JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi 1 DPR memecat Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) M Rohanudin.
Ini terkait temuan riset bahwa Rohanudin telah membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS dan pembela FPI.
- Advertisement -
"Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral dan bertentangan dengan upaya melawan intoleransi. Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran,” kata Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, di Jakarta, Rabu (13/5/2021).
Riset pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala, menemukan rri.co.id memberi porsi pemberitaan sangat besar untuk Fraksi PKS di DPR dibanding fraksi-fraksi lain.
- Advertisement -
Selain itu, menurut riset Sapta yang dilansir akhir pekan lalu, setelah pembubaran FPI 30 Desember 2020, RRI melansir sejumlah berita yang berisi berbagai komentar dari masyarakat atas pembubaran FPI. Namun, portal berita rri.co.id lebih banyak memberitakan komentar yang anti-pembubaran.
“Pihak DPR harus menindaklanjuti temuan riset tersebut dengan memberhentikan Rohanudin. Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” lanjut Chandra.
Jika RRI adalah milik Rohanudin, kata Chandra, berbeda masalah. Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan politik sendiri. RRI adalah lembaga penyiaran milik pemerintah yang diharapkan tidak berpihak kepada partai atau golongan tertentu.
Sumber: JPNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi 1 DPR memecat Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) M Rohanudin.
Ini terkait temuan riset bahwa Rohanudin telah membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS dan pembela FPI.
"Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral dan bertentangan dengan upaya melawan intoleransi. Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran,” kata Wakil Sekjen DPP PSI Satia Chandra Wiguna, di Jakarta, Rabu (13/5/2021).
Riset pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala, menemukan rri.co.id memberi porsi pemberitaan sangat besar untuk Fraksi PKS di DPR dibanding fraksi-fraksi lain.
Selain itu, menurut riset Sapta yang dilansir akhir pekan lalu, setelah pembubaran FPI 30 Desember 2020, RRI melansir sejumlah berita yang berisi berbagai komentar dari masyarakat atas pembubaran FPI. Namun, portal berita rri.co.id lebih banyak memberitakan komentar yang anti-pembubaran.
“Pihak DPR harus menindaklanjuti temuan riset tersebut dengan memberhentikan Rohanudin. Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” lanjut Chandra.
Jika RRI adalah milik Rohanudin, kata Chandra, berbeda masalah. Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan politik sendiri. RRI adalah lembaga penyiaran milik pemerintah yang diharapkan tidak berpihak kepada partai atau golongan tertentu.
Sumber: JPNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
