YANGON (RIAUPOS.CO) – Para penentang junta militer Myanmar pada Jumat (16/4/2021) ini mengumumkan pembentukan pemerintah persatuan nasional.
Pemerintahan baru itu diprakarsai para anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari lalu. Selain itu, pemerintahan tandingan tersebut juga diisi para anggota kelompok etnik dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan melawan kudeta selama ini.
Kabar pembentukan pemerintah baru itu terungkap lewat video pernyataan yang disiarkan di Public Voice Television (PVTV).
Kekerasan di Myanmar terus berlangsung sejak pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada awal Februari lalu. Kekejaman aparat keamanan di negara Asia Tenggara itu bahkan semakin menjadi-jadi.
Laporan BBC berbahasa Burma melaporkan, polisi Myanmar membubarkan demonstrasi para pekerja medis dengan melepaskan tembakan di Kota Mandalay, Kamis (15/4/2021).
Tidak ada keterangan mengenai petugas medis yang menjadi korban atau ditangkap. Namun, media lokal Khit Thit melaporkan, seorang pria ditembak mati di masjid.
Seorang warga di sekitar masjid mengatakan, tentara datang lalu menembaki orang di dalam. Satu orang dilarikan ke rumah sakit, namun dia tak mengetahui kondisinya.
“Tidak ada demonstrasi di sini. Tentara baru saja datang dan sepertinya mencari seseorang,” kata warga yang meminta namanya tidak disebutkan itu.
Dilaporkan empat orang terluka akibat ditembak pasukan keamanan di lingkungan sekitar masjid itu.
Kelompok hak sipil Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengungkap, 715 warga sipil tewas sejak kudeta 1 Februari. Kantor HAM PBB menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan keras militer berisiko menjadi perang sipil seperti terjadi di Suriah.
Ini terjadi karena ada kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Antaretnis Myanmar sudah mengangkat senjata. Beberapa polisi yang menjadi sasarannya banyak terluka dalam sebuah serangan beberapa waktu lalu.
Sumber: Asia News/News/BBC
Editor: Hary B Koriun
