DUMAI (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kota Dumai mengklaim angka kemiskinan di Kota Dumai mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari data yang ada, angka kemiskinan di Kota Dumai hanya berkisar 10 ribu jiwa dari 181.039 jiwa penduduk Dumai. Namun angka yang rentan kemiskinan mencapai 56 ribu jiwa.
“Apalagi dari 12 kabupaten/kota se-Riau, Kota Dumai berada di posisi kedua setelah Pekanbaru. Ini suatu capaian yang luar biasa, karena pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan setiap tahunnya,” ujar Kepala Bappeda Kota Dumai M Syafi’i, Senin (23/2).
Angka tersebut disebutkan merujuk data BPS, angka warga miskin tersebar di 7 kecamatan di Kota Dumai. Namun yang masih tertinggi berada di Kecamatan Dumai Timur. “Ke depan untuk mengentaskan angka kemiskinan pemerintah melalui kelurahan harus mampu memberdayakan warga yang kurang mampu ini, dengan berbagai keterampilan agar tarif perekonomian mereka meningkat,” sebutnya.
Namun, Syafii mengatakan pihaknya juga menyadari perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap angka warga rentan miskin yang tercatat sebanyak 56 ribu jiwa. Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, mulai dari kenaikan harga sembako, ataupun karena mulai banyaknya perusahaan yang melakukan PHK akibat kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.
“Maka itu kebijakan pemerintah pusat juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, agar ke depan angka kemiskinan ini bisa kita entaskan” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Hasan Basri mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, misalnya program beras sejahtera, keluarga harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lainnya .”Berbagai program ini adalah upaya langsung pemerintah membantu warga miskin untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap pelayanan dasar,” ujarnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dianggap juga penting untuk menekan penduduk miskin ini dan dapat memutus rantai kemiskinan biasanya diturunkan antargenerasi.
“Angka kemiskinan daerah bukti masih adanya penduduk belum mampu memenuhi keperluan hidup minimal, dan melalui rakor ini diharap bisa mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan itu,” sebutnya.
Upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan melalui dua sisi terpadu, yaitu sisi penghidupan masyarakat miskin maupun produksi. “Kami berharap tahun ini angka kemiskinan sudah di bawah 10.000 ribu jiwa,” tutupnya.(ade)
Laporan: HASANAL BULKIAH
