Rabu, 9 April 2025

Pantauan PTM Merujuk PeduliLindungi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kemendikbudristek akan menghentikan sementara sistem pelaporan klaster Covid-19 dari tiap-tiap satuan pendidikan. Penyebabnya, banyak misinformasi data yang ditimbulkan. Selama masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), Kemendikbudristek memang menerapkan sistem pelaporan dari sekolah. Tujuannya untuk memantau persebaran virus Covid-19 di setiap institusi pendidikan.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan, sebelumnya beredar data bahwa 2,8 persen sekolah menjadi klaster penularan Covid-19. Laporan itu, kata dia, menimbulkan beberapa miskonsepsi di masyarakat. Angka tersebut bukanlah jumlah sekolah yang menjadi klaster Covid-19, melainkan persentase satuan pendidikan yang melakukan pelaporan pada laman Ditjen Dikdasmen. Bahwa salah satu warganya, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan, terinfeksi Covid-19.

Jumeri meluruskan bahwa jumlah itu tidak murni berasal dari laporan sekolah saat penerapan PTM seminggu terakhir. Itu merupakan akumulasi dari laporan sekolah sejak Juli sampai saat ini.

Baca Juga:  Jemaah Haji Perlu Menjaga Sandal dan Mengingat Nama Terminal

"Jadi, ini waktunya cukup panjang," ujarnya. Dia menerangkan, jika ada 2,8 persen warga sekolah yang terkena Covid-19, lebih dari 97 persen warga lainnya tidak tertular virus SARS CoV-2 itu.

Jumeri menambahkan, belum tentu penularan Covid-19 yang dilaporkan sekolah yang melaksanakan PTM terjadi di lingkungan mereka.

"Ada 46.500 satuan pendidikan yang mengisi pendataan kami. Satuan pendidikan tersebut termasuk yang sudah PTM maupun yang belum PTM," katanya.

Untuk itu, demi validitas data kegiatan PTM, Jumeri menyatakan sudah menghentikan sementara sistem pelaporan sekolah. Pihaknya akan merujuk pada aplikasi PeduliLindungi untuk memantau PTM di tiap-tiap sekolah. "Ini akan menjadi aplikasi tunggal yang bisa digunakan Kemendikbud(ristek), Kemenkes, dan lembaga lainnya," kata dia.

Baca Juga:  Pengelolaan Asuransi di Indonesia Bobrok

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta dinas pendidikan setiap pemda segera menindaklanjuti dugaan temuan klaster Covid-19 yang terjadi akibat pelaksanaan PTM. Dinas terkait juga didorong mengevaluasi penyebab terbentuknya klaster tersebut.

"Sehingga dapat diketahui apakah klaster itu benar-benar terjadi akibat PTM atau merupakan penyebaran dari tempat lain," jelasnya.

Selain itu, Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) meminta Kemendikbudristek memperbanyak dan mengakselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12–17 tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan proteksi mereka ketika harus melakukan kegiatan PTM, yang mengharuskan adanya interaksi langsung secara tatap muka dengan teman-teman maupun dengan gurunya.(tau/c9/bay/jpg)

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kemendikbudristek akan menghentikan sementara sistem pelaporan klaster Covid-19 dari tiap-tiap satuan pendidikan. Penyebabnya, banyak misinformasi data yang ditimbulkan. Selama masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), Kemendikbudristek memang menerapkan sistem pelaporan dari sekolah. Tujuannya untuk memantau persebaran virus Covid-19 di setiap institusi pendidikan.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan, sebelumnya beredar data bahwa 2,8 persen sekolah menjadi klaster penularan Covid-19. Laporan itu, kata dia, menimbulkan beberapa miskonsepsi di masyarakat. Angka tersebut bukanlah jumlah sekolah yang menjadi klaster Covid-19, melainkan persentase satuan pendidikan yang melakukan pelaporan pada laman Ditjen Dikdasmen. Bahwa salah satu warganya, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan, terinfeksi Covid-19.

Jumeri meluruskan bahwa jumlah itu tidak murni berasal dari laporan sekolah saat penerapan PTM seminggu terakhir. Itu merupakan akumulasi dari laporan sekolah sejak Juli sampai saat ini.

Baca Juga:  Pemkab Salurkan 16.850 Bansos

"Jadi, ini waktunya cukup panjang," ujarnya. Dia menerangkan, jika ada 2,8 persen warga sekolah yang terkena Covid-19, lebih dari 97 persen warga lainnya tidak tertular virus SARS CoV-2 itu.

Jumeri menambahkan, belum tentu penularan Covid-19 yang dilaporkan sekolah yang melaksanakan PTM terjadi di lingkungan mereka.

"Ada 46.500 satuan pendidikan yang mengisi pendataan kami. Satuan pendidikan tersebut termasuk yang sudah PTM maupun yang belum PTM," katanya.

Untuk itu, demi validitas data kegiatan PTM, Jumeri menyatakan sudah menghentikan sementara sistem pelaporan sekolah. Pihaknya akan merujuk pada aplikasi PeduliLindungi untuk memantau PTM di tiap-tiap sekolah. "Ini akan menjadi aplikasi tunggal yang bisa digunakan Kemendikbud(ristek), Kemenkes, dan lembaga lainnya," kata dia.

Baca Juga:  Berwisata Sejarah dan Budaya di Cipang Kanan

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta dinas pendidikan setiap pemda segera menindaklanjuti dugaan temuan klaster Covid-19 yang terjadi akibat pelaksanaan PTM. Dinas terkait juga didorong mengevaluasi penyebab terbentuknya klaster tersebut.

"Sehingga dapat diketahui apakah klaster itu benar-benar terjadi akibat PTM atau merupakan penyebaran dari tempat lain," jelasnya.

Selain itu, Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) meminta Kemendikbudristek memperbanyak dan mengakselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12–17 tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan proteksi mereka ketika harus melakukan kegiatan PTM, yang mengharuskan adanya interaksi langsung secara tatap muka dengan teman-teman maupun dengan gurunya.(tau/c9/bay/jpg)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Pantauan PTM Merujuk PeduliLindungi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kemendikbudristek akan menghentikan sementara sistem pelaporan klaster Covid-19 dari tiap-tiap satuan pendidikan. Penyebabnya, banyak misinformasi data yang ditimbulkan. Selama masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), Kemendikbudristek memang menerapkan sistem pelaporan dari sekolah. Tujuannya untuk memantau persebaran virus Covid-19 di setiap institusi pendidikan.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan, sebelumnya beredar data bahwa 2,8 persen sekolah menjadi klaster penularan Covid-19. Laporan itu, kata dia, menimbulkan beberapa miskonsepsi di masyarakat. Angka tersebut bukanlah jumlah sekolah yang menjadi klaster Covid-19, melainkan persentase satuan pendidikan yang melakukan pelaporan pada laman Ditjen Dikdasmen. Bahwa salah satu warganya, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan, terinfeksi Covid-19.

Jumeri meluruskan bahwa jumlah itu tidak murni berasal dari laporan sekolah saat penerapan PTM seminggu terakhir. Itu merupakan akumulasi dari laporan sekolah sejak Juli sampai saat ini.

Baca Juga:  Jemaah Haji Perlu Menjaga Sandal dan Mengingat Nama Terminal

"Jadi, ini waktunya cukup panjang," ujarnya. Dia menerangkan, jika ada 2,8 persen warga sekolah yang terkena Covid-19, lebih dari 97 persen warga lainnya tidak tertular virus SARS CoV-2 itu.

Jumeri menambahkan, belum tentu penularan Covid-19 yang dilaporkan sekolah yang melaksanakan PTM terjadi di lingkungan mereka.

"Ada 46.500 satuan pendidikan yang mengisi pendataan kami. Satuan pendidikan tersebut termasuk yang sudah PTM maupun yang belum PTM," katanya.

Untuk itu, demi validitas data kegiatan PTM, Jumeri menyatakan sudah menghentikan sementara sistem pelaporan sekolah. Pihaknya akan merujuk pada aplikasi PeduliLindungi untuk memantau PTM di tiap-tiap sekolah. "Ini akan menjadi aplikasi tunggal yang bisa digunakan Kemendikbud(ristek), Kemenkes, dan lembaga lainnya," kata dia.

