JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Polemik program kartu prakerja terus bergulir. Publik terus mendesak program dalam bentuk pelatihan daring dihentikan saja.
Politikus PAN Guspardi Gaus pun menyarankan pemerintah untuk mengganti program yang dianggarkan Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bentuk bantuan tunai.
“Saat ini korban PHK butuh makan untuk anak dan istrinya. Bukan pelatihan. Kalau pelatihan belum tentu langsung menjadi uang yang bisa memberi nafkah keluarga mereka,” ujar anggota Komisi II DPR itu kepada JPG, Jumat (1/5).
Guspardi menilai di tengah pandemi Covid-19, ekonomi sangat lesu. Ribuan bahkan ratusan ribu pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara mereka belum memiliki modal usaha untuk melanjutkan hidup. Bila mencari pekerjaan baru, mereka belum tentu cepat didapat.
“Saat ini sebagian kecil pekerja terpaksa hidup dengan mengandalkan sisa tabungan. Itu tidak akan bisa berlangsung lama. Mereka harus survive, butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga,” ujar Guspardi yang berasal dari dapil II Sumbar itu.
Sementara bentuk program kartu prakerja adalah pelatihan secara daring. Di sisi lain jenis pelatihannya hampir sama dengan konten-konten yang terdapat di internet. Semua itu bisa diakses secara gratis. “Kalau pelatihan online kenapa negara harus mengeluarkan anggaran. Masyarakat sudah bisa mengakses pelatihan itu sendiri di internet. Gratis pula,” katanya.
Maka dari itu, Guspardi menyarankan pemerintah untuk mengalihkan alokasi anggaran Rp5,6 triliun itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau menjadikan sebagai bantuan pangan atau bantuan tunai. “Batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung,” ujarnya.(jpg)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Polemik program kartu prakerja terus bergulir. Publik terus mendesak program dalam bentuk pelatihan daring dihentikan saja.
Politikus PAN Guspardi Gaus pun menyarankan pemerintah untuk mengganti program yang dianggarkan Rp 5,6 triliun itu dialihkan ke bentuk bantuan tunai.
“Saat ini korban PHK butuh makan untuk anak dan istrinya. Bukan pelatihan. Kalau pelatihan belum tentu langsung menjadi uang yang bisa memberi nafkah keluarga mereka,” ujar anggota Komisi II DPR itu kepada JPG, Jumat (1/5).
Guspardi menilai di tengah pandemi Covid-19, ekonomi sangat lesu. Ribuan bahkan ratusan ribu pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara mereka belum memiliki modal usaha untuk melanjutkan hidup. Bila mencari pekerjaan baru, mereka belum tentu cepat didapat.
“Saat ini sebagian kecil pekerja terpaksa hidup dengan mengandalkan sisa tabungan. Itu tidak akan bisa berlangsung lama. Mereka harus survive, butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga,” ujar Guspardi yang berasal dari dapil II Sumbar itu.
Sementara bentuk program kartu prakerja adalah pelatihan secara daring. Di sisi lain jenis pelatihannya hampir sama dengan konten-konten yang terdapat di internet. Semua itu bisa diakses secara gratis. “Kalau pelatihan online kenapa negara harus mengeluarkan anggaran. Masyarakat sudah bisa mengakses pelatihan itu sendiri di internet. Gratis pula,” katanya.
Maka dari itu, Guspardi menyarankan pemerintah untuk mengalihkan alokasi anggaran Rp5,6 triliun itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau menjadikan sebagai bantuan pangan atau bantuan tunai. “Batalkan saja program kartu prakerja ini dan alihkan anggarannya menjadi bantuan tunai langsung,” ujarnya.(jpg)
