JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Di tengah berlangsungnya proses persidangan sengketa perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan upaya rekonsiliasi dirinya dengan Prabowo Subianto. Jokowi yang juga berstatus capres terpilih itu menyebut tempat rekonsiliasi bisa dilakukan di mana saja.
“Di mana pun bisa. Bisa dengan naik kuda. Bisa di Jogjakarta. Bisa naik MRT,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerjanya di Bali, kemarin (14/6). Pernyataan itu merupakan tanggapan atas usulan sejumlah akademisi di Jogjakarta yang mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo di Keraton Jogjakarta.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, tempat dan lokasi rekonsiliasi bukanlah hal yang prinsip. Yang penting, semua pihak dapat kembali bersatu untuk sama-sama membangun bangsa. “Yang paling penting, kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini,” imbuhnya.
Opsi menggelar rekonsiliasi dengan naik kuda sendiri mengingatkan pada peristiwa lima tahun lalu. Kala itu, rekonsiliasi politik antara Jokowi-Prabowo ditandai dengan naik kuda bersama-sama di kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu.
Upaya untuk mempertemukan Jokowi dengan Prabowo sudah lama dilakukan kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Jenderal Purnawirawan Moeldoko menyebut komunikasi antara kedua pihak terus berjalan.
Mantan Panglima TNI itu menyebut sinyalnya sudah sangat positif. Moeldoko menyebut ada sejumlah nama yang diutus untuk menjalin komunikasi. Yang paling menonjol adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya bahkan diketahui sudah melakukan beberapa komunikasi langsung dengan Prabowo.
Moeldoko menuturkan, pertemuan Jokowi-Prabowo menempati prioritas pertama dalam upaya menyelesaikan persoalan politik pasca-pemilu. Di mana polarisasi harus segera bisa disatukan kembali. “Nanti presiden yang akan datang, bukan 01 bukan 02 dan seterusnya. Tapi Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.(far/jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Di tengah berlangsungnya proses persidangan sengketa perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan upaya rekonsiliasi dirinya dengan Prabowo Subianto. Jokowi yang juga berstatus capres terpilih itu menyebut tempat rekonsiliasi bisa dilakukan di mana saja.
“Di mana pun bisa. Bisa dengan naik kuda. Bisa di Jogjakarta. Bisa naik MRT,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerjanya di Bali, kemarin (14/6). Pernyataan itu merupakan tanggapan atas usulan sejumlah akademisi di Jogjakarta yang mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo di Keraton Jogjakarta.
- Advertisement -
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, tempat dan lokasi rekonsiliasi bukanlah hal yang prinsip. Yang penting, semua pihak dapat kembali bersatu untuk sama-sama membangun bangsa. “Yang paling penting, kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan negara ini,” imbuhnya.
Opsi menggelar rekonsiliasi dengan naik kuda sendiri mengingatkan pada peristiwa lima tahun lalu. Kala itu, rekonsiliasi politik antara Jokowi-Prabowo ditandai dengan naik kuda bersama-sama di kediaman Prabowo pada Oktober 2016 lalu.
- Advertisement -
Upaya untuk mempertemukan Jokowi dengan Prabowo sudah lama dilakukan kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Jenderal Purnawirawan Moeldoko menyebut komunikasi antara kedua pihak terus berjalan.
Mantan Panglima TNI itu menyebut sinyalnya sudah sangat positif. Moeldoko menyebut ada sejumlah nama yang diutus untuk menjalin komunikasi. Yang paling menonjol adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya bahkan diketahui sudah melakukan beberapa komunikasi langsung dengan Prabowo.
Moeldoko menuturkan, pertemuan Jokowi-Prabowo menempati prioritas pertama dalam upaya menyelesaikan persoalan politik pasca-pemilu. Di mana polarisasi harus segera bisa disatukan kembali. “Nanti presiden yang akan datang, bukan 01 bukan 02 dan seterusnya. Tapi Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.(far/jpg)
