JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat sejumlah pertanyaan terkait program makan siang (maksi) gratis saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, kemarin. Pertanyaan ini dilayangkan sejumlah anggota dewan lantaran diisukan bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Pertanyaan ini diawali oleh Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyampaikan harapannya agar kebijakan-kebijakan yang sudah baik di Kemendikbudristek bisa diteruskan kembali nantinya. Bukan ganti menteri, ganti kebijakan. Sebab dikhawatirkan para siswa yang paling akan terdampak.
Dia kemudian mencontohkan dengan program maksi gratis yang rencananya bakal mengambil porsi dari anggaran dana BOS. Seperti diketahui, program ini merupakan gagasan pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
”Kan belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk dana BOS. kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini,” ujarnya.
Belum lagi, kata dia, anggaran makan siang gratis ini jauh lebih tinggi dari anggaran program Kemendikbudristek. Dia bahkan mengusulkan dibentuk kementerian sendiri khusus menangani maksi gratis ini.
”Ketimbang kita harus masukkan ke pipa dana bos yang jumlah angkanya sedikit dengan dijejali dengan anggaran yang begitu besar, sementara sekolah-sekolah harus bertanggung jawab dengan itu nantinya,” keluhnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian juga turut meminta agar Mendikbudristek Nadiem memberikan jawaban soal itu. Dia berharap, hal ini bisa diluruskan.(jpg)
