Banjarmasin (RIAUPOS.CO) — Usai Pemilu, Bawaslu Kalsel mengavaluasi kinerja pengawas kecamatan (Panwascam) yang berstatus Ad Hoc. Sesuai ketentuan, tugas mereka berakhir pada akhir Juni ini. Dari catatan Bawaslu Kalsel, sepanjang tahapan pemilu tadi, ada tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan Panwascam.
Tiga kasus ini terjadi di Kabupaten Barito Kuala, Banjar dan Hulu Sungai Utara. “Salah satunya yang di Batola diberhentikan secara tak hormat,” beber Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan saat Media Gathering bersama awak media kemarin.
Dia tak ingin, kasus ini kembali terjadi saat gelaran Pilgub dan Pilkada di 7 kabutan dan kota 2020 mendatang. “Ini sempat mencoreng kami. Apalagi ada yang sempat minta-minta dana kepada peserta pemilu,” ucapnya.
Perekrutan Panwascam akan kembali dilakukan. Mengacu aturan, digeber tujuh bulan sebelum pemungutan suara. “Tarik mundur setelah itu dilakukan perekrutan. Kami tak ingin yang direkrut nanti mentalnya seperti yang bermasalah kemarin,” tegasnya.
Di sisi lain, kabar menarik bagi Panwascam mendatang. Uang kehormatan atau honor mereka akan ditingkatkan. Dari yang sebelumnya hanya Rp1,5 juta. Pada pemilu mendatang menjadi Rp2,5 juta.
Tak hanya honor, Panwascam yang dinaikkan, Iwan membeberkan, panita pengawas desa atau kelurahan hingga panwas TPS juga mendapat penambahan honor. Untuk Panwas desa atau kelurahan honornya Rp1,5 juta. Sedangkan pengawas TPS Rp800 ribu. “Ini kabar baiknya. Besaran honor yang diterima disesuaikan dengan bobot pekerjaan,” ujarnya.
Dia meyakini, meski Pilkada mendatang tak seberat pengawasan dibandingkan saat Pemilu serentak lalu, namun tantangannya berbeda. Salah satunya jika ada intervensi dari calon petahana. “Saya kira sama beratnya. Hanya pada Pilkada persoalan hanya tingkat lokal,” sebutnya.
Saking beratnya pengawasan pada Pemilu tadi, sebanyak 40 petugas sempat tumbang. Bahkan tiga orang meninggal dunia. “Mudah-mudahan Pilkada mendatang korban nihil,” harapnya.
Menariknya, pada pemilu lalu, ada dua orang anggotanya yang hingga melahirkan disaat melakukan pengawasan. Yakni di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala (Batola). “Yang di Batola, dia melahirkan setelah menyerahkan laporan,” terang Iwan.(mof/by/ran/jpg)
