Jumat, 11 Juli 2025

Respons KPK Atas Pesan Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon positif pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan korupsi di kompleks parlemen pada Jumat (16/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemberantasan korupsi bukan dilihat dari banyaknya penangkapan, tapi bagaimana upaya pencegahan dapat diterapkan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui rencana pengeluaran anggaran. Ini dilakukan agar pembayaran terhadap suatu program tidak melebihi batas kewajaran.

โ€œPelaksanaannya seperti itu, setelah itu evalusinya kan prosesnya itu mulai dari penerimaan, pembayaran. Sebagian ada pembayaran tidak sewajarnya, kita mencegah dari segi pemasukan,โ€ kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/8).

Tapi memang, Laode menyebut, meski suatu program telah direncanakan pengeluaran anggarannnya, tetap saja bisa menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dia pun mencontohkan seperti kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurutnya, program tersebut direncanakan untuk menguntungkan pribadi dan korporasi.

Baca Juga:  Kenangan Bersama Keluarga Jadi Motivasi Lewati Masa Kritis

โ€œDulu kita lihat e-planning e-KTP, itu di plan dari awal untuk menguntungkan orang-orang dan korporasi tertentu. Sehingga manfaatnya sangat sedikit,โ€ sesal Laode.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan menyinggung soal kinerja pemberantasan korupsi dan juga penegakan hak asasi manusia (HAM). Menurut โ€ŽJokowi, โ€Žpenegakan hukum dan HAM yang tegas harus terus diapresiasi. Tapi bagi Jokowi, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.

โ€Žโ€Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan,โ€ ujar Jokowi dalam pidatonya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Sumber: Jawapos.com

Baca Juga:  Memprihatinkan, Anak di Bawah Umur Cari Untung dengan Sebar Video Seks

Editor: Edwir

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon positif pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan korupsi di kompleks parlemen pada Jumat (16/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemberantasan korupsi bukan dilihat dari banyaknya penangkapan, tapi bagaimana upaya pencegahan dapat diterapkan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui rencana pengeluaran anggaran. Ini dilakukan agar pembayaran terhadap suatu program tidak melebihi batas kewajaran.

โ€œPelaksanaannya seperti itu, setelah itu evalusinya kan prosesnya itu mulai dari penerimaan, pembayaran. Sebagian ada pembayaran tidak sewajarnya, kita mencegah dari segi pemasukan,โ€ kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/8).

Tapi memang, Laode menyebut, meski suatu program telah direncanakan pengeluaran anggarannnya, tetap saja bisa menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dia pun mencontohkan seperti kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurutnya, program tersebut direncanakan untuk menguntungkan pribadi dan korporasi.

Baca Juga:  Memprihatinkan, Anak di Bawah Umur Cari Untung dengan Sebar Video Seks

โ€œDulu kita lihat e-planning e-KTP, itu di plan dari awal untuk menguntungkan orang-orang dan korporasi tertentu. Sehingga manfaatnya sangat sedikit,โ€ sesal Laode.

- Advertisement -

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan menyinggung soal kinerja pemberantasan korupsi dan juga penegakan hak asasi manusia (HAM). Menurut โ€ŽJokowi, โ€Žpenegakan hukum dan HAM yang tegas harus terus diapresiasi. Tapi bagi Jokowi, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.

โ€Žโ€Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan,โ€ ujar Jokowi dalam pidatonya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

- Advertisement -

Sumber: Jawapos.com

Baca Juga:  Video Mirip Gisel Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Editor: Edwir

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) โ€“ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon positif pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan korupsi di kompleks parlemen pada Jumat (16/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemberantasan korupsi bukan dilihat dari banyaknya penangkapan, tapi bagaimana upaya pencegahan dapat diterapkan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui rencana pengeluaran anggaran. Ini dilakukan agar pembayaran terhadap suatu program tidak melebihi batas kewajaran.

โ€œPelaksanaannya seperti itu, setelah itu evalusinya kan prosesnya itu mulai dari penerimaan, pembayaran. Sebagian ada pembayaran tidak sewajarnya, kita mencegah dari segi pemasukan,โ€ kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (17/8).

Tapi memang, Laode menyebut, meski suatu program telah direncanakan pengeluaran anggarannnya, tetap saja bisa menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dia pun mencontohkan seperti kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurutnya, program tersebut direncanakan untuk menguntungkan pribadi dan korporasi.

Baca Juga:  Video Mirip Gisel Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

โ€œDulu kita lihat e-planning e-KTP, itu di plan dari awal untuk menguntungkan orang-orang dan korporasi tertentu. Sehingga manfaatnya sangat sedikit,โ€ sesal Laode.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan menyinggung soal kinerja pemberantasan korupsi dan juga penegakan hak asasi manusia (HAM). Menurut โ€ŽJokowi, โ€Žpenegakan hukum dan HAM yang tegas harus terus diapresiasi. Tapi bagi Jokowi, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.

โ€Žโ€Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan,โ€ ujar Jokowi dalam pidatonya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Sumber: Jawapos.com

Baca Juga:  Kasus Positif Varian Omicron Terus Bertambah

Editor: Edwir

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari