Minggu, 10 November 2024

Lebih 2.000 Akun Medsos Kena Blokir Pemerintah

- Advertisement -
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketika membatasi penggunaan akses media sosial periode 22 hingga 25 Mei 2019 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga melakukan pemblokiran  terhadap ribuan akun media sosial karena dinilai turut berkontribusi menyebarkan berita bohong dan menghasut publik dengan narasi-narasi sekitar kerusuhan 22 Mei.
Ada 2.184 akun dan website yang ditutup. Di antaranya adalah, 551 akun Facebook, 848 akun Twitter, 640 akun Instagram, dan 143 akun Youtube. Serta masing-masing 1 untuk URL website dan LinkedIn. Total ada 2.184 akun dan website yang telah diblokir.

Dalam penutupan dan pembatasan medsos ini, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pihaknya bekerja sama dengan penyedia platform digital. ’’Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,’’ jelas Rudiantara.

Menurutnya, semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Rudi mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

Menurut pria yang biasa dipanggil Chief RA ini, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.  ’’Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,’’ ujarnya seperti dilansir Jawa Pos.

- Advertisement -
Baca Juga:  Penunggak BPJS Kesehatan Akan Dialih ke Jamkesko

Secara garis besar, ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketika membatasi penggunaan akses media sosial periode 22 hingga 25 Mei 2019 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga melakukan pemblokiran  terhadap ribuan akun media sosial karena dinilai turut berkontribusi menyebarkan berita bohong dan menghasut publik dengan narasi-narasi sekitar kerusuhan 22 Mei.
Ada 2.184 akun dan website yang ditutup. Di antaranya adalah, 551 akun Facebook, 848 akun Twitter, 640 akun Instagram, dan 143 akun Youtube. Serta masing-masing 1 untuk URL website dan LinkedIn. Total ada 2.184 akun dan website yang telah diblokir.

Dalam penutupan dan pembatasan medsos ini, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pihaknya bekerja sama dengan penyedia platform digital. ’’Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,’’ jelas Rudiantara.

Menurutnya, semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Rudi mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

Menurut pria yang biasa dipanggil Chief RA ini, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.  ’’Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,’’ ujarnya seperti dilansir Jawa Pos.

- Advertisement -
Baca Juga:  IDAI Setujui Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Secara garis besar, ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

- Advertisement -

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari