Kamis, 19 September 2024

Iran Sebut Amerika Hadapi Isolasi Internasional 

TEHERAN (RIAUPOS.CO) – Iran menyebut Amerika Serikat (AS) menghadapi isolasi maksimum dari dunia internasional setelah negara-negara besar menolak pernyataan sepihak soal pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap negaranya.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sebelumnya mengatakan, sebagian besar sanksi PBB terhadap Iran mulai berlaku pada Sabtu (19/9/2020) pukul 20.00 waktu Washington DC melalui mekanisme snapback terkait kesepakatan nuklir bersama tahun 2015 atau JCPOA. Padahal AS sudah menarik diri dari perjanjian itu sejak 2018.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, kampanye AS untuk terus menekan negaranya kini menjadi bumerang.

"Kami bisa mengatakan, tekanan maksimum Amerika terhadap Iran, dalam aspek politik dan hukum, telah berubah menjadi isolasi maksimum bagi AS," kata Rouhani, dalam pertemuan kabinet yang disiarkan televisi, seperti dilaporkan kembali AFP.

- Advertisement -

Dia juga memuji Dewan Keamanan PBB karena mengabaikan permintaan AS untuk mengadakan sesi baru yang bertujuan mempertimbangkan permintaan mereka.

Baca Juga:  Presiden Tinjau Progres Tol Pekanbaru-Bangkinang

Menurut Rouhani, selama ini ada kesan Dewan Keamanan PBB merupakan kekuatan AS, namun kali ini tidak berlaku.

- Advertisement -

Sanksi terhadap Iran dicabut setelah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan AS), plus Jerman, meneken JCPOA. Saat itu AS berada di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Namun Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dengan alasan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Obama itu tidak cukup, sehingga harus diperbarui.

AS bersikeras masih menjadi peserta JCPOA namun hanya untuk mengaktifkan opsi snapback, yang diumumkan pada 20 Agustus lalu. Sejak keluar dari kesepakatan, AS memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Hampir semua anggota Dewan Keamanan mempermasalahkan kemampuan AS untuk menerapkan putaran hukum tersebut. Namun badan PBB itu belum mengambil tindakan lebih jauh.

Baca Juga:  BPJAMSOSTEK Sumbarriau Sampaikan Layanan JKK dan Return to Work di Tengah Pandemi

Sumber: AFP/IRNA/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

TEHERAN (RIAUPOS.CO) – Iran menyebut Amerika Serikat (AS) menghadapi isolasi maksimum dari dunia internasional setelah negara-negara besar menolak pernyataan sepihak soal pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap negaranya.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sebelumnya mengatakan, sebagian besar sanksi PBB terhadap Iran mulai berlaku pada Sabtu (19/9/2020) pukul 20.00 waktu Washington DC melalui mekanisme snapback terkait kesepakatan nuklir bersama tahun 2015 atau JCPOA. Padahal AS sudah menarik diri dari perjanjian itu sejak 2018.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, kampanye AS untuk terus menekan negaranya kini menjadi bumerang.

"Kami bisa mengatakan, tekanan maksimum Amerika terhadap Iran, dalam aspek politik dan hukum, telah berubah menjadi isolasi maksimum bagi AS," kata Rouhani, dalam pertemuan kabinet yang disiarkan televisi, seperti dilaporkan kembali AFP.

Dia juga memuji Dewan Keamanan PBB karena mengabaikan permintaan AS untuk mengadakan sesi baru yang bertujuan mempertimbangkan permintaan mereka.

Baca Juga:  BPJAMSOSTEK Sumbarriau Sampaikan Layanan JKK dan Return to Work di Tengah Pandemi

Menurut Rouhani, selama ini ada kesan Dewan Keamanan PBB merupakan kekuatan AS, namun kali ini tidak berlaku.

Sanksi terhadap Iran dicabut setelah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Inggris, Cina, Prancis, Rusia, dan AS), plus Jerman, meneken JCPOA. Saat itu AS berada di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Namun Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dengan alasan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Obama itu tidak cukup, sehingga harus diperbarui.

AS bersikeras masih menjadi peserta JCPOA namun hanya untuk mengaktifkan opsi snapback, yang diumumkan pada 20 Agustus lalu. Sejak keluar dari kesepakatan, AS memberlakukan sanksi terhadap Iran.

Hampir semua anggota Dewan Keamanan mempermasalahkan kemampuan AS untuk menerapkan putaran hukum tersebut. Namun badan PBB itu belum mengambil tindakan lebih jauh.

Baca Juga:  BPS Gelar FGD Satu Data Kependudukan

Sumber: AFP/IRNA/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari