JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp 1.236,5 triliun atau sekitar 50,2 persen dari pagu APBN 2019. Kemenkeu mencatat, realisiasi tersebut meningkat sebesar 7,93 persen secara year on year (yoy) dibandingkan realisasi Juli 2018 yang hanya sebesar Rp1.145,7 triliun.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah belanja. Yang paling banyak, belanja untuk pemerintah pusat sebesar Rp 761,4 triliun (realisasi 46,6 persen dari pagu APBN). Sedangkan realisasi belanja untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hanya sebesar Rp 75,07 triliun (realisasi 57,5 persen dari pagu APBN).
Untuk belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian atau lembaga (K/L) meningkat tajam sebesar 11,7 persen menjadi Rp 419,9 triliun (realisasi 49,1 persen dari pagu APBN). Angka tersebut juga jauh lebih besar dibandingkan realisasi belanja KL pada 2018 lalu yang hanya mencapai Rp 375,9 triliun (realisasi 44,4 persen dari pagu APBN 2019).
Rinciannya, belanja pegawai pemerintah pusat sebesar Rp 150,1 triliun atau meningkat 13,1 persen, belanja barang sebesar Rp 146,3 triliun atau meningkat 10,1 persen, belanja modal sebesar Rp 48,4 persen atau menurun 10,6 persen dan bantuan sosial sebesar Rp 75,1 triliun atau meningkat 33,5 persen.
“Eksekusi daripada belanja KL di 2019 ini ada juga efisiensi hasil lelang dan efisiensi yang positif dengan output yang sama dengan alokasi anggaran,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).
Sementara itu, pada sektor belanja non K/L kenaikan dapat terlihat pada pembayaran bunga utang sebesar Rp 158,6 triliun atau meningkat 8,3 persen dan subsidi sebesar Rp 92,2 triliun atau meningkat 1,0 persen. Selanjutnya, belanja lain-lain sebesar Rp 1,5 triliun atau meningkat 6 persen.
Apabila dirinci, realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp 68,11 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi tersebut membengkak banyak dipengaruhi oleh realisasi subsidi non-energi yang lebih tinggi Rp 3,84 triliun atau meningkat 18,99 persen daripada periode yang sama 2018.
“Hal ini disebabkan oleh realisasi percepatan subsidi pupuk dan subdidi kredit program dalam tahun 2019,” pungkas Askolani.
Sumber: awapos,com
Editor: Erizal
