PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kamis (15/7).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan didampingi anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya, yaitu Adam Syafaat, Farida H Saad, Nurzafri, Piter Marpaung, Syafrudin Iput, Tumpal Hutabarat, dan Yuyun Hidayat. Rapat tersebut digelar dalam waktu yang berbeda. Dimulai dengan evaluasi program kegiatan tahun anggaran 2021 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Agusalim memaparkan terkait realisasi keuangan dengan pengeluaran pada sewa bandwidth dan beberapa perjalanan dinas. Pada proses tender, terdapat harga tidak wajar. Aturan sekarang, harga tidak wajar dapat diklarifikasi dan dapat digugurkan. Apabila ia tidak bisa memberikan dokumen pendukung pada harga tidak wajar, maka perusahaannya akan digugurkan.
‘’Untuk saat ini, proses tender kami berjalan lambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pada November kami mengirim surat ke OPD untuk mengikuti proses tender," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Farida H Saad bertanya masih banyak tender yang belum selesai. Sehingga kapan batas waktu tender dapat diselesaikan atau tidak?
Agusalim mengatakan bahwa paket yang belum selesai berjumlah 106 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2021. Proses pelaksanaan tender harus selesai pada tanggal 31 Agustus 2021. Terkait proses tender gagal atau diulang, itu penyebabnya karena ada kesalahan dokumen dari OPD dan mereka yang meminta pembatalan.
Sedangkan untuk rapat bersama BPBD Riau, saat itu dihadiri langsung Kepala BPBD M Edy Afrizal, Kabid Kedaruratan BPBD Riau Jim Gafur, beserta jajarannya. Edy Afrizal menjelaskan beberapa hal terkait kegiatan yang ada pada BPBD Riau, salah satunya dana respons cepat bencana. Anggaran tersebut baru masuk dan dipangkas untuk Covid-19.
"Untuk pencegahannya, kabupaten/kota terus intens melakukan patroli rutin di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kami menindaklanjuti bupati dan wali kota untuk membentuk satgas ke tingkat desa dengan membuat kegiatan kesiapan desa menghadapi bencana," ujarnya.
Lebih lanjut, Edy Afrizal menjelaskan bahwa untuk mendeteksi karhutla, pihaknya mendapat bantuan pesawat patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terdapat 346 desa di Provinsi Riau yang rawan bencana.
Adam Syafaat menyarankan kepada pihak BPBD untuk memasukkan anggaran pendidikan kepada masyarakat. Karena jika sudah terjadi kebakaran, pihak manapun akan kewalahan jika tidak dibantu oleh msyarakat khususnya di daerah full gambut. Lebih lanjut Piter Marpaung juga menambahkan agar BPBD membuat program yang melibatkan masyarakat dan semoga seluruh program BPBD dapat berjalan dengan baik.(adv/nda)
