JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengajak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Muhammadiyah untuk kembali ke dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Pihaknya pun telah menjalankan rekomendasi yang diberikan.
"Jadi harapan kami adalah dalam waktu dekat kami bisa membawa kembali PGRI dan Muhammadiyah kembali dalam program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya," ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR secara daring, Kamis (27/8).
Rekomendasi yang telah dijalankan, salah satunya adalah menunda POP sampai tahun 2021. Adapun, rekomendasi ini diberikan dari PGRI kepada Kemendikbud.
"Kami merespons permintaan PGRI bahwa untuk tahun ini ditunda dulu ke tahun depan, dan dana (POP) ini digunakan untuk kebutuhan pandemi," jelasnya.
Anggaran POP sendiri sebesar Rp595 miliar telah direalokasikan untuk kuota para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, hal ini dapat membantu ekonomi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.
"Jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru, yaitu pulsa yang juga dampak ekonominya besar bagi guru. Jadi Anggaran POP tahun ini kita dedikasikan untuk guru," kata dia.
Seperti diketahui, sebelumnya pihaknya berhasil mengajak kembali Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) bergabung dalam POP. Dia pun berharap agar PGRI dan Muhammadiyah berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung.
"Satu dari tiga organisasi yang kemarin tidak ingin ikut serta dalam POP itu sudah kembali, nah PBNU Alhamdulillah sudah menyetujui untuk kembali. Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI pun kami sedang tahap diskusi yang intensif dengan dua ormas tersebut, untuk menyelesaikan berbagai macam isu dan masalah yang mungkin ada mengenai struktur dan kriteria POP," tutup dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengajak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Muhammadiyah untuk kembali ke dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Pihaknya pun telah menjalankan rekomendasi yang diberikan.
"Jadi harapan kami adalah dalam waktu dekat kami bisa membawa kembali PGRI dan Muhammadiyah kembali dalam program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya," ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR secara daring, Kamis (27/8).
- Advertisement -
Rekomendasi yang telah dijalankan, salah satunya adalah menunda POP sampai tahun 2021. Adapun, rekomendasi ini diberikan dari PGRI kepada Kemendikbud.
"Kami merespons permintaan PGRI bahwa untuk tahun ini ditunda dulu ke tahun depan, dan dana (POP) ini digunakan untuk kebutuhan pandemi," jelasnya.
- Advertisement -
Anggaran POP sendiri sebesar Rp595 miliar telah direalokasikan untuk kuota para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, hal ini dapat membantu ekonomi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.
"Jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru, yaitu pulsa yang juga dampak ekonominya besar bagi guru. Jadi Anggaran POP tahun ini kita dedikasikan untuk guru," kata dia.
Seperti diketahui, sebelumnya pihaknya berhasil mengajak kembali Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) bergabung dalam POP. Dia pun berharap agar PGRI dan Muhammadiyah berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung.
"Satu dari tiga organisasi yang kemarin tidak ingin ikut serta dalam POP itu sudah kembali, nah PBNU Alhamdulillah sudah menyetujui untuk kembali. Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI pun kami sedang tahap diskusi yang intensif dengan dua ormas tersebut, untuk menyelesaikan berbagai macam isu dan masalah yang mungkin ada mengenai struktur dan kriteria POP," tutup dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
