Senin, 22 April 2024

Elite PPP Ingatkan Jokowi Tak Lakukan Operasi Politik

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga proses penghitungan suara Pemilu 2024. Ia tak menginginkan, ada pihak yang berupaya melakukan operasi politik yang bisa merugikan partai tertentu untuk menguntungkan partai lain pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

“Upaya menjaga agar proses penghitungan tersebut berjalan sesuai aturan perlu mendapat perhatian di tengah munculnya informasi yang menyebutkan adanya operasi khusus yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya,” kata Abdullah Mansyur dalam keterangannya, Selasa (20/1).

- Advertisement -

Abdullah Mansyur merasa khawatir adanya operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Sejauh ini, berdasarkan hasil real count KPU RI, PPP telah mencukupi ambang batas parlemen 4 persen.

Baca Juga:  KPU Tetapkan Rezita-Junaidi Nakhoda Baru Inhu

Oleh karena itu, Abdullah Mansyur meminta kepada Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi. Sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi memang diharapkan untuk memastikan semua proses Pemilu berjalan dengan fair dan adil, serta memastikan suara PPP tetap sesuai dengan angka perolehan sebenarnya, yaitu lebih dari 4 persen.(jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga proses penghitungan suara Pemilu 2024. Ia tak menginginkan, ada pihak yang berupaya melakukan operasi politik yang bisa merugikan partai tertentu untuk menguntungkan partai lain pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

“Upaya menjaga agar proses penghitungan tersebut berjalan sesuai aturan perlu mendapat perhatian di tengah munculnya informasi yang menyebutkan adanya operasi khusus yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) untuk mengurangi suara PPP dan menaikkan suara partai tertentu agar lebih besar dibanding perolehan yang sebenarnya,” kata Abdullah Mansyur dalam keterangannya, Selasa (20/1).

Abdullah Mansyur merasa khawatir adanya operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Sejauh ini, berdasarkan hasil real count KPU RI, PPP telah mencukupi ambang batas parlemen 4 persen.

Baca Juga:  Sejumlah Partai Baru Segera Daftar ke Kemenkum HAM

Oleh karena itu, Abdullah Mansyur meminta kepada Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan operasi politik yang inkonstitusional tersebut tidak terjadi. Sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi memang diharapkan untuk memastikan semua proses Pemilu berjalan dengan fair dan adil, serta memastikan suara PPP tetap sesuai dengan angka perolehan sebenarnya, yaitu lebih dari 4 persen.(jpg)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari