JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih tidak menganggap penting isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk diangkat menjadi materi khusus seleksi. Menurutnya, itu bukan tugas yang harus dilakukan oleh Pansel.

Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyatakan, pihaknya menerima setiap kritik dan masukan dari publik. Terkait isu Novel dan penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi materi khusus akan dipertimbangkan Pansel.

’’Apa yang disampaikan kita pertimbangkan dan kita lihat acuan kita di Undang-Undang dan hukum yang berlaku,’’ ucap Yenti.

Kendati demikian, Yenti menyebut masukan tersebut tidak bisa mendikte Pansel Capim KPK. Karena keputusannya berada pada sembilan orang anggota Pansel. ’’Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte,’’ tegas Yenti.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dia menyampaikan kasus Novel Baswedan maupun penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi penting jika diangkat pada proses seleksi. Hal ini untuk melindungi para aktivis pemberantasan korupsi.

’’Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum,’’ ucap Febri.

Menurut Febri, pimpinan KPK perlu mempunyai komitmen melindungi para aktivis pemberantasan korupsi. Ini demi suksesnya lembaga antirasuah ke depan. ’’Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya tidak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru malah mendapatkan ancaman,’’ tegas Febri.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menginginkan kasus penyerangan Novel Baswedan diangkat menjadi materi khusus untuk para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Hal ini menjadi penting untuk bagaimana Capim KPK mempunyai perhatian khusus untuk melindungi para pegawainya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, jika kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diangkat menjadi materi seleksi. Ini akan melihat bagaimana komitmen kandidat untuk menyelesaikan kasus Novel. Terlebih di dalamnya terdapat kandidat dari intitusi Polri dan Kejaksaan.

’’Novel Baswedan diangkat jadi salah satu isu Capim KPK, maka kita bisa melihat bagaimana komitmennya untuk melindungi dari setiap pegawai KPK termasuk Novel,’’ kata Kurnia di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019).

Kurnia menyebut, para kandidat Capim KPK dapat memaparkan grand desain terkait kasus penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi perhatian serius untuk kandidat dari Polri dan Kejaksaan.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih tidak menganggap penting isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk diangkat menjadi materi khusus seleksi. Menurutnya, itu bukan tugas yang harus dilakukan oleh Pansel.

Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyatakan, pihaknya menerima setiap kritik dan masukan dari publik. Terkait isu Novel dan penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi materi khusus akan dipertimbangkan Pansel.

’’Apa yang disampaikan kita pertimbangkan dan kita lihat acuan kita di Undang-Undang dan hukum yang berlaku,’’ ucap Yenti.

Kendati demikian, Yenti menyebut masukan tersebut tidak bisa mendikte Pansel Capim KPK. Karena keputusannya berada pada sembilan orang anggota Pansel. ’’Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte,’’ tegas Yenti.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dia menyampaikan kasus Novel Baswedan maupun penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi penting jika diangkat pada proses seleksi. Hal ini untuk melindungi para aktivis pemberantasan korupsi.

’’Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum,’’ ucap Febri.

Menurut Febri, pimpinan KPK perlu mempunyai komitmen melindungi para aktivis pemberantasan korupsi. Ini demi suksesnya lembaga antirasuah ke depan. ’’Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya tidak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru malah mendapatkan ancaman,’’ tegas Febri.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menginginkan kasus penyerangan Novel Baswedan diangkat menjadi materi khusus untuk para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Hal ini menjadi penting untuk bagaimana Capim KPK mempunyai perhatian khusus untuk melindungi para pegawainya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, jika kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diangkat menjadi materi seleksi. Ini akan melihat bagaimana komitmen kandidat untuk menyelesaikan kasus Novel. Terlebih di dalamnya terdapat kandidat dari intitusi Polri dan Kejaksaan.

’’Novel Baswedan diangkat jadi salah satu isu Capim KPK, maka kita bisa melihat bagaimana komitmennya untuk melindungi dari setiap pegawai KPK termasuk Novel,’’ kata Kurnia di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019).

Kurnia menyebut, para kandidat Capim KPK dapat memaparkan grand desain terkait kasus penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi perhatian serius untuk kandidat dari Polri dan Kejaksaan.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih tidak menganggap penting isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk diangkat menjadi materi khusus seleksi. Menurutnya, itu bukan tugas yang harus dilakukan oleh Pansel.

Pakar hukum Universitas Trisakti ini menyatakan, pihaknya menerima setiap kritik dan masukan dari publik. Terkait isu Novel dan penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi materi khusus akan dipertimbangkan Pansel.

’’Apa yang disampaikan kita pertimbangkan dan kita lihat acuan kita di Undang-Undang dan hukum yang berlaku,’’ ucap Yenti.

Kendati demikian, Yenti menyebut masukan tersebut tidak bisa mendikte Pansel Capim KPK. Karena keputusannya berada pada sembilan orang anggota Pansel. ’’Kita akhirnya yang memutuskan juga. Jadi masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte,’’ tegas Yenti.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dia menyampaikan kasus Novel Baswedan maupun penyerangan terhadap pegawai KPK menjadi penting jika diangkat pada proses seleksi. Hal ini untuk melindungi para aktivis pemberantasan korupsi.

’’Jadi bukan hanya soal Novel ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum,’’ ucap Febri.

Menurut Febri, pimpinan KPK perlu mempunyai komitmen melindungi para aktivis pemberantasan korupsi. Ini demi suksesnya lembaga antirasuah ke depan. ’’Tidak akan mungkin pemberantasan korupsi berhasil kalau aparaturnya tidak dilindungi, kalau masyarakat yang melaporkan itu justru malah mendapatkan ancaman,’’ tegas Febri.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK menginginkan kasus penyerangan Novel Baswedan diangkat menjadi materi khusus untuk para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Hal ini menjadi penting untuk bagaimana Capim KPK mempunyai perhatian khusus untuk melindungi para pegawainya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, jika kasus penyiraman air keras Novel Baswedan diangkat menjadi materi seleksi. Ini akan melihat bagaimana komitmen kandidat untuk menyelesaikan kasus Novel. Terlebih di dalamnya terdapat kandidat dari intitusi Polri dan Kejaksaan.

’’Novel Baswedan diangkat jadi salah satu isu Capim KPK, maka kita bisa melihat bagaimana komitmennya untuk melindungi dari setiap pegawai KPK termasuk Novel,’’ kata Kurnia di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019).

Kurnia menyebut, para kandidat Capim KPK dapat memaparkan grand desain terkait kasus penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi perhatian serius untuk kandidat dari Polri dan Kejaksaan.