DUMAI (RIAUPOS.CO) – Memastikan semua masyarakat kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah yang berwujud BPJS dan sistem asuransi, Pemerintah Kota Dumai bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU).
Wali Kota Dumai, H Paisal menghadiri penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Dumai dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Jalan Jenderal Sudirman (20/12).
MoU kerja sama ini terkait tindak lanjut peraturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai optimalisasi program Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS. Wali Kota Dumai, H Paisal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dengan adanya penandatanganan MoU ini, dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan adanya penandatanganan MoU ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Rumah Sakit terkait pasien BPJS ini dapat tertangani juga," harapnya.
Kepala BPJS, Harie Wihawa dalam sambutannya mengatakan, nota kesepakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 22 mengenai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah. "Untuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam JKS, wajib didasari nota kesepakatan dengan pimpinan daerah, sebagai tindak lanjut pemerintah daerah terhadap program nasional. Kita juga melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan yakni mengenai kuota penerima kartu JKS tersebut," ucapnya.
Wali Kota Dumai menyerahan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat penerima Program JKN. Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat penerima Program Kartu JKN-KIS.(mx12/lim)
Laporan RPG, Dumai
DUMAI (RIAUPOS.CO) – Memastikan semua masyarakat kurang mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah yang berwujud BPJS dan sistem asuransi, Pemerintah Kota Dumai bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU).
Wali Kota Dumai, H Paisal menghadiri penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Dumai dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Jalan Jenderal Sudirman (20/12).
MoU kerja sama ini terkait tindak lanjut peraturan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai optimalisasi program Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS. Wali Kota Dumai, H Paisal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dengan adanya penandatanganan MoU ini, dapat mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan adanya penandatanganan MoU ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Rumah Sakit terkait pasien BPJS ini dapat tertangani juga," harapnya.
Kepala BPJS, Harie Wihawa dalam sambutannya mengatakan, nota kesepakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 22 mengenai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah. "Untuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam JKS, wajib didasari nota kesepakatan dengan pimpinan daerah, sebagai tindak lanjut pemerintah daerah terhadap program nasional. Kita juga melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan yakni mengenai kuota penerima kartu JKS tersebut," ucapnya.
Wali Kota Dumai menyerahan secara simbolis kartu BPJS Kesehatan kepada masyarakat penerima Program JKN. Turut hadir dalam penandatanganan MoU ini, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat penerima Program Kartu JKN-KIS.(mx12/lim)
Laporan RPG, Dumai
