PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Vaksinasi tambahan sesuai keperluan warga Kota Pekanbaru tak kunjung tiba. Dampaknya, kini ada 107.314 warga Kota Pekanbaru yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 pertama, harus terlambat dua pekan untuk mendapatkan vaksinasi kedua. Angka ini berdasarkan data dari 1 Agustus lalu.
"Kami perlu vaksin kedua 100 ribu lebih. Datang 100 ribu, kami utamakan vaksin kedua. Karena sudah ada terlambat dua pekan. Kalau terlalu lama tidak efektif lagi. Ini datang seribu, dibagi dapat 3.000. Nanti masyarakat maki-maki saya lagi," kata Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus, Selasa (3/8).
Diakuinya, saat ini ada vaksin masuk untuk tenaga kesehatan (nakes). Khusus nakes ini merupakan vaksin ketiga dengan merek berbeda.
"Merek berbeda, bukan Sinovac. Tidak hapal saya namanya," imbuhnya.
Vaksinasi bagi masyarakat umum, kata dia, akan datang pada Agustus ini. Pemko mendapatkan informasi pekan pertama sudah ada vaksin masuk.
Pemko sudah meminta kepada gubernur, agar Kota Pekanbaru diutamakan.
"Ada kelonggaran di daerah, gubernur yang mengatur. Pusat mempersilakan gubernur mengatur. Pekanbaru jumlah lebih banyak, masalah lebih banyak. Harusnya lebih banyak," jelasnya.
Dalam pada itu Kota Pekanbaru saat ini sudah memasuki perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus nanti. Namun, untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat masih mengandalkan bantuan dari Kementerian Sosial. Hal ini karena, keuangan daerah tak mampu untuk memberikan bansos bagi masyarakat terdampak PPKM.
Disampaikan Firdaus, anggaran yang tersedia hampir tidak mencukupi untuk memenuhi semua keperluan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.
"Tidak ada (bansos, red), daerah tidak mampu. Karena kondisi kita saja, banyak anggaran kegiatan sudah digeser untuk penanganan Covid-19," urainya.
Ditambah lagi, berbagai pendapatan kini pun menurun. "Pendapatan daerah dan transfer dari pusat terus menurun, sementara keperluan terus melambung," imbuhnya.
Diuraikannya, anggaran daerah digunakan untuk pembelian peralatan uji swab, kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19. Serta biaya yang dikeluarkan untuk petugas penanganan Covid-19.
