JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tugas dan tanggung jawab tenaga medis saat musim wabah Covid-19 sangatlah vital. Kendati mempertaruhkan nyawa, mereka tetap berada di garis terdepan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada para tenaga medis. Selain menambah jumlah alat pelindung diri (APD), mereka juga diberi insentif dan santunan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mengecek persiapan akhir Wisma Atlet menjadi RS darurat isolasi Covid-19 di Jakarta, Senin (23/3). Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya dokter dan perawat yang menangani wabah corona.
"Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan perjuangan beliau-beliau," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, para dokter dan perawat itu telah berdedikasi dan berjuang sekuat tenaga untuk menangani Covid-19. Dia menjelaskan, dalam ratas (rapat terbatas) bidang ekonomi Jumat (20/3) lalu, pemerintah memutuskan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Insentif diberikan tiap bulan bagi mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah dengan status tanggap darurat Covid-19, khususnya yang sedang menangani wabah. Rinciannya, dokter spesialis mendapat Rp15 juta per bulan, dokter umum dan gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.
"Dan akan diberikan santunan kematian Rp300 juta," lanjutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menghitung dan mengalokasikan anggaran itu. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,1 triliun untuk keperluan tersebut. Jumat lalu, rancangan awalnya masih dalam bentuk asuransi dan santunan. Desainnya sedang dimatangkan. Namun, berdasarkan pernyataan Presiden kemarin, akhirnya diputuskan bahwa bentuk apresiasinya berupa insentif dan santunan.
Data yang diperoleh Jawa Pos (JPG), sudah ada sejumlah daerah yang memberlakukan status tanggap darurat Covid-19. Antara lain, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jabar, DIJ, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Sejumlah kabupaten/kota juga menetapkan status tanggap darurat.
Sebagian daerah lainnya menetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Hingga kemarin sore, belum didapati data berapa jumlah tenaga kesehatan yang tercatat akan mendapatkan insentif tersebut. Juga bagaimana mekanisme pencairannya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, perlu pemetaan agar penyaluran insentif bisa optimal. Sebagai langkah awal, penyaluran diutamakan untuk daerah dengan kasus yang cukup banyak seperti DKI Jakarta dan sekitarnya.
"Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin kita bisa lebih optimal mengelolanya," ujar Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu.
Mengenai penyebaran personel, menurut Muhadjir, penguatan sebaiknya difokuskan di wilayah Jakarta. Jika penyebaran di Jakarta bisa dibendung, termasuk penguatan social distancing, diyakini bisa mengurangi jumlah sebaran dengan signifikan.
"Tentu tanpa mengabaikan bantuan ke daerah lain, dengan asumsi seluruh daerah bisa terus kita berikan penguatan untuk bergerak mandiri," ungkapnya.
Muhadjir juga menjelaskan soal ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi paramedis. Pemerintah telah memperoleh 100 ribu APD dari pihak swasta. Semuanya siap didistribusikan ke daerah yang memerlukan. Kemendagri juga telah ditugaskan untuk berkoordinasi dengan pemda agar lebih aktif menangani kasus-kasus Covid-19 di daerah. Terutama soal social distancing yang harus diperkuat dan mengusahakan kelompok rentan bisa lebih diawasi dan dipisahkan. Kemenko Polhukam telah menginstruksikan adanya patroli dan penindakan tegas oleh TNI/Polri jika masih ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
Sementara itu, menyangkut biaya perawatan pasien Covid-19, pemerintah meminta RS tak khawatir. Pemerintah memastikan bakal segera membayar RS yang merawat pasien Covid-19. Sistemnya disalurkan melalui BPJS Kesehatan. Menurut mantan Mendikbud tersebut, skema ini dipilih karena BPJS Kesehatan telah berpengalaman melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit. ”Kita putuskan secara teknokratik agar Dirut BPJS Kesehatan mendisain proses ini, bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenkeu, BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya” ungkap Muhadjir, Senin (23/3).
Obat-Obatan Tiba
Pemerintah langsung mendistribusikan ratusan ribu peralatan kesehatan (alkes) dari Cina. Senin (23/3), Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menyambut kedatangan pesawat Hercules di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menyampaikan bahwa saat ini banyak rumah sakit memerlukan alkes. Khususnya alat pelindung diri (APD).
Selain itu, rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta mulai dioperasikan hari ini. Sekitar 500 prajurit TNI dikerahkan untuk membantu operasional rumah sakit berupa perawat, dokter maupun tenaga medis lainnya. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Mabes TNI bergerak cepat. Mengirim pesawat angkut ke Cina untuk membawa alkes.
"Segera didistribusikan ke rumah sakit, ada 12 ton APD," terang dia kepada awak media.
Berdasar data yang diperoleh Jawa Pos (JPG) dari Kemhan, ratusan ribu alkes tersebut terdiri atas enam item. Yakni, protective clothing, N95 masks, disposable gloves, disposable masks, goggles, dan rapid test kit. Jumlah total enam jenis alkes tersebut sebanyak 305 ribu set. Yang paling banyak adalah disposable masks dan rapid test kit. Prabowo menyebutkan, langkah pemerintah mendatangkan ratusan ribu alkes dari Cina adalah salah satu wujud keseriusan.
"Kami sangat serius memandang ancaman yang kita hadapi. Ini adalah ancaman untuk kita semua," terangnya.(syn/tau/byu/mia/jpg)
