PADANG (RIAUPOS.CO) – Beberapa ruas jalan tol di tanah air dikabarkan ditangguhkan pekerjaannya pada semester II 2021 ini. Termasuk yang menjadi bagian ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), salah satunya Tol Pekanbaru-Padang. Penangguhan atau pemberhentian pekerjaan ini juga dibenarkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
“Ya. Untuk lengkapnya coba hubungi humas,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit dikonfirmasi Riaupos.co di pertengahan Agustus 2021.
Menurut informasi yang dirangkum Riaupos.co, menyebutkan ada pertemuan antara Danang dengan pihak Kementrian PUPR yang membahas penangguhan pekerjaan beberapa ruas jalan tol. Termasuk pada trase JTTS, dan salah satunya yang terdampak Tol Pekanbaru-Padang.
Namun, belum diketahui alasan penangguhan. BPJT, hingga Rabu (18/8/2021) belum memberikan penjelasan resmi perihal penyebab usulan penghentian pekerjaan, apakah sementara atau disetop sama sekali.
Penangguhan pengerjaan untuk Tol Pekanbaru-Padang berada pada seksi Pangkalan-Payakumbuh-Sicincin. Informasi inipun dikomentari beragam oleh eksekutif dan legislatif di Sumatera Barat.
Ada yang menyebut penangguhan merugikan Sumbar dari berbagai sektor. Seperti disampaikan anggota Komisi III Albert Hendra Lukman. Dia menyampaikan dampak ekonomi jika tol ini selesai sangat besar untuk Sumbar. Dari sektor ekonomi, banyak hasil bumi Sumbar yang bisa dibawa dengan lancar ke Riau.
Dengan lancarnya jalan dan singkatnya waktu tempuh, akan membuat ongkos angkut lebih kecil. Dengan begitu, akan membawa keuntungan yang lebih besar bagi petani. Termasuk nanti, produksi UMKM dari Sumbar bisa dijual ke Riau.
“Banyak keuntungan dari sektor ekonomi jika tol ini selesai. Saling menguntungkan dua daerah ini,” katanya dikutip dari Padek.co (RPG).
Belum lagi dalam meningkatkan sektor pariwisata. Dengan potensi pariwisata yang besar di Sumbar akan menjadi potensi dalam meningatkan ekonomi. Selama ini kunjungan warga Riau ke Sumbar saat hari libur cukup besar. Makanya dengan waktu tempuh yang singkat menuju Sumbar, akan membuat jumlah kunjungan lebih tinggi.
Terkait persoalan penangguhan karena pembebasan lahan, Albert menyampaikan ini seharusnya menjadi prioritas. Gubernur seharusnya ikut menyosialisasikan dengan masif dan ikut mendorong pemerintah daerah.
Anggota DPRD Sumbar Nofrizon sangat menyesalkan penangguhan proyek tersebut, karena bisa mengganggu kelancaran pembangunan tersebut. Menurut Nofrizon, penangguhan tidak akan terjadi jika pembebasan tanah bisa diatasi.
“Ini proyek strategis nasional. Harusnya kita pemerintah daerah mendukung dengan melakukan pembebasan tanah,” kata Nofrizon. Nofrizon berharap, persoalan pembebasan tanah bisa segera diselesaikan, sehingga proyek bisa kembali berjalan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar segera melakukan rapat untuk menyikapi terkait penghentian tol tersebut.
“Nanti kita akan komunikasi, akan kita rapatkan, karena memang itu semuanya bukan cuma Sumatera Barat saja, tapi juga provinsi lain. Kita juga belum dapat surat resmi,” kata Mahyeldi usai paripurna di DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021) lalu.
Mahyeldi menyebut, untuk pembebasan lahan masih terus berjalan.
“Masalah tanah justru kemarin ada 25 titik yang sudah selesai dan belum dibayar. Itu kita bersama Kapolda sudah kita sampaikan kepada Badan Pertanahan agar segera dibayar,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, menurut Mahyeldi, berkomitmen terus melanjutkan proyek Tol Padang-Pekanbaru. Salah satunya dengan mendorong pemerintah pusat agar segera membayarkan ganti rugi bagi tanah warga yang sudah selesai pembebasannya.
Sumber: egp/Padek.co
Editor: Eka G Putra
