.

"Yang terpenting dari peralihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Riau dan Republik Indonesia," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan, tim kemudian melakukan kunjungan ke PT CPI dan beberapa lokasi pengeboran minyak yang ada di Kabupaten Bengkalis.(sol)

 

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari