JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Israel memang telah mengumumkan gencatan senjata di Palestina. Namun, itu saja tak cukup. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan di Palestina.
Hal tersebut pun diamini oleh para menteri luar negeri (menlu) yang hadir dalam Sidang Pleno ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar Kamis (20/5) waktu New York, Amerika Serikat(AS). Di antaranya, menlu Palestina, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, dan Tunisia.
Pada sidang pleno tersebut, diselenggarakan sesi debat yang membahas dua masalah utama. Yakni, situasi di Timur Tengah dan Palestina. Setidaknya, ada 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan dan akan menyampaikan pandangan dalam pertemuan yang digelar dua hari ini.
Menurut Retno, setelah pertemuan sesi debat umum hari pertama, Presiden SMU PBB yang dipegang oleh Turki mangadakan pertemuan tertutup bersama para menlu. Pertemuan dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan berbagai pandangan yang disampaikan dalam sesi debat umum di sesi pleno dan merumuskan langkah ke depan.
"Dalam pertemuan tersebut, telah mulai diterima informasi kemungkinan terjadinya gencatan senjata dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujarnya dalam press briefing, kemarin (21/5).
Mendengar hal tersebut, kata dia, semua Menlu sepakat soal pentingnya tekanan diberikan agar negosiasi dapat segera dilakukan untuk meng-address core issue. Yakni, mengakhiri penjajahan di Palestina. Sebab, bila isu ini tidak segera diselesaikan, maka kkekerasan serupa bakal kembali terjadi.
Retno juga meminta semua negara yang hadir untuk menggunakan pengaruhnya agar penjajahan di Palestina dapat diselesaikan.
"Jika core issue tidak dapat diselesaikan, para Menlu yakin bahwa situasi serupa akan terulang lagi dan terulang lagi," tegasnya.
Dalam sesi debat sendiri, pemilik nama asli Retno Lestari Priansari Marsudi ini juga menekankan, bahwa penjajahan adalah isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Karenanya, masyarakat internasional berutang sebuah kemerdekaan pada bangsa Palestina. Di mana, ini terus-terus tertunda. Padahal mereka berhak untuk hidup berdampingan dan setara dengan semua.
Di awal pidatonya, ia mengungkapkan jika kehadirannya ke Markas Besar PBB semata demi kemanusiaan. Demi keadilan bagi masyarakat Palestina dan menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.
"Saya tegaskan, satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, berapa lama lagi kita akan membiarkan kejahatan tersebut berlangsung?" ungkap alumni The Hague University of Applied Sciences tersebut.
Retno juga mengatakan, pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak hanya patut dikecam. Tapi juga sebuah bentuk pelanggaran berat hukum internasional yang memerlukan respons bersama dari semua negara. Dalam pidatonya tersebut, Retno menyerukan Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga langkah. Pertama, agar Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Di saat yang sama, Majelis Umum PBB juga harus menuntut adanya gencatan senjata segera yang langgeng dan harus dihormati seluruh pihak.
Selain itu, kata dia, untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan seperti ini di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence) di Al-Quds atau Yerussalem. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan. Termasuk, melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama.
Kedua, Majelis Umum PBB harus memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Karena, bisa saja setiap menit yang dilewatkan di sidang untuk berbicara, berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina.
"Untuk itu, saya menyerukan Majelis Umum PBB bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina," paparnya.
Seluruh badan tersebut, imbuh dia, harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.
Terakhir, Majelis Umum PBB harus mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Negosiasi yang kredibel ini dinilai sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution" dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional. Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera.
Dia menekankan, semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini. Sehingga tidak menyisakan apapun lagi untuk dirundingkan.
"Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka," tutur menlu perempuan pertama Indonesia tersebut.
Oleh karena itu, semua pihak harus terus berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan seluruh aksi ilegal yang dilakukan oleh Israel. Semua harus segera mengambil langkah bersama. PBB harus segera bergerak.
Di sisi lain, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menyerukan, agar 50 persen dana umat yang terkumpul melalui kotak amal masjid di Indonesia, selama sepekan disumbangkan untuk Masjid Aqsha di Palestina. Termasuk, untuk muslim Rohingya yang juga tertimpa musibah.
"Saya harapkan ini bisa menjadi gerakan nasional," tuturnya.
JK mengungkapkan, gerakan masjid menyumbangkan setengah kotak amal tidak akan mengurangi pendapatan masjid dari kotak amal. Justru, menurutnya, gerakan ini akan menaikkan jumlah pendapatan masjid karena animo masyarakat Indonesia menyumbang untuk palestina cukup tinggi. Sehingga, apabila pengurus mengumumkan akan mengumpulkan donasi untuk palestina, masyarakat akan berbondong bondong memberikan sumbangannya.
Seruan ini, diamini pengurus pengurus wilayah DMI. Karenanya, selanjutnya akan disosialisasikan ke seluruh masjid dengan menyertakan nomor rekening resmi DMI Pusat untuk menampung donasi yang dihimpun dari seluruh masjid di Indonesia. Lewat rekening Solidaritas Al Aqsha Gaza DMI 7500001008/Bank Syariah Indonesia atau rekening Solidaritas Al Aqsha DMI 032901004318300/BRI dengan nomor sekretariat DMI 087782043957.
Sebelumnya, DMI juga telah menyampaikan kecaman atas serangan brutal Zionis Israel ke Masjid Aqsha serta serangan membabi buta ke kawasan Gaza. DMI juga mendukung sikap Pemerintahan Republik Indonesia yang tetap setiap memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.(mia/jpg)
