Safari politik terus dilakukan sejumlah elite parpol pada awal tahun ini. Misalnya, sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor.  

Rombongan petinggi PKS yang dipimpin M Sohibul Iman diterima langsung oleh SBY. Dari PKS, tampak hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mustafa Kamal, Ketua Fraksi DPR Jazuli Juwaini, dan sejumlah anggota DPR. Sementara itu, SBY didampingi Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Sekjen Hinca Panjaitan, dan sejumlah anggota DPR. Pertemuan berlangsung tertutup mulai pukul 19.00 hingga 20.40.

- Advertisement -

"PKS dan Demokrat pernah berkoalisi selama sepuluh tahun. Pertemuan ini menggali memori kebersamaan kami," kata Presiden PKS M Sohibul Iman.
Dalam pertemuan itu, lanjut Sohibul, pihaknya membicarakan banyak hal dengan SBY dan jajarannya. Salah satunya soal kepemiluan. PKS dan Demokrat sama-sama menolak usulan sejumlah partai yang ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen. "Pak SBY dan kami tidak setuju usulan itu," papar Sohibul.

Menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen bisa berdampak pada penyederhanaan partai politik secara signifikan. Hal itu dinilai bisa mengabaikan aspirasi dan suara rakyat. "Kondisi ini juga bisa menghilangkan keberagaman politik di Indonesia," jelasnya.

Pihaknya lebih sepakat kalau ambang batas parlemen mencapai 4–5 persen. Ambang batas tersebut dinilai sangat representatif bagi keberagaman politik. Sebab, dengan angka PT 4–5 persen, jumlah partai yang eksis bisa mencapai 8, 9, hingga 10 parpol.

Namun, jika parliamentary threshold dinaikkan jauh lebih tinggi, mungkin partai akan berkurang menjadi 5 atau 6 parpol saja. "Itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," tegasnya.

Selain UU Pemilu, kedua partai menjajaki kemungkinan koalisi dalam pilkada 2020. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, sangat terbuka kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan PKS di pilkada. Namun, koalisi akan melihat kebutuhan dan komunikasi di daerah. "Tim pilkada Demokrat dan PKS nanti bertemu. Akan dijajaki lebih jauh di wilayah mana saja kita mungkin berkoalisi," papar Hinca.(mar/c7/fat/jrr)

Laporan: JPG

Safari politik terus dilakukan sejumlah elite parpol pada awal tahun ini. Misalnya, sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor.  

Rombongan petinggi PKS yang dipimpin M Sohibul Iman diterima langsung oleh SBY. Dari PKS, tampak hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mustafa Kamal, Ketua Fraksi DPR Jazuli Juwaini, dan sejumlah anggota DPR. Sementara itu, SBY didampingi Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Sekjen Hinca Panjaitan, dan sejumlah anggota DPR. Pertemuan berlangsung tertutup mulai pukul 19.00 hingga 20.40.

- Advertisement -

"PKS dan Demokrat pernah berkoalisi selama sepuluh tahun. Pertemuan ini menggali memori kebersamaan kami," kata Presiden PKS M Sohibul Iman.
Dalam pertemuan itu, lanjut Sohibul, pihaknya membicarakan banyak hal dengan SBY dan jajarannya. Salah satunya soal kepemiluan. PKS dan Demokrat sama-sama menolak usulan sejumlah partai yang ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen. "Pak SBY dan kami tidak setuju usulan itu," papar Sohibul.

Menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen bisa berdampak pada penyederhanaan partai politik secara signifikan. Hal itu dinilai bisa mengabaikan aspirasi dan suara rakyat. "Kondisi ini juga bisa menghilangkan keberagaman politik di Indonesia," jelasnya.

- Advertisement -

Pihaknya lebih sepakat kalau ambang batas parlemen mencapai 4–5 persen. Ambang batas tersebut dinilai sangat representatif bagi keberagaman politik. Sebab, dengan angka PT 4–5 persen, jumlah partai yang eksis bisa mencapai 8, 9, hingga 10 parpol.

Namun, jika parliamentary threshold dinaikkan jauh lebih tinggi, mungkin partai akan berkurang menjadi 5 atau 6 parpol saja. "Itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," tegasnya.

Selain UU Pemilu, kedua partai menjajaki kemungkinan koalisi dalam pilkada 2020. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, sangat terbuka kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan PKS di pilkada. Namun, koalisi akan melihat kebutuhan dan komunikasi di daerah. "Tim pilkada Demokrat dan PKS nanti bertemu. Akan dijajaki lebih jauh di wilayah mana saja kita mungkin berkoalisi," papar Hinca.(mar/c7/fat/jrr)

Laporan: JPG