JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua BPK Hadi Poernomo menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (15/8) kemarin. Pemberian gelar ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia.
Hadi pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Ia sempat terjerat dugaan korupsi penerimaan permohonan keberatan wajib pajak oleh PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Kendati demikian, lembaga antirasuah enggan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo yang menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Hadi Poernomo. Sebab KPK tidak memgetahui bagaimana penilaian terhadap tokoh yang diberikan penghargaan oleh istana.
“Saya tidak mengetahui pertimbangannya seperti apa dan apakah kirim surat ke KPK atau tidak. Jadi saya kira saya enggak respon itu,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah Kamis (15/8).
Terkait pemberian gelar terhadap Hadi, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengatakan, alasan Hadi tetap mendapat tanda kehormatan karena status hukumnya sudah selesai.
“Dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menang. Banding lagi, menang lagi. Sudah selesai,” ucap Menteri Pertahanan ini.
Untuk diketahui, Hadi Poernomo sebelumnya pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang soal surat keberatan pajak atas PT BCA Tbk. Dugaan penyalahgunaan wewenang itu terjadi saat Hadi menjabat Dirjen Pajak 2001-2006.
Namun, Hadi mengajukan praperadilan. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan membatalkan penyidikan KPK terhadap Hadi Poernomo. Hakim juga menggugurkan penetapan Hadi sebagai tersangka.
Tak puas atas putusan tersebut, KPK kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan tersebut. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan upaya hukum PK yang diajukan KPK tidak dapat diterima.
Sumber: Jawapos.com
Editor : Edwir
