JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Terkuak juga indikator yang digunakan dalam tes alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, menyebut, Indeks Moderasi Beragama (IMB) yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen terhadap pegawai KPK tersebut.
"BKN enggak main-main melaksanakan TWK ini," ujar Bima seperti dilansir CNN, Kamis (27/5/2021).
Bima menjelaskan serangkaian asesmen yang digunakan terhadap para pegawai lembaga antirasuah tersebut sama dengan tes yang digunakan dalam merekrut prajurit TNI AD.
Menurut Bima, penggunaan tes itu diputuskan bersama oleh sejumlah lembaga yang terlibat seperti BNPT, Pusintel AD, DisPsiAD, serta BAIS, dan BIN. Mereka termasuk berperan sebagai asesor.
Menurutnya, IMB yang dipakai dalam asesmen, hingga kini dinilai sebagai tes wawasan terbaik saat ini.
"Yang memutuskan tim, karena test IMB 68 TNI-AD ini battery test wawasan kebangsaan terbaik yang ada saat ini," kata Bima.
"Semuanya tim asesor yang kompeten dan legitimate dari institusi negara," imbuhnya.
Pernyataan Bima sekaligus menjawab pertanyaan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, yang sebelumnya mempertanyakan keabsahan asesmen kepada para pegawai lembaga antirasuah itu.
Koko, sapaan akrabnya, protes, sebab BKN hanya menggunakan tiga dari enam tes yang mestinya digunakan dalam asesmen.
Menurut Bima, tak ada enam komponen dalam asesmen KPK. Enam asesmen hanya digunakan dalam tes promosi kenaikan pejabat ASN. Dalam asesmen KPK, katanya, yang ada hanya tiga komponen yang meliputi kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, pemerintah sah).
Dalam jumpa pers usai rapat koordinasi dengan KPK dan sejumlah lembaga lain di kantor BKN, Selasa (25/5) lalu dia menjelaskan, masing-masing komponen memiliki indikator yang totalnya mencapai 22 indikator. Terkait dengan aspek kepribadian memiliki enam indikator, pengaruh tujuh indikator, dan PUNP ada sembilan indikator.
"Tidak ada enam elemen itu. Yang ada tiga aspek dengan banyak indikator. Ini tentang statistik. Ini dipakai di TNI untuk rekrutmen seluruh anggota TNI AD. Apa iya enggak valid?" katanya seperti ditulis JPNN.
Namun demikian, Bima tak menjawab secara tegas saat ditanya soal alasan asesmen KPK menggunakan tes yang sama dengan tes terhadap prajurit TNI. Termasuk dugaan, tes digunakan untuk menyingkirkan kelompok radikal di internal lembaga antirasuah tersebut.
"Intoleransi, radikalisme, dan kekerasan adalah beberapa aspek yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 45," kata dia.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan. Sebanyak 51 orang di antaranya dinyatakan tak bisa dibina alias dipecat. Muncul isu radikalisme dan "Taliban" terhadap mereka yang tak lolos.
Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menepis isu itu dengan alasan ada sejumlah pegawai yang non-muslim yang tak lolos tes. Ia menyebut tes tersebut hanya untuk menyingkirkan pegawai yang kritis.
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
