Selasa, 20 Agustus 2024

PKS dan Demokrat Dianggap Tebang Pilih

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mempertanyakan konsistensi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal penegakan hukum. Sebab menurutnya, kedua Parpol itu hanya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan tidak menunjukkan sikap yang sama pada kasus PT ASABRI (Persero).

“PKS dan Demokrat tidak konsisten. Yang Jiwasraya dibongkar dan yang ASABRI dilindungi. Jadi patut dipertanyakan keseriusan PKS dan Demokrat dalam menegakkan hukum, dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Kalau memang mau serius, harusnya tidak ada perbedaan antara Jiwasraya dan ASABRI,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Dengan demikian, lanjut Karyono, jika publik menaruh curiga dari sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh kedua partai tersebut terbilang wajar.

Baca Juga:  MPR RI Tidak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

“Sikap yang tidak konsisten ini justru akan menimbulkan tandatanya besar. Kok PKS dan Demokrat hanya getol ingin membentuk Pansus Jiwasraya sementara untuk ASABRI tidak. Jangan-Jangan ada udang dibalik batu. Melindungi pihak tertentu,” ujarnya.

- Advertisement -

Karyono mengingatkan agar Demokrat dan PKS konsisten dalam penegakan hukum serta mengawal kasus Jiwasraya dan ASABRI dengan semangat orientasi mencari solusi. “Jangan mengedepankan kepentingan politik semata daripada mencari solusi,” tutupnya.

Sementara, Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pansus juga akan menyelidiki kasus permasalahan serupa dengan Jiwasraya, termasuk ASABRI. “Ya kasus yang mirip-mirip sebaiknya berlaku lah,” ujarnya saat ditemui di Upnormal Jakarta, Minggu (19/1).

- Advertisement -

Menurutnya, pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), namun dari sisi politik Ia menilai kewenangan panja terbatas tidak seluas kewenangan pansus yang dapat menyelidiki hak angket dan hak interpelasi.

Baca Juga:  Heboh di Twitter, Ade Armando Babak Belur saat Aksi Demo di Gedung DPR

“Pola terulang di ASABRI dan BUMN lain gak cukup di kejaksaan dan panja yang ada, tapi hal lebih besar ada kekuatan besar lain dibalik ini jangan sampai tidak terungkap optimal,” tutupnya.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mempertanyakan konsistensi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam hal penegakan hukum. Sebab menurutnya, kedua Parpol itu hanya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan tidak menunjukkan sikap yang sama pada kasus PT ASABRI (Persero).

“PKS dan Demokrat tidak konsisten. Yang Jiwasraya dibongkar dan yang ASABRI dilindungi. Jadi patut dipertanyakan keseriusan PKS dan Demokrat dalam menegakkan hukum, dalam membongkar kasus-kasus korupsi. Kalau memang mau serius, harusnya tidak ada perbedaan antara Jiwasraya dan ASABRI,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (19/1).

Dengan demikian, lanjut Karyono, jika publik menaruh curiga dari sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh kedua partai tersebut terbilang wajar.

Baca Juga:  Ini Imbauan Kemenag Buat Umat Islam, Silakan Dibaca!

“Sikap yang tidak konsisten ini justru akan menimbulkan tandatanya besar. Kok PKS dan Demokrat hanya getol ingin membentuk Pansus Jiwasraya sementara untuk ASABRI tidak. Jangan-Jangan ada udang dibalik batu. Melindungi pihak tertentu,” ujarnya.

Karyono mengingatkan agar Demokrat dan PKS konsisten dalam penegakan hukum serta mengawal kasus Jiwasraya dan ASABRI dengan semangat orientasi mencari solusi. “Jangan mengedepankan kepentingan politik semata daripada mencari solusi,” tutupnya.

Sementara, Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pansus juga akan menyelidiki kasus permasalahan serupa dengan Jiwasraya, termasuk ASABRI. “Ya kasus yang mirip-mirip sebaiknya berlaku lah,” ujarnya saat ditemui di Upnormal Jakarta, Minggu (19/1).

Menurutnya, pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), namun dari sisi politik Ia menilai kewenangan panja terbatas tidak seluas kewenangan pansus yang dapat menyelidiki hak angket dan hak interpelasi.

Baca Juga:  Prabowo Minta Jokowi Prioritaskan Papua

“Pola terulang di ASABRI dan BUMN lain gak cukup di kejaksaan dan panja yang ada, tapi hal lebih besar ada kekuatan besar lain dibalik ini jangan sampai tidak terungkap optimal,” tutupnya.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: E Sulaiman

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari