Senin, 7 April 2025
spot_img

Partai Demokrat Pilih Koalisi Rakyat

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap memilih menjadi oposisi dan mengawal jalannya pemerintahan. Meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) kini sudah masuk dalam partai politik koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin.

"Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (27/8).

Herzaky juga mengaku di iklim demokrasi saat ini dibutuhkan fungsi oposisi untuk menjadi pengawas pemerintahan. Sehingga partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini akan tetap kritis kepada pemerintah.

"Kami akan terus kritis kepada pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Perlu kekuatan penyimbang," katanya.

Baca Juga:  KPU Tagih Laporan Harta Caleg Terpilih

Menurut Herzaky, akan menjadi bahaya jika pemerintah bergerak tanpa adanya pengawasan. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu mendapatkan pengawasan.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," ungkapnya.

Lebih lanjut dengan bertambahnya anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah, Herzaky berharap mereka semua bisa memikirkan rakyat. Sebab pandemi Covid-19 uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap memilih menjadi oposisi dan mengawal jalannya pemerintahan. Meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) kini sudah masuk dalam partai politik koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin.

"Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (27/8).

Herzaky juga mengaku di iklim demokrasi saat ini dibutuhkan fungsi oposisi untuk menjadi pengawas pemerintahan. Sehingga partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini akan tetap kritis kepada pemerintah.

"Kami akan terus kritis kepada pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Perlu kekuatan penyimbang," katanya.

Baca Juga:  Mahfud Bukber di Rumdin Ketua MA, Ubaidillah Curiga

Menurut Herzaky, akan menjadi bahaya jika pemerintah bergerak tanpa adanya pengawasan. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu mendapatkan pengawasan.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," ungkapnya.

Lebih lanjut dengan bertambahnya anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah, Herzaky berharap mereka semua bisa memikirkan rakyat. Sebab pandemi Covid-19 uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Partai Demokrat Pilih Koalisi Rakyat

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap memilih menjadi oposisi dan mengawal jalannya pemerintahan. Meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) kini sudah masuk dalam partai politik koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin.

"Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (27/8).

Herzaky juga mengaku di iklim demokrasi saat ini dibutuhkan fungsi oposisi untuk menjadi pengawas pemerintahan. Sehingga partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini akan tetap kritis kepada pemerintah.

"Kami akan terus kritis kepada pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Perlu kekuatan penyimbang," katanya.

Baca Juga:  Andi Putra-Suhardiman Unggul di 11 Kecamatan

Menurut Herzaky, akan menjadi bahaya jika pemerintah bergerak tanpa adanya pengawasan. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu mendapatkan pengawasan.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," ungkapnya.

Lebih lanjut dengan bertambahnya anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah, Herzaky berharap mereka semua bisa memikirkan rakyat. Sebab pandemi Covid-19 uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap memilih menjadi oposisi dan mengawal jalannya pemerintahan. Meskipun Partai Amanat Nasional (PAN) kini sudah masuk dalam partai politik koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin.

"Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (27/8).

Herzaky juga mengaku di iklim demokrasi saat ini dibutuhkan fungsi oposisi untuk menjadi pengawas pemerintahan. Sehingga partai yang dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini akan tetap kritis kepada pemerintah.

"Kami akan terus kritis kepada pemerintah, dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Tentunya pemerintahan ini membutuhkan check and balances. Perlu kekuatan penyimbang," katanya.

Baca Juga:  Evaluasi, DPD Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan

Menurut Herzaky, akan menjadi bahaya jika pemerintah bergerak tanpa adanya pengawasan. Apalagi saat pandemi Covid-19 ini pemerintah perlu mendapatkan pengawasan.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," ungkapnya.

Lebih lanjut dengan bertambahnya anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah, Herzaky berharap mereka semua bisa memikirkan rakyat. Sebab pandemi Covid-19 uluran tangan pemerintah sangat dibutuhkan.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari