Minggu, 6 April 2025
spot_img

Kebijakan Jokowi Larang Mudik Sudah Telat, Ini Kata Demokrat

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warganya mudik lebaran, sebenarnya sudah terlambat. Pasalnya, saat ini masyarakat sudah keburu mudik ke kampung halamannya.

“Seharusnya Presiden Jokowi sudah dari awal melarang masyarakat untuk mudik. Kalau sekarang, ya terlambat karena keburu Korona sudah menyebar dan sudah masuk kabupaten di kampung-kampung,” ujar Irwan kepada wartawan,Selasa (21/4).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, ‎sudah sedari awal dirinya mengusulkan agar cepat-cepat segera melarang masyarakat mudik. Namun kenapa baru sekarang diputuskannya.

“Ingat Jakarta sebagai epicntrum penyebaran Covid-19 khususnya Pulau Jawa, lalu juga banyak pulau-pulau lain juga banyak positif karena abis berkunjung ke Jakarta jadi harus dilarang mudik udah dari jauh-jauh hari,” katanya.

Baca Juga:  Mengatasi Limbah, Mendatangkan Resah

Dengan adanya pelarang mudik ini, salah satu pekerjaan rumah atau PR terbesar pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat termasuk perusahaan transportasi.

“Harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada sekma untuk melindungi pelaku usaha transportasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang masyarakat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 2020 ini. Hal ini karena adanya pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.

‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Jokowi memaparkan dari informasi survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didapatkan masyarakat yang bersikeras untuk mudik ada 24 persen. Sehingga angka ini menunjukan di tengah pagebluk Corona ini masyarakat masih ingin mudik.

Baca Juga:  Takut Ketahuan, Mayat Dibuang di Semak Belukar

‎”Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besr yaitu 24 persen,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelarangan mudik ini. Sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus Corona di tanah air.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina

 

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warganya mudik lebaran, sebenarnya sudah terlambat. Pasalnya, saat ini masyarakat sudah keburu mudik ke kampung halamannya.

“Seharusnya Presiden Jokowi sudah dari awal melarang masyarakat untuk mudik. Kalau sekarang, ya terlambat karena keburu Korona sudah menyebar dan sudah masuk kabupaten di kampung-kampung,” ujar Irwan kepada wartawan,Selasa (21/4).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, ‎sudah sedari awal dirinya mengusulkan agar cepat-cepat segera melarang masyarakat mudik. Namun kenapa baru sekarang diputuskannya.

“Ingat Jakarta sebagai epicntrum penyebaran Covid-19 khususnya Pulau Jawa, lalu juga banyak pulau-pulau lain juga banyak positif karena abis berkunjung ke Jakarta jadi harus dilarang mudik udah dari jauh-jauh hari,” katanya.

Baca Juga:  Tinjau Lahan Terbakar di Pelalawan, Presiden Jokowi Sebut Terorganisasi

Dengan adanya pelarang mudik ini, salah satu pekerjaan rumah atau PR terbesar pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat termasuk perusahaan transportasi.

“Harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada sekma untuk melindungi pelaku usaha transportasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang masyarakat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 2020 ini. Hal ini karena adanya pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.

‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Jokowi memaparkan dari informasi survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didapatkan masyarakat yang bersikeras untuk mudik ada 24 persen. Sehingga angka ini menunjukan di tengah pagebluk Corona ini masyarakat masih ingin mudik.

Baca Juga:  Akibat Gangguan Pencernaan, Seekor Gajah Ditemukan Mati

‎”Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besr yaitu 24 persen,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelarangan mudik ini. Sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus Corona di tanah air.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Kebijakan Jokowi Larang Mudik Sudah Telat, Ini Kata Demokrat

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warganya mudik lebaran, sebenarnya sudah terlambat. Pasalnya, saat ini masyarakat sudah keburu mudik ke kampung halamannya.

“Seharusnya Presiden Jokowi sudah dari awal melarang masyarakat untuk mudik. Kalau sekarang, ya terlambat karena keburu Korona sudah menyebar dan sudah masuk kabupaten di kampung-kampung,” ujar Irwan kepada wartawan,Selasa (21/4).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, ‎sudah sedari awal dirinya mengusulkan agar cepat-cepat segera melarang masyarakat mudik. Namun kenapa baru sekarang diputuskannya.

“Ingat Jakarta sebagai epicntrum penyebaran Covid-19 khususnya Pulau Jawa, lalu juga banyak pulau-pulau lain juga banyak positif karena abis berkunjung ke Jakarta jadi harus dilarang mudik udah dari jauh-jauh hari,” katanya.

Baca Juga:  Komitmen Polri Dipertanyakan, Penyerang Novel Tak Kunjung Terungkap

Dengan adanya pelarang mudik ini, salah satu pekerjaan rumah atau PR terbesar pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat termasuk perusahaan transportasi.

“Harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada sekma untuk melindungi pelaku usaha transportasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang masyarakat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 2020 ini. Hal ini karena adanya pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.

‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Jokowi memaparkan dari informasi survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didapatkan masyarakat yang bersikeras untuk mudik ada 24 persen. Sehingga angka ini menunjukan di tengah pagebluk Corona ini masyarakat masih ingin mudik.

Baca Juga:  Ini Poin Tindak Lanjut Kerja Sama Ombudsman RI dan UIN Suska Riau

‎”Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besr yaitu 24 persen,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelarangan mudik ini. Sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus Corona di tanah air.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina

 

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warganya mudik lebaran, sebenarnya sudah terlambat. Pasalnya, saat ini masyarakat sudah keburu mudik ke kampung halamannya.

“Seharusnya Presiden Jokowi sudah dari awal melarang masyarakat untuk mudik. Kalau sekarang, ya terlambat karena keburu Korona sudah menyebar dan sudah masuk kabupaten di kampung-kampung,” ujar Irwan kepada wartawan,Selasa (21/4).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini mengatakan, ‎sudah sedari awal dirinya mengusulkan agar cepat-cepat segera melarang masyarakat mudik. Namun kenapa baru sekarang diputuskannya.

“Ingat Jakarta sebagai epicntrum penyebaran Covid-19 khususnya Pulau Jawa, lalu juga banyak pulau-pulau lain juga banyak positif karena abis berkunjung ke Jakarta jadi harus dilarang mudik udah dari jauh-jauh hari,” katanya.

Baca Juga:  Akibat Gangguan Pencernaan, Seekor Gajah Ditemukan Mati

Dengan adanya pelarang mudik ini, salah satu pekerjaan rumah atau PR terbesar pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat termasuk perusahaan transportasi.

“Harus ada skema yang melindungi rakyat yang tidak mudik dan juga harus ada sekma untuk melindungi pelaku usaha transportasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan melarang masyarakat untuk mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 2020 ini. Hal ini karena adanya pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.

‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

Jokowi memaparkan dari informasi survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didapatkan masyarakat yang bersikeras untuk mudik ada 24 persen. Sehingga angka ini menunjukan di tengah pagebluk Corona ini masyarakat masih ingin mudik.

Baca Juga:  Tinjau Lahan Terbakar di Pelalawan, Presiden Jokowi Sebut Terorganisasi

‎”Disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besr yaitu 24 persen,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelarangan mudik ini. Sehingga bisa memutus rantai penyebaran virus Corona di tanah air.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari