JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Tim advokasi Novel Baswedan mendesak agar Presiden Joki Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan orang-orang berintegritas dan kompeten. Tim advokasi menilai, terlibatnya dua anggota Polri aktif dalam kasus Novel perlu mendapat perhatian, evaluasi dan kebijakan serius dari Jokowi.

“Pembentukan TGPF perlu agar kasus serangan terhadap Novel dapat terungkap hingga aktor intelektual atau penggeraknya,” kata salah seorang Tim Advokasi Novel, M Isnur, Senin (30/12).

Isnur menyampaikan, penangkapan dua tersangka berinisial RB dan RM masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya yakni pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.

“Tim advokasi melihat ada kecenderungan yang dibangun bahwa tersangka adalah pelaku tunggal dan menyederhanakan serta mengalihkan kasus kejahatan ini karena persoalan dendam pribadi,” terang Isnur.

Terlebih, pernyataan tersangka yang mengaku melakukan bahwa Novel pengkhianat dengan merujuk pada tindakan KPK dan Novel dalam membongkar korupsi penting dilihat sebagai kode yang sangat nyata. Bila ditelisik, karakter lembaga kepolisian memiliki sistem komando dan pangkat, tersangka yang memiliki pangkat rendah menunjukkan tindakannya bukanlah tindakan individual.

Bila dicermati lebih lanjut, Novel selama menjadi penyidik KPK hanya menindak penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi di atas Rp 1 miliar. Oleh karenanya, jika penyidik melepaskan konteks dan latar belakang tersebut dan hanya menempatkan pengakuan tersebut sebagai dasar kejahatan, maka dapat diduga ada upaya untuk mengaburkan kasus yang sesungguhnya, memutus rantai pemufakatan jahat dalam kasus ini.

“Penyidik seharusnya dapat menggunakan pasal penyertaan 55 KUHP meskipun belum ada tersangka lain,” tegasnya.

Menurut Isnur, hal ini pernah dilakukan Polri saat mengenakan pasal 55 kepada Pollycarpus sebagai tersangka pembunuh aktivis Munir. Bahkan, dalam kasus Munir dibentuk Tim Pencari Fakta Independen yang mengungkap adanya keterlibatan Petinggi Lembaga Negara dan Penyidik pun melakukan penyidikan tidak sampai hanya pelaku lapangan saja.

“Jadi seharusnya TPF Independen yang dibentuk nanti bisa mengungkap aktor intelektual pelaku penyiraman Novel Baswedan,” pungkas Isnur.

Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Tim advokasi Novel Baswedan mendesak agar Presiden Joki Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan orang-orang berintegritas dan kompeten. Tim advokasi menilai, terlibatnya dua anggota Polri aktif dalam kasus Novel perlu mendapat perhatian, evaluasi dan kebijakan serius dari Jokowi.

“Pembentukan TGPF perlu agar kasus serangan terhadap Novel dapat terungkap hingga aktor intelektual atau penggeraknya,” kata salah seorang Tim Advokasi Novel, M Isnur, Senin (30/12).

Isnur menyampaikan, penangkapan dua tersangka berinisial RB dan RM masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya yakni pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.

“Tim advokasi melihat ada kecenderungan yang dibangun bahwa tersangka adalah pelaku tunggal dan menyederhanakan serta mengalihkan kasus kejahatan ini karena persoalan dendam pribadi,” terang Isnur.

Terlebih, pernyataan tersangka yang mengaku melakukan bahwa Novel pengkhianat dengan merujuk pada tindakan KPK dan Novel dalam membongkar korupsi penting dilihat sebagai kode yang sangat nyata. Bila ditelisik, karakter lembaga kepolisian memiliki sistem komando dan pangkat, tersangka yang memiliki pangkat rendah menunjukkan tindakannya bukanlah tindakan individual.

Bila dicermati lebih lanjut, Novel selama menjadi penyidik KPK hanya menindak penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi di atas Rp 1 miliar. Oleh karenanya, jika penyidik melepaskan konteks dan latar belakang tersebut dan hanya menempatkan pengakuan tersebut sebagai dasar kejahatan, maka dapat diduga ada upaya untuk mengaburkan kasus yang sesungguhnya, memutus rantai pemufakatan jahat dalam kasus ini.

“Penyidik seharusnya dapat menggunakan pasal penyertaan 55 KUHP meskipun belum ada tersangka lain,” tegasnya.

Menurut Isnur, hal ini pernah dilakukan Polri saat mengenakan pasal 55 kepada Pollycarpus sebagai tersangka pembunuh aktivis Munir. Bahkan, dalam kasus Munir dibentuk Tim Pencari Fakta Independen yang mengungkap adanya keterlibatan Petinggi Lembaga Negara dan Penyidik pun melakukan penyidikan tidak sampai hanya pelaku lapangan saja.

“Jadi seharusnya TPF Independen yang dibentuk nanti bisa mengungkap aktor intelektual pelaku penyiraman Novel Baswedan,” pungkas Isnur.

Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Tim advokasi Novel Baswedan mendesak agar Presiden Joki Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan orang-orang berintegritas dan kompeten. Tim advokasi menilai, terlibatnya dua anggota Polri aktif dalam kasus Novel perlu mendapat perhatian, evaluasi dan kebijakan serius dari Jokowi.

“Pembentukan TGPF perlu agar kasus serangan terhadap Novel dapat terungkap hingga aktor intelektual atau penggeraknya,” kata salah seorang Tim Advokasi Novel, M Isnur, Senin (30/12).

Isnur menyampaikan, penangkapan dua tersangka berinisial RB dan RM masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya yakni pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.

“Tim advokasi melihat ada kecenderungan yang dibangun bahwa tersangka adalah pelaku tunggal dan menyederhanakan serta mengalihkan kasus kejahatan ini karena persoalan dendam pribadi,” terang Isnur.

Terlebih, pernyataan tersangka yang mengaku melakukan bahwa Novel pengkhianat dengan merujuk pada tindakan KPK dan Novel dalam membongkar korupsi penting dilihat sebagai kode yang sangat nyata. Bila ditelisik, karakter lembaga kepolisian memiliki sistem komando dan pangkat, tersangka yang memiliki pangkat rendah menunjukkan tindakannya bukanlah tindakan individual.

Bila dicermati lebih lanjut, Novel selama menjadi penyidik KPK hanya menindak penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi di atas Rp 1 miliar. Oleh karenanya, jika penyidik melepaskan konteks dan latar belakang tersebut dan hanya menempatkan pengakuan tersebut sebagai dasar kejahatan, maka dapat diduga ada upaya untuk mengaburkan kasus yang sesungguhnya, memutus rantai pemufakatan jahat dalam kasus ini.

“Penyidik seharusnya dapat menggunakan pasal penyertaan 55 KUHP meskipun belum ada tersangka lain,” tegasnya.

Menurut Isnur, hal ini pernah dilakukan Polri saat mengenakan pasal 55 kepada Pollycarpus sebagai tersangka pembunuh aktivis Munir. Bahkan, dalam kasus Munir dibentuk Tim Pencari Fakta Independen yang mengungkap adanya keterlibatan Petinggi Lembaga Negara dan Penyidik pun melakukan penyidikan tidak sampai hanya pelaku lapangan saja.

“Jadi seharusnya TPF Independen yang dibentuk nanti bisa mengungkap aktor intelektual pelaku penyiraman Novel Baswedan,” pungkas Isnur.

Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Tim advokasi Novel Baswedan mendesak agar Presiden Joki Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan orang-orang berintegritas dan kompeten. Tim advokasi menilai, terlibatnya dua anggota Polri aktif dalam kasus Novel perlu mendapat perhatian, evaluasi dan kebijakan serius dari Jokowi.

“Pembentukan TGPF perlu agar kasus serangan terhadap Novel dapat terungkap hingga aktor intelektual atau penggeraknya,” kata salah seorang Tim Advokasi Novel, M Isnur, Senin (30/12).

Isnur menyampaikan, penangkapan dua tersangka berinisial RB dan RM masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya yakni pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.

“Tim advokasi melihat ada kecenderungan yang dibangun bahwa tersangka adalah pelaku tunggal dan menyederhanakan serta mengalihkan kasus kejahatan ini karena persoalan dendam pribadi,” terang Isnur.

Terlebih, pernyataan tersangka yang mengaku melakukan bahwa Novel pengkhianat dengan merujuk pada tindakan KPK dan Novel dalam membongkar korupsi penting dilihat sebagai kode yang sangat nyata. Bila ditelisik, karakter lembaga kepolisian memiliki sistem komando dan pangkat, tersangka yang memiliki pangkat rendah menunjukkan tindakannya bukanlah tindakan individual.

Bila dicermati lebih lanjut, Novel selama menjadi penyidik KPK hanya menindak penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan korupsi di atas Rp 1 miliar. Oleh karenanya, jika penyidik melepaskan konteks dan latar belakang tersebut dan hanya menempatkan pengakuan tersebut sebagai dasar kejahatan, maka dapat diduga ada upaya untuk mengaburkan kasus yang sesungguhnya, memutus rantai pemufakatan jahat dalam kasus ini.

“Penyidik seharusnya dapat menggunakan pasal penyertaan 55 KUHP meskipun belum ada tersangka lain,” tegasnya.

Menurut Isnur, hal ini pernah dilakukan Polri saat mengenakan pasal 55 kepada Pollycarpus sebagai tersangka pembunuh aktivis Munir. Bahkan, dalam kasus Munir dibentuk Tim Pencari Fakta Independen yang mengungkap adanya keterlibatan Petinggi Lembaga Negara dan Penyidik pun melakukan penyidikan tidak sampai hanya pelaku lapangan saja.

“Jadi seharusnya TPF Independen yang dibentuk nanti bisa mengungkap aktor intelektual pelaku penyiraman Novel Baswedan,” pungkas Isnur.

Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com