SIAK (RIAUPOS.CO) — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Siak Rasidah Alfedri melantik 8 ketua Tim Penggerak PKK kecamatan. Pelantikan berlangsung di ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kamis (16/1). Turut hadir ketua Persit, gabungan istri dan wakil rakyat, camat, serta pengurus PKK kecamatan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasidah Alfedri mengucapkan selamat kepada ketua tim PKK yang baru dilantik. Harapannya agar dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
"Saya berharap ibu-ibu semua bisa menjadi penggerak dari semua kegiatan PKK yang ada di tempat masing-masing. Laksanakanlah pembinaan itu mulai dari PKK kecamatan itu sendiri kemudian kampung dan kelurahan," pesannya.
Selain itu, lanjutnya, hubungan kerja sama dengan lintas sektor juga harus laksanakan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat ini masih dihadapi berbagai permasalahan di masyarakat. Antara lain masalah kesehatan, gizi, termasuk juga masalah nasional saat ini yaitu stunting, pendidikan, KDRT, pola asuh anak dan remaja, serta narkoba.
Lebih lanjut Rasidah menjelaskan, PKK memiliki kelompok di dalamnya yaitu dasa wisma yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan PKK yang ada di kecamatan. Dasa wisma bertujuan untuk melakukan pendataan yang akurat. Apapun kekurangan yang terdapat di masyarakat dapat diketahui dengan akurat.
Berdasarkan rapat koordinasi 2019 di Jakarta, Tim Penggerak PKK Pusat menginstruksikan kepada semua tim PKK di daerah untuk mengaktifkan kembali kelompok-kelompok dasa wisma yang ada di daerah masing-masing. "Oleh karena itu, saya sebagai ketua PKK menaruh harapan besar kepada ketua Tim Penggerak PKK untuk mengaktifkan kembali kegiatan dasa wisma ini. Lakukanlah pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan, sehingga dasa wisma benar-benar bisa menjadi ujung tombak dari pelaksanan 10 program pokok PKK," ujarnya.
Ini menjadi penting, sebut Rasidah lagi, karena spiritnya ini adalah bagaimana peran ibu-ibu ini mulai diberi ruang yang sebesar-besarnya oleh pemerintah sedunia, bukan hanya Indonesia.
Di tahun 2030, konvensi dunia itu adalah peran perempuan diberikan seimbang. Oleh sebab itu, untuk menyonsong itu peran ibu-ibu ini sangat besar artinya dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan bisa berperan di dalam pembangunan.(wik)
