Rabu, 18 Juni 2025

Tak Lagi Diberi Jabatan di Mendikbud , Muhammadiyah Ungkapkan kekecewaan

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  Info Terbaru Jadwal Seleksi PPPK Tahap 3, Juli Pengangkatan 193.954 Guru

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

Baca Juga:  Menteri LHK Sampaikan Perkembangan Implementasi Lol Norwegia

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  Menteri LHK Sampaikan Perkembangan Implementasi Lol Norwegia

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

- Advertisement -

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  38 Dosen UIR dan 5 Dosen Unri Tolak Revisi UU KPK

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai kritik. Seperti dari PP Muhammadiyah, lantaran tak lagi diberi mandat untuk mengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim merasa kecewa atas keputusan tersebut. Menurut dia, ormasnya layak diberi jabatan di Kemendikbud karena urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dinilai berkaitan erat dengan Muhammadiyah.

“Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia,” kata Fahmi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Baca Juga:  1 Kali Donor Bisa Selamatkan 2 hingga 3 Nyawa

Fahmi menuturkan, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa. Hal itu yang selama ini dijalankan oleh Muhammdiyah ketika diberi kepercayaan memimpin Kemendikbud.

“Karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Tujuan pendidikan kita adalah membentuk siswa atau peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaq mulia, berkarakter,” sambungnya.

Dengan komposisi kabinet seperti sekarang, Fahmi menilai bisa menimbulkan persepsi negatif dari rakyat kepada Jokowi. Bahkan tidak menutup kemungkinan presiden dianggap asal dalam menyusun pembantu kerjanya.

“Nah yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan Kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu, tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini,” pungkasnya.

Baca Juga:  Info Terbaru Jadwal Seleksi PPPK Tahap 3, Juli Pengangkatan 193.954 Guru

Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari