Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, di dalam pembahasan APBD 2020 ini, DPRD Riau memastikan bakal mengawal program pembangunan yang lebih prorakyat.
- Advertisement -
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran saat ditemui Riau Pos di ruang kerjanya, Jumat (22/11).
Diakui dia, sampai saat ini di Provinsi Riau masih ada daerah yang masuk dalam kategori terisolir. Bahkan menurut dia, masih sangat wajar bila ada masyarakat sampai melakukan unjuk rasa. Maka hal itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Kita contoh Jalan Lintas Bono. Padahal itukan memiliki nilai terhadap pariwisata. Harusnya kita fokuskan. Termasuk juga beberapa jalan menuju daerah terisolir. Kan masih banyak itu. Maka dari itu pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas," tegasnya.
- Advertisement -
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap perkembangan daerah.
Ia mencontohkan, dengan adanya kemudahan aksesibiltas setelah pembangunan infrastruktur maka ekonomi masyarakat secara otomatis akan menggeliat. Ketika ekonomi menggeliat, dampaknya akan sangat terasa terhadap perkembangan daerah.
"Makanya dampak yang ditumbulkan itu sangat luar biasa. Selain memang hak dari masyarakat untuk mendapatkan sarana infrastruktur yang baik dan layak. Makanya saya pesankan kemaren sama komisi terkait supaya dikawal. Agar pembangunan betul-betul prorakyat," tambahnya.(adv)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, di dalam pembahasan APBD 2020 ini, DPRD Riau memastikan bakal mengawal program pembangunan yang lebih prorakyat.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran saat ditemui Riau Pos di ruang kerjanya, Jumat (22/11).
Diakui dia, sampai saat ini di Provinsi Riau masih ada daerah yang masuk dalam kategori terisolir. Bahkan menurut dia, masih sangat wajar bila ada masyarakat sampai melakukan unjuk rasa. Maka hal itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Kita contoh Jalan Lintas Bono. Padahal itukan memiliki nilai terhadap pariwisata. Harusnya kita fokuskan. Termasuk juga beberapa jalan menuju daerah terisolir. Kan masih banyak itu. Maka dari itu pembangunan infrastruktur harus jadi prioritas," tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap perkembangan daerah.
Ia mencontohkan, dengan adanya kemudahan aksesibiltas setelah pembangunan infrastruktur maka ekonomi masyarakat secara otomatis akan menggeliat. Ketika ekonomi menggeliat, dampaknya akan sangat terasa terhadap perkembangan daerah.
"Makanya dampak yang ditumbulkan itu sangat luar biasa. Selain memang hak dari masyarakat untuk mendapatkan sarana infrastruktur yang baik dan layak. Makanya saya pesankan kemaren sama komisi terkait supaya dikawal. Agar pembangunan betul-betul prorakyat," tambahnya.(adv)