Baca Juga:  MAKI Desak KPK Ambil Alih Perkara TPPU Setnov

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta dinas pendidikan setiap pemda segera menindaklanjuti dugaan temuan klaster Covid-19 yang terjadi akibat pelaksanaan PTM. Dinas terkait juga didorong mengevaluasi penyebab terbentuknya klaster tersebut.

"Sehingga dapat diketahui apakah klaster itu benar-benar terjadi akibat PTM atau merupakan penyebaran dari tempat lain," jelasnya.

Selain itu, Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) meminta Kemendikbudristek memperbanyak dan mengakselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12–17 tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan proteksi mereka ketika harus melakukan kegiatan PTM, yang mengharuskan adanya interaksi langsung secara tatap muka dengan teman-teman maupun dengan gurunya.(tau/c9/bay/jpg)

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kemendikbudristek akan menghentikan sementara sistem pelaporan klaster Covid-19 dari tiap-tiap satuan pendidikan. Penyebabnya, banyak misinformasi data yang ditimbulkan. Selama masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), Kemendikbudristek memang menerapkan sistem pelaporan dari sekolah. Tujuannya untuk memantau persebaran virus Covid-19 di setiap institusi pendidikan.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan, sebelumnya beredar data bahwa 2,8 persen sekolah menjadi klaster penularan Covid-19. Laporan itu, kata dia, menimbulkan beberapa miskonsepsi di masyarakat. Angka tersebut bukanlah jumlah sekolah yang menjadi klaster Covid-19, melainkan persentase satuan pendidikan yang melakukan pelaporan pada laman Ditjen Dikdasmen. Bahwa salah satu warganya, baik siswa, guru, maupun tenaga kependidikan, terinfeksi Covid-19.

Jumeri meluruskan bahwa jumlah itu tidak murni berasal dari laporan sekolah saat penerapan PTM seminggu terakhir. Itu merupakan akumulasi dari laporan sekolah sejak Juli sampai saat ini.

Baca Juga:  MAKI Desak KPK Ambil Alih Perkara TPPU Setnov

"Jadi, ini waktunya cukup panjang," ujarnya. Dia menerangkan, jika ada 2,8 persen warga sekolah yang terkena Covid-19, lebih dari 97 persen warga lainnya tidak tertular virus SARS CoV-2 itu.

Jumeri menambahkan, belum tentu penularan Covid-19 yang dilaporkan sekolah yang melaksanakan PTM terjadi di lingkungan mereka.

"Ada 46.500 satuan pendidikan yang mengisi pendataan kami. Satuan pendidikan tersebut termasuk yang sudah PTM maupun yang belum PTM," katanya.

Untuk itu, demi validitas data kegiatan PTM, Jumeri menyatakan sudah menghentikan sementara sistem pelaporan sekolah. Pihaknya akan merujuk pada aplikasi PeduliLindungi untuk memantau PTM di tiap-tiap sekolah. "Ini akan menjadi aplikasi tunggal yang bisa digunakan Kemendikbud(ristek), Kemenkes, dan lembaga lainnya," kata dia.

Baca Juga:  Berwisata Sejarah dan Budaya di Cipang Kanan

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta dinas pendidikan setiap pemda segera menindaklanjuti dugaan temuan klaster Covid-19 yang terjadi akibat pelaksanaan PTM. Dinas terkait juga didorong mengevaluasi penyebab terbentuknya klaster tersebut.

"Sehingga dapat diketahui apakah klaster itu benar-benar terjadi akibat PTM atau merupakan penyebaran dari tempat lain," jelasnya.

Selain itu, Bamsoet (sapaan Bambang Soesatyo) meminta Kemendikbudristek memperbanyak dan mengakselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 12–17 tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk penguatan proteksi mereka ketika harus melakukan kegiatan PTM, yang mengharuskan adanya interaksi langsung secara tatap muka dengan teman-teman maupun dengan gurunya.(tau/c9/bay/jpg)

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari