JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal “jangan paksakan anak” boleh jadi sinyal kepada Presiden Joko Widodo agar tidak memaksakan putranya Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada Kota Solo kalau tidak punya kapasitas.
“Ini nilai dan tradisi baru yang disampaikan Bu Megawati, kita apresiasi, dan sikap blak-blakan beliau menjadi semangat baru soal meritokrasi, jangan sampai partai berkembang dan menguat DNA dinasti politiknya, tapi kalau kader punya kapasitas, kridibilitas dan integritas serta jam terbang yang bagus,” kata pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago kepada redaksi, Jumat (21/2).
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, menarik untuk ditunggu apakah Megawati konsisten dengan ucapannya. Konsekuensinya, presiden kelima itu juga tidak boleh memaksakan anaknya Puan Maharani dan Prananda Prabowo menjadi ketua umum partai.
Namun soalnya, apakah PDIP bisa tetap kuat dan besar tanpa trah Soekarno. “Yang dipegang publik adalah sikap bukan perkataannya. Ini bisa menjadi buah simalakama bagi Megawati juga.
Namun ini bisa menjadi haluan tradisi baru mengingatkan partai agar tidak memaksa maksakan dinasti dan keluarga untuk melanjutkan trahnya di partai politik,” terang Pangi Syarwi yang akrab disapa Ipang.
Jelas Ipang, ini yang tunggu-tunggu dari tokoh dan politisi, apalagi sekelas Megawati yang nerupakan ketua umum partai terbesar, berani menyampaikan sikapnya. “Jelas pesan dari Bu Megawati tak akan ada nepotisme. Ini sebuah pencerahan politik yang bagus dan bisa menjadi role model bagi partai lain. Karena statment yang seperti ini yang kita butuhkan dan tunggu tunggu selama ini,” ujarnya.
Memang fenomena oligarkis dan feodalisme hampir menyangkiti semua partai politik belakangan ini, partai politik belakangan trend makin tidak demokratis alias makin oligarki, kekuasaan yang bertumpu atau berpusat pada satu atau beberapa orang saja yang mengendalikan dan mengatur parpol.
“Ini yang menjadi penyebab belakangan demokrasi kita mundur, bagaimana mungkin negara akan demokratis apabila di tubuh internal partai sangat tidak demokratis, apabila partainya baik maka negara juga baik, apabila partai makin demokratis maka negara otomaticly makin demokratis,” tutur Ipang.
Ditambahkannya, persoalan yang sama merasuki hampir semua partai politik, semakin oligarki dan feodalisme. Ini yang menyebabkan salah satu faktor demokrasi Indonesia kian hari trendnya menurun, misalnya hampir tidak terjadi pertukaran elite secara reguler di tubuh partai, sekarang makin candu berkuasa lama-lama”
“Anehnya lagi makin banyak yang mengikuti DNA PDIP, yaitu ketua umum terlama, sekarang hampir semua ketua umum partai tidak ada yang mau satu periode kepenggurusan, dengan segala cara mereka berupaya mempertahankan kekuasaan supaya tetap langgeng, padahal syarat mutlak partai demokratis adalah terjadi pertukaran elite sentral secara teratur dan reguler,” tutup Ipang.
Sumber:Rmol
Editor: Deslina
