Minggu, 7 Juli 2024

Tahun 2022 Vaksin Mulai Berbayar, Begini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara soal rencana pengadaan vaksin berbayar atau mandiri bagi masyarakat pada tahun depan. Sebelumnya, rencana vaksin ini sudah sempat dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun kini muncul lagi di internal pemerintah.

Ani, sapaan akrabnya, mengungkap sebenarnya pemerintah tetap mengalokasikan APBN untuk pengadaan vaksin gratis kepada masyarakat demi mengejar kekebalan komunal (herd immunity). Dana yang disiapkan sebanyak Rp35 triliun sampai Rp36 triliun di RAPBN 2022.

- Advertisement -

"Di dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan vaksin mandiri, namun kita tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2021, Rabu (25/8/2021).

Kendati begitu, pemerintah melihat potensi perubahan wabah Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Hal ini membuat kebutuhan vaksin akan terus berlanjut pada tahun depan dan bukan tidak mungkin perlu terus disuntikkan sebagai booster.

"Namun, nanti seiring dengan kemungkinan terjadinya perubahan pandemi menjadi endemi dan tentu akan memunculkan kebutuhan untuk mereka yang akan melakukan booster, maka memungkinkan untuk dibuka kemungkinan vaksin mandiri," jelas Ani.

- Advertisement -
Baca Juga:  Sekolah Kurang dari 60 Murid Tetap Dapat Dana BOS

Oleh karena itu, rencana vaksin mandiri kembali mencuat. Pun demikian, pemerintah belum memutuskan jumlah pengadaan vaksin mandiri untuk masyarakat.

Menurut dia, hal ini akan didiskusikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah berencana memetakan jumlah dan calon penerima vaksin mandiri melalui program bantuan iuran (PBI) di BPJS Kesehatan.

"Nanti mekanismenya akan dibahas antara Pak Menkes dengan BPJS Kesehatan karena nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kita akan diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS Kesehatan," terang dia.

Begitu juga dengan harga vaksin mandiri. Hal ini akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Baca Juga:  Ingin Kuasai Luar Angkasa, 2020 Cina Luncurkan 3 Misi Ambisius

"Pak Menkes nanti akan tentukan mereknya apa saja, namun kita berharap kita tahun depan sudah bisa memproduksi Vaksin Merah Putih tentunya, termasuk yang nanti pengadaan dari pemerintah sendiri yang kita harapkan akan bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk Vaksin Merah Putih kita," ujarnya mengakhiri.

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara soal rencana pengadaan vaksin berbayar atau mandiri bagi masyarakat pada tahun depan. Sebelumnya, rencana vaksin ini sudah sempat dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun kini muncul lagi di internal pemerintah.

Ani, sapaan akrabnya, mengungkap sebenarnya pemerintah tetap mengalokasikan APBN untuk pengadaan vaksin gratis kepada masyarakat demi mengejar kekebalan komunal (herd immunity). Dana yang disiapkan sebanyak Rp35 triliun sampai Rp36 triliun di RAPBN 2022.

"Di dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan vaksin mandiri, namun kita tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2021, Rabu (25/8/2021).

Kendati begitu, pemerintah melihat potensi perubahan wabah Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Hal ini membuat kebutuhan vaksin akan terus berlanjut pada tahun depan dan bukan tidak mungkin perlu terus disuntikkan sebagai booster.

"Namun, nanti seiring dengan kemungkinan terjadinya perubahan pandemi menjadi endemi dan tentu akan memunculkan kebutuhan untuk mereka yang akan melakukan booster, maka memungkinkan untuk dibuka kemungkinan vaksin mandiri," jelas Ani.

Baca Juga:  KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif

Oleh karena itu, rencana vaksin mandiri kembali mencuat. Pun demikian, pemerintah belum memutuskan jumlah pengadaan vaksin mandiri untuk masyarakat.

Menurut dia, hal ini akan didiskusikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah berencana memetakan jumlah dan calon penerima vaksin mandiri melalui program bantuan iuran (PBI) di BPJS Kesehatan.

"Nanti mekanismenya akan dibahas antara Pak Menkes dengan BPJS Kesehatan karena nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kita akan diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS Kesehatan," terang dia.

Begitu juga dengan harga vaksin mandiri. Hal ini akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Baca Juga:  Tinggalkan Karir di Amerika

"Pak Menkes nanti akan tentukan mereknya apa saja, namun kita berharap kita tahun depan sudah bisa memproduksi Vaksin Merah Putih tentunya, termasuk yang nanti pengadaan dari pemerintah sendiri yang kita harapkan akan bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk Vaksin Merah Putih kita," ujarnya mengakhiri.

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari