PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Provinsi Riau diyakini mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pasalnya, saat ini Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami (Pemprov Riau, red) berharap Rakorda Program Banggakencana tahun ini dapat dijadikan sebagai momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan, bahwa Riau khususnya mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, yaitu manusia yang berkualitas dan berdaya saing," kata Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie saat membuka Rakorda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Kamis (27/2).
Hadir pada acara tersebut Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN RI drg Widyono, Kepala Perwakilan BKKBN Riau Agus Putro Proklamasi, forkompimda dan OPD serta mitra kerja.
Ia pun meminta BKKBN untuk dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk Riau akan terus seimbang. Sebab pertumbuhan penduduk yang tak dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan akan menjadi problem nasional.
"Dengan pertumbuhan yang seimbang, maka pintu bonus demografi semakin terbuka lebar dan kita bisa memanfaatkannya untuk tujuan pembangunan," ungkapnya.
Di samping itu, Ahmad juga mengingatkan agar permasalahan stunting dapat segera diselesaikan bersama. Untuk itu, Ahmad Syah pun mengajak seluruh pihak terkait untuk berperang melawan stunting dengan meningkatkan asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.
"Melalui inisiatif ini kita harapkan masyarakat Indonesia menjadi bermartabat tanpa ada kesenjangan," katanya.
Kepala Perwakilan Riau Agus P Putro Proklamasi mengatakan, kegiatan Rakorda ini merupakan tindak lanjut dari Rakernas Program Banggakencana 2020 yang digelar di Jakarta.Di mana tujuan dari Rakorda yakni menyegarkan komitmen dan peran serta Pemda dan selurih mitra BKKBN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam peningkatan akses dan kualitas Program Banggakenacana.
Sementara itu, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN RI drg Widyono mengatakan, BKKBN kini mendorong upaya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di tanah air untuk mulai merekrut penduduk menjadi tenaga penggerak desa guna memaksimalkan komunikasi, informasi dan edukasi program KB dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Kebijakan ini dilakukan lebih untuk mengatasi kekurangan tenaga Penyuluh KB (PLKB) sementara itu pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran dalam mengalokasikan gaji mereka," kata Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, BKKBN Drg Widwiono, MKes, di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia, idealnya kebutuhan tenaga pengerak desa itu untuk 2 desa sebanyak 1 PLKB, akan tetapi itu sulit dicapai, antara lain akibat keterbatasan anggaran sebab berdasarkan data sebelumnya tercatat sebanyak 46 ribu PLKB namun masa 10 tahun berikutnya justru berubah menjadi 14 ribu PLKB sehingga diperlukan sebuah strategi untuk mengatasi kekurangan tenaga PLKB itu.(eca)
