(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pengetatan kembali semua kebijakan penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Hal ini merujuk data peningkatan kasus positif yang naik 14 persen dalam satu pekan terakhir. Ditambah lagi, katanya, soal laporan masuknya banyak warga negara India ke Indonesia setelah badai tsunami penularan terjadi di negeri tersebut.
“Plus realisasi kebijakan larangan mudik yang diprediksi masih ada tujuh juta pergerakan di luar tanggal larangan mudik. Ini momen krusial, jangan lengah semua harus kembali diketatkan,” tutur Mufida kepada wartawan, Senin (26/4).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat mulai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat meski PPKM masih berlaku di beberapa provinsi. Ia melihat saat angka penularan sempat melandai dan adanya vaksinasi membuat semangat menerapkan protokol menjadi melemah.
Ia menyebut pelaksanaan vaksinasi masih jauh dari target seluruh penduduk guna mencapai kekebalan kelompok. Data Kemenkes per Rabu (21/4) baru 11.116.253 orang yang menerima dosis pertama dan baru 6.158.748 orang yang sudah menerima dosis kedua. Artinya untuk dua kali dosis baru 3,39 persen dari target 181.554.465 penerima vaksin.
- Advertisement -
“Ketatkan lagi prokes 5 M, ketatkan lagi 3 T. Vaksinasi baru berjalan sedikit dari target herd immunity. Artinya euforia vaksinasi tidak berdasar. Potensi tertular masih besar sekali kalau kita abai protokol. Ini yang harus digaungkan lagi,” katanya.
Ia juga menelisik masuknya WN India ke Indonesia saat tengah terjadi tsunami penularan di India. Apalagi Kemenkes melansir mayoritas WN India yang masuk adalah wanita dan anak-anak. “Pengetatan WNA harus dilakukan lebih dari biasanya. Bagaimana mereka yang bukan pekerja bisa mendapat izin masuk? Sementara di dalam negeri, selain larangan mudik ada pengetatan H-14 dan H+7 setelah larangan mudik dengan wajib tes antigen H-1 perjalanan, tolong Kemenkes bersama stakeholder lain lebih serius lagi,” ungkapnya.
- Advertisement -
Ia meminta Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sebagai koordinator penanggulangan Covid-19 nasional kembali duduk bersama guna mengevaluasi laju pengendalian Covid-19.
“Semua kebocoran harus ditambal segera. Setelah ada larangan mudik tolong perketat pintu masuk WNA,” ujarnya.(jpg)
Laporan JPG, Jakarta
(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pengetatan kembali semua kebijakan penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Hal ini merujuk data peningkatan kasus positif yang naik 14 persen dalam satu pekan terakhir. Ditambah lagi, katanya, soal laporan masuknya banyak warga negara India ke Indonesia setelah badai tsunami penularan terjadi di negeri tersebut.
“Plus realisasi kebijakan larangan mudik yang diprediksi masih ada tujuh juta pergerakan di luar tanggal larangan mudik. Ini momen krusial, jangan lengah semua harus kembali diketatkan,” tutur Mufida kepada wartawan, Senin (26/4).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat mulai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat meski PPKM masih berlaku di beberapa provinsi. Ia melihat saat angka penularan sempat melandai dan adanya vaksinasi membuat semangat menerapkan protokol menjadi melemah.
Ia menyebut pelaksanaan vaksinasi masih jauh dari target seluruh penduduk guna mencapai kekebalan kelompok. Data Kemenkes per Rabu (21/4) baru 11.116.253 orang yang menerima dosis pertama dan baru 6.158.748 orang yang sudah menerima dosis kedua. Artinya untuk dua kali dosis baru 3,39 persen dari target 181.554.465 penerima vaksin.
“Ketatkan lagi prokes 5 M, ketatkan lagi 3 T. Vaksinasi baru berjalan sedikit dari target herd immunity. Artinya euforia vaksinasi tidak berdasar. Potensi tertular masih besar sekali kalau kita abai protokol. Ini yang harus digaungkan lagi,” katanya.
Ia juga menelisik masuknya WN India ke Indonesia saat tengah terjadi tsunami penularan di India. Apalagi Kemenkes melansir mayoritas WN India yang masuk adalah wanita dan anak-anak. “Pengetatan WNA harus dilakukan lebih dari biasanya. Bagaimana mereka yang bukan pekerja bisa mendapat izin masuk? Sementara di dalam negeri, selain larangan mudik ada pengetatan H-14 dan H+7 setelah larangan mudik dengan wajib tes antigen H-1 perjalanan, tolong Kemenkes bersama stakeholder lain lebih serius lagi,” ungkapnya.
Ia meminta Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sebagai koordinator penanggulangan Covid-19 nasional kembali duduk bersama guna mengevaluasi laju pengendalian Covid-19.
“Semua kebocoran harus ditambal segera. Setelah ada larangan mudik tolong perketat pintu masuk WNA,” ujarnya.(jpg)
Laporan JPG, Jakarta
