SERANG (RIAUPOS.CO) – Pemprov Banten melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) terus mendata kerusakan akibat gempa pada 14 Januari lalu. Hingga kemarin (16/1), tercatat 2.449 rumah warga rusak di empat daerah.
Kerusakan paling parah terjadi di Kabupaten Pandeglang, disusul Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Selain rumah warga, BPBD mencatat ada 44 sekolah, 14 puskesmas, 9 sarana ibadah, 4 kantor pemerintahan, dan 3 tempat usaha yang rusak.
Seperti dilansir Radar Banten (RPG), Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan, pihaknya terus melakukan pendataan sesuai dengan instruksi gubernur Banten pascakejadian gempa 14 Januari lalu.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Bahkan, bupati Pandeglang dan bupati Lebak telah menetapkan tanggap darurat bencana," kata Nana kepada wartawan kemarin.
Sesuai aturan, lanjut Nana, bila dua kabupaten/kota atau lebih sudah menetapkan situasi darurat bencana, Pemprov Banten bisa menetapkan keadaan luar biasa (KLB) darurat bencana.
"Pak Gubernur sudah siap menetapkan KLB darurat bencana. Namun, semua ada aturannya," tuturnya.
Secara prinsip, tambah Nana, semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait telah diinstruksi Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan penanganan pascabencana sesuai kewenangannya. Di antaranya, BPBD, diskes, dinsos, dishub, dan dinas PUPR. "Sebab, dampak gempa ini luas, bukan hanya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di luar Banten pun ada yang terdampak," bebernya.
Senada, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten Ayub Andi Saputra menambahkan, pendataan dampak gempa terus dilakukan untuk memastikan penanganan pascabencana cepat dan tepat. Hasil pendataan sementara, terdapat 209 desa/kelurahan di 54 kecamatan di delapan kabupaten yang paling terdampak gempa.
Dari 2.449 rumah yang rusak, lanjut Ayub, tercatat 374 rusak berat, 488 rusak sedang, dan 1.587 rusak ringan. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang terkena dampak paling parah. Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan segera menerbitkan surat keputusan keadaan luar biasa darurat bencana setelah bupati Pandeglang dan bupati Lebak mengeluarkan surat keputusan keadaan luar biasa darurat bencana.
"Saya tunggu pernyataan keadaan luar biasa dari bupati Pandeglang dan bupati Lebak untuk melakukan apa yang harus kita lakukan," kata Wahidin dalam rapat koordinasi penanganan cepat bencana gempa secara virtual, Sabtu (15/1).
Gubernur yang akrab disapa WH tersebut juga menginstruksikan dinas kesehatan, dinas sosial, serta BPBD Provinsi Banten untuk membangun soliditas dalam penanganan warga terdampak gempa.
"Kami punya dana cadangan. Cadangan beras ada di dinas ketahanan pangan. Kami inventarisasi bantuan sosial untuk segera disalurkan," urainya.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengecek kondisi bangunan sekolah, puskesmas, dan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Pengecekan dilakukan Menko PMK bersama Bupati Pandeglang Irna Narulita serta anggota DPR RI Dapil Banten I Rizky Natakusumah di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
Muhadjir mengatakan, gempa 6,6 magnitudo yang terjadi pada Jumat (14/1) itu berdampak cukup serius, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
"Dan kami sedang inventarisasi berbagai macam dampak. Mulai dampak kemanusiaan, sosial, termasuk pada dampak sarana dan prasarana," katanya.
Nanti dilihat dan perlu diverifikasi terhadap bangunan yang dilaporkan rusak berat. "Mudah-mudahan saja (hasil verifikasi) tidak semua berat. Nanti gimana tim verifikasi," tuturnya.
Kemudian, rumah rusak ringan akan ditangani secara terkoordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. "Untuk kerusakan akan kita koordinasikan di samping dengan pemerintah kabupaten, juga dengan BNPB dan menteri PUPR. Mudah-mudahan 1?2 hari ini sudah ketemu dengan menteri PUPR," katanya. (den/mg01/alt/c7/ttg/jpg)
