JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) memberikan penghargaan kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Penghargaan dengan nama Wredatama Utama Nugraha itu diserahkan di Kantor Haryono Suyono Center, Jakarta, Senin (5/4) siang.
Penghargaan ini disematkan karena Syamsuar selama meniti karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dapat menunjukkan kapabilitas dan integritas yang baik. Syamsuar juga dinilai sejak lama, bahkan saat menjabat sebagai camat telah memberikan perhatian yang tinggi kepada para pensiunan. Terutama pensiunan pegawai pemerintah.
"Hanya pejabat-pejabat tertentu yang kami berikan penghargaan seperti ini," kata Ketua Umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono Phd.
Haryono yang juga merupakan mantan menteri di era Orde Baru itu menyematkan langsung penghargaan kepada Gubri. Sementara Gubri berterima kasih atas penghargaan tersebut. Syamsuar menyebut bahwa ia punya perhatian kepada para pensiunan karena memang hal itu sudah menjadi tugasnya.
Syamsuar juga mengungkapkan bahwa selama berkarir sebagai PNS, dirinya termasuk yang sukses. Hal itu terbukti karena saat pensiun, pangkatnya mencapai IV/d.
"Padahal saya dari honor dan diangkat dengan pangkat II/a," ungkapnya.
Syamsuar bahkan mengaku tidak pernah terpikir akan menjadi Gubernur Riau. "Tentu ini semua adalah amanah yang berat untuk kami," ucapnya.
Kemarin, Syamsuar juga mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Senayan. Dalam RDP tersebut, Gubri memperjuangkan hak Participation Interest (PI) 10 persen sebagaimana diamanahkan aturan yang berlaku. Pada kesempatan itu, selain soal PI 10 persen, Gubri juga menyinggung soal tidak adanya transparansi terkait lifting migas bagi daerah. Daerah-daerah penghasil migas seolah dipaksa menerima informasi berapapun lifting menurut pihak kontraktor.
"Kalau kita daerah penghasil bertanya, alasannya rahasia. Kenapa kok antar pemerintah rahasia-rahasiaan," sesal mantan Bupati Siak dua periode itu.
Termasuk juga Syamsuar protes dengan banyaknya cost (biaya) atau pemotongan-pemotongan. Sehingga DBH yang diterima daerah, akhirnya hanya dalam jumlah kecil. Terkait soal RUU Energi Baru dan Terbarukan, Syamsuar menyebut bahwa Riau sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Sayangnya belum dapat dimaksimalkan karena belum mendapat dukungan yang serius dari pemerintah pusat.
Bertemu Menteri ESDM
Usai RDP dengan Komisi VII DPR RI, Gubri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di ruang kerjanya. Kepada Menteri ESDM, Gubri memohon bantuan agar PI 10 persen dari Blok Siak dapat segera terealisasi. Karena sesuai aturan, itu adalah hak daerah yang semestinya jauh-jauh hari sudah dinikmati oleh Riau.(adv/sol)