JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kemarin (15/11) memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dengan penanganan terorisme dan radikalisme. Hasilnya, ke depan penanganan terorisme dan radikalisme yang selama ini berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam langsung dipimpin Wapres.

Menteri yang hadir dalam pertemuan tertutup itu adalah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Setelah pertemuan tersebut, Tito menyampaikan, Wapres meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design serta strategi komprehensif untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Dalam pertemuan itu disepakati, BNPT menjadi sentral utama dan koordinator harian lembaga pemerintah maupun non pemerintah. ”Tapi, di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres,” jelas mantan Kapolri itu.

Tito menyebutkan, selama ini koordinasi penanganan aksi terorisme berada di bawah Kemenko Polhukam. Tetapi, hal itu ternyata dinilai belum komprehensif. Sebab, penanganan terorisme melibatkan Kemenag dan Kemendikbud yang berada di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Karena penanganan persoalan itu nanti lintas menteri koordinator, komando kini dipegang Wapres.

”Pak Wapres saya kira lebih tepat. Yang ditunjuk oleh Pak Presiden,” katanya. Tito menjelaskan, presiden lebih fokus pada urusan ekonomi. Sementara itu, urusan terorisme dan radikalisme lebih pas untuk ditangani Wapres yang sekaligus ulama besar.

Sebelum pertemuan, Wapres memberikan keterangan soal program penanganan terorisme dan radikalisme. ”Kita ingin penanganan radikalisme itu jadi arus utama program-program nasional kita,” katanya. Penanganan dilakukan secara menyeluruh mulai hulu sampai hilir.

Editor : Deslina
Sumber: jawapos.com

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kemarin (15/11) memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dengan penanganan terorisme dan radikalisme. Hasilnya, ke depan penanganan terorisme dan radikalisme yang selama ini berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam langsung dipimpin Wapres.

Menteri yang hadir dalam pertemuan tertutup itu adalah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Setelah pertemuan tersebut, Tito menyampaikan, Wapres meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design serta strategi komprehensif untuk menghadapi terorisme dan radikalisme. Dalam pertemuan itu disepakati, BNPT menjadi sentral utama dan koordinator harian lembaga pemerintah maupun non pemerintah. ”Tapi, di bawah komando atau koordinasi langsung Wapres,” jelas mantan Kapolri itu.

Tito menyebutkan, selama ini koordinasi penanganan aksi terorisme berada di bawah Kemenko Polhukam. Tetapi, hal itu ternyata dinilai belum komprehensif. Sebab, penanganan terorisme melibatkan Kemenag dan Kemendikbud yang berada di bawah Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Karena penanganan persoalan itu nanti lintas menteri koordinator, komando kini dipegang Wapres.

”Pak Wapres saya kira lebih tepat. Yang ditunjuk oleh Pak Presiden,” katanya. Tito menjelaskan, presiden lebih fokus pada urusan ekonomi. Sementara itu, urusan terorisme dan radikalisme lebih pas untuk ditangani Wapres yang sekaligus ulama besar.

Sebelum pertemuan, Wapres memberikan keterangan soal program penanganan terorisme dan radikalisme. ”Kita ingin penanganan radikalisme itu jadi arus utama program-program nasional kita,” katanya. Penanganan dilakukan secara menyeluruh mulai hulu sampai hilir.

Editor : Deslina
Sumber: jawapos.com