JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Honorer K2 di bawah komando Titi Purwaningsih mendesak Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) untuk ikut aksi demo besar-besaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Alasannya, Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang sejak awal menyarankan honorer K2 usia di atas 35 tahun ikut tes PPPK.
Kini, saran tersebut sudah dilakukan honorer K2. Namun, nyatanya sampai 15 Februari 2020 tidak ada kepastian. "Teman-teman mendesak PGRI harus ikut dalam demo PPPK. Sudah cukup negosiasi setahun tetapi hasilnya nihil," kata Titi selaku ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) kepada JPNN.com, Sabtu (15/2).
Titi menilai permintaan honorer K2 itu sah-sah saja. Di awal perjuangan, honorer K2 menolak keras PPPK. Namun, akhir 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP Manajemen PPPK.
"Ketum PB PGRI salah satu pencetusnya. Kami hanya minta pertanggungjawaban. Jangan kami diseret-seret ke PPPK tetapi sampai sekarang ditelantarkan," ucapnya.
Titi lantas mengenang perjuangan Ketum PB PGRI almarhum Sulistyo yang getol mengajukan honorer K2 sebagai PNS. Gelombang perjuangan itu mereda setelah berganti kepemimpinan.
Unifah tipe pemimpin yang tidak mau melakukan aksi demo. Dia lebih memilih pendekatan persuasif.
Unifah juga yang menyarankan honorer K2 menerima solusi PPPK untuk sementara waktu sembari menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi PNS.
"Ayo Bu Uni, kalau peduli dengan nasib PPPK dampingi kami demo depan Istana. Sama-sama kita minta presiden segera menerbitkan Perpres PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Honorer K2 di bawah komando Titi Purwaningsih mendesak Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) untuk ikut aksi demo besar-besaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Alasannya, Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi yang sejak awal menyarankan honorer K2 usia di atas 35 tahun ikut tes PPPK.
Kini, saran tersebut sudah dilakukan honorer K2. Namun, nyatanya sampai 15 Februari 2020 tidak ada kepastian. "Teman-teman mendesak PGRI harus ikut dalam demo PPPK. Sudah cukup negosiasi setahun tetapi hasilnya nihil," kata Titi selaku ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) kepada JPNN.com, Sabtu (15/2).
- Advertisement -
Titi menilai permintaan honorer K2 itu sah-sah saja. Di awal perjuangan, honorer K2 menolak keras PPPK. Namun, akhir 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP Manajemen PPPK.
"Ketum PB PGRI salah satu pencetusnya. Kami hanya minta pertanggungjawaban. Jangan kami diseret-seret ke PPPK tetapi sampai sekarang ditelantarkan," ucapnya.
- Advertisement -
Titi lantas mengenang perjuangan Ketum PB PGRI almarhum Sulistyo yang getol mengajukan honorer K2 sebagai PNS. Gelombang perjuangan itu mereda setelah berganti kepemimpinan.
Unifah tipe pemimpin yang tidak mau melakukan aksi demo. Dia lebih memilih pendekatan persuasif.
Unifah juga yang menyarankan honorer K2 menerima solusi PPPK untuk sementara waktu sembari menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini merupakan pintu masuk honorer K2 menjadi PNS.
"Ayo Bu Uni, kalau peduli dengan nasib PPPK dampingi kami demo depan Istana. Sama-sama kita minta presiden segera menerbitkan Perpres PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
