Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pembangunan pemecah gelombang tersebut akan menggunakan dana APBN. Pasalnya, pembangunan untuk mengatasi abrasi di pulau-pulau terluar tersebut memerlukan dana yang cukup besar.

‘’Penanggulangan awal akan dilakukan pada daerah-daerah pulau yang terkena abrasi cukup parah. Dan juga sudah disepakati bahwa akan menggunakan dana APBN,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan pembangunan pemecacah gelombang tersebut, selain akan menghambat abrasi. Endapan yang ditimbulkan dari proses tersebut juga akan menimbulkan endapan-endapan yang nantinya bisa dibuat untuk penanaman mangrove.

“Pada tanggal 30 Juli mendatang juga akan kembali dilakukan rapat ke Menko Maritim. Dalam rapat tersebut, juga akan dibahas progres penanganan abrasi ini bersama Kementerian terkait. Karena akan dilakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto mengatakan, pemecah gelombang tersebut nantinya akan dipasang 100 meter kearah laut. Dengan begitu, maka akan muncul daratan baru yang bisa digunakan untuk penanaman mangrove.

“Namun pemasangan pemecah gelombang ini juga terdapat kendala, karena material bahan didatangkan dari luar pulau dan menggunakan kapal besar. Karena ukurannya besar, kapal tidak bisa merapat. Ini yang saat ini tengah dicarikan solusi,” sebutnya.

Saat ditanyakan terkait berapa besaran anggaran untuk penanganan abrasi tersebut, Dadang mengaku tidak begitu mengetahui, pasalnya pembangunan tersebut menggunakan dana APBN. “Kalau teknisnya itu kami tidak tahu, karena dana APBN,” katanya.

Untuk diketahui, abrasi di pulau-pulau terluar provinsi Riau, saat ini masih masih terus terjadi. Dari data yang dimiliki Pemprov Riau, abrasi ditiga pulau terluar yakni pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai sepanjang 167,32 kilometer (km).

Selain terjadi abrasi pantai ditiga pulau tersebut, dilokasi itu saat ini juga terjadi kerusakan mangrove seluas 16 ribu ha. Untuk penyebab abrasi tersebut adalah karena karakteristik pulau-pulau itu bertanah gambut. Percepatan abrasi ini juga akibat hantaman gelombang laut pada bulan tertentu. Sedangkan untuk kerusakan mangrove, terjadi akibat penebangan mangrove secara ilegal.(izl) 

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, pembangunan pemecah gelombang tersebut akan menggunakan dana APBN. Pasalnya, pembangunan untuk mengatasi abrasi di pulau-pulau terluar tersebut memerlukan dana yang cukup besar.

‘’Penanggulangan awal akan dilakukan pada daerah-daerah pulau yang terkena abrasi cukup parah. Dan juga sudah disepakati bahwa akan menggunakan dana APBN,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan pembangunan pemecacah gelombang tersebut, selain akan menghambat abrasi. Endapan yang ditimbulkan dari proses tersebut juga akan menimbulkan endapan-endapan yang nantinya bisa dibuat untuk penanaman mangrove.

“Pada tanggal 30 Juli mendatang juga akan kembali dilakukan rapat ke Menko Maritim. Dalam rapat tersebut, juga akan dibahas progres penanganan abrasi ini bersama Kementerian terkait. Karena akan dilakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto mengatakan, pemecah gelombang tersebut nantinya akan dipasang 100 meter kearah laut. Dengan begitu, maka akan muncul daratan baru yang bisa digunakan untuk penanaman mangrove.

“Namun pemasangan pemecah gelombang ini juga terdapat kendala, karena material bahan didatangkan dari luar pulau dan menggunakan kapal besar. Karena ukurannya besar, kapal tidak bisa merapat. Ini yang saat ini tengah dicarikan solusi,” sebutnya.

Saat ditanyakan terkait berapa besaran anggaran untuk penanganan abrasi tersebut, Dadang mengaku tidak begitu mengetahui, pasalnya pembangunan tersebut menggunakan dana APBN. “Kalau teknisnya itu kami tidak tahu, karena dana APBN,” katanya.

Untuk diketahui, abrasi di pulau-pulau terluar provinsi Riau, saat ini masih masih terus terjadi. Dari data yang dimiliki Pemprov Riau, abrasi ditiga pulau terluar yakni pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai sepanjang 167,32 kilometer (km).

Selain terjadi abrasi pantai ditiga pulau tersebut, dilokasi itu saat ini juga terjadi kerusakan mangrove seluas 16 ribu ha. Untuk penyebab abrasi tersebut adalah karena karakteristik pulau-pulau itu bertanah gambut. Percepatan abrasi ini juga akibat hantaman gelombang laut pada bulan tertentu. Sedangkan untuk kerusakan mangrove, terjadi akibat penebangan mangrove secara ilegal.(izl)