JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM yang merupakan Sekretaris Jenderal Akapsi RI, berkunjung ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan MPA.
Kunjungan ini juga dihadiri Direktur Eksekutif Akapsi Muhammad Asri Anas, Dr Intsiawati Ayus SH MH, Direktur Kajian, Hukum dan Advokasi, dan beberapa Bupati yang tergabung di dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit (Akapsi), terlihat juga hadir Bupati Pasaman Barat Sematera Barat H Hamsuardi SAg.
Kunjungan Pj Bupati Kampar ke Menko Marves disambut langsung Luhut di ruang kerja Menko Marves di Jakarta, Selasa (14 /6).
Pada kesempatan tersebut Luhut Binsar Panjaitan berdiskusi terkait masa depan kelapa sawit di Indonesia.
Sekarang sebut Luhut, dilakukan penertiban dengan menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI mulai dari perkebunan, perusahan sawit, hak guna usaha, produksi hingga sampai menjadi CPO.
Luhut yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Akapsi RI menyampaikan berapa poin penting dalam menyikapi perkebunan sawit maupun terhadap harga sawit di masyarakat dan berharap harga di masyarakat berada pada level Rp2.500.
"Termasuk pengaturan pupuk, sehingga pertanian itu terintegrasi antara Kementan, subsisdi pupuk pemerintah dan dana desa maka akan diperoleh efisiensi, cost akan turun, maka penjualan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat," kata Menko Marves saat bincang dengan pengurus Akapsi RI tersebut.
H Kamsol mengatakan, bahwa kedatangan ini bertujuan menyampaikan hasil dari pertemuan dari Akapsi yang diadakan beberapa waktu lalu. Serta perkembangan terkini terhadap persawitan di Indonesia dan kondisi terkini perkebunan sawit di Kabupaten Kampar, terutama terkait lahan di tanah ulayat yang merupakan milik dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Kampar.
"Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan dua orang staf, pengurus Akapsi menyampaikan hasil pertemuan yang lalu, tentang pembentukan organisasi dan meminta kepada Bapak Menteri dapat menjadi dewan pengarah AKAPSI," jelas Kamsol.
Selanjutnya pengurus akan melaksanakan Munas Akapsi pada 16 Juli 2022 di Jakarta yang akan mengundang 154 kabupaten penghasil sawit, dan 5 gubernur selaku provinsi penghasil sawit serta kepala desa yang memiliki kebun kelapa sawit.
Kamsol mengatakan, bahwa kesempatan berdiskusi Menko Marves yang menyampaikan bahwa kondisi sekarang BPKP RI sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia mulai dari status lahan, buah sawit sampai menjadi CPO.
"Ini sedang diaudit oleh BPKP dan berharap segera selesai dan bisa nanti disampaikan kepada seluruh daerah," kata Kamsol.
Kamsol menambahkan, Munas tersebut akan ada pembahasan atau masukan terkait dengan tata kelola sawit dan pemanfaatannya untuk masyarakat banyak.
"Pengurus Akapsi juga menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa banyak aturan yang tidak sinkron antara Kementerian ATR /BPN, Kementerian Pertanian, selain itu pelaksanaan 20 persen terhadap lahan bagi masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Karena masing-masing Kementerian memiliki regulasi dan aturan, di mana di daerah mengakibatkan ada kebingungan dalam penerapan," tambahnya lagi.
Kesempatan tersebut juga, Kamsol menyampaikan, banyak tanah ulayat khususnya di Kabupaten Kampar, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di antara perusahaan dan masyarakat. Berharap dapat di audit juga, melihat, memeriksa terkait dengan tanah adat yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. Karena rata-rata perusahaan juga menguasai tanah adat dan tanah ulayat.(kom)
