JAKARTA (RIAUPOS.CO) – MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk memastikan vaksinasi sesuai target. Langkah itu dilakukan guna menindaklanjuti instruksi presiden untuk mengurai persoalan di daerah. Setelah menginventarisasi berbagai kendala, diharapkan mampu menghasilkan solusi, agar percepatan vaksinasi segera dieksekusi.
“Kita mendengar satu-satu target dan kendala-kendalanya apa," ujarnya, kemarin (12/12).
Daerah pertama yang didatangi Tito adalah Sulawesi Tenggara pada Sabtu (11/12). Salah satu provinsi yang angka vaksinasi di bawah 70 persen. Diakuinya, persoalan vaksinasi di Indonesia masih belum merata. Ada yang sudah mencapai di atas 80 persen, namun di sisi lain ada juga provinsi yang masih jauh dari target 70 persen.
“Untuk mencapai hasil 70%, maka perlu percepatan," imbuhnya.
Dia mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai target vaksinasi dosis pertama hingga 70 persen
“Dalam rangka mencapai target tersebut, maka selama lebih kurang tiga pekan ini kita melakukan percepatan," kata Tito.
Mantan Kapolri itu menegaskan, untuk mempercepat vaksinasi memerlukan kerja sama semua pihak di setiap level pemerintahan. Dia mencontohkan, misalnya terdapat kendala yang dihadapi di tingkat kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi perlu bersinergi dan mem-backup persoalan di lapangan.
Kemudian kendala dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi, dapat dilakukan dengan kolaborasi dan kreativitas pemda.
“Kalau kendala misalnya mengumpulkan masyarakat, itu memerlukan kemampuan kolaborasi dengan forkopimda sekaligus terobosan kreatif. Bahkan jika perlu daerah bisa jemput bola," tuturnya.
Vaksinasi Covid-19 ini dianggap bisa menekan penyebaran kasus. Terutama pascaadanya mobilisasi massa seperti saat Nataru. Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar pelaku perjalanan harus sudah memiliki sertifikat vaksinasi dosis kedua. Kalaupun ada yang baru vaksin dosis pertama, dia meminta dapat disiapkan petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi dosis kedua bagi mereka di lokasi.
Diakuinya, cakupan vaksinasi dosis kedua masih kalah dibanding dosis pertama. Padahal, vaksinasi dosis kedua tetap perlu guna menyempurnakan efikasi vaksin dalam upaya melindungi diri dari Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Per 7 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama sebesar 146.270.504 dosis, sedangkan total vaksinasi dosis kedua sebesar 102.759.772 dosis. "Jadi vaksin tahap kedua ini penting," tegasnya.
Tidak kalah penting, para penumpang juga diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan. Di antaranya, mengenai masalah tiket supaya tidak diberikan atau dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak. Kemudian, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Batalnya pemberlakuan PPKM level 3 di semua wilayah di Indonesia, tak menjadikan pemerintah kendor dalam mengantisipasi libur Nataru. Pergerakan orang tetap menjadi pengawasan khusus di masa libur akhir tahun ini.
Muhadjir menuturkan, meski kasus positif Covid-19 sedang melandai, semua pihak tak boleh lengah dan menganggap semua baik-baik saja. Sebab, nyatanya, pandemi Covid-19 masih ada. Secara umum, kata dia, berbagai langkah antisipasi pergerakan orang secara masif di masa Nataru sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry. Kemenhub akan bertanggungjawab mengenai pergerakan orang, sementara Polri terkait protocol kesehatan dan vaksinasi.
"Tentu kita berharap apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa berjalan lancar," ujarnya usai meninjau Pelabuhan Merak dan Bakaheuni akhir pekan ini.
Ia pun mengimbau, agar ada pembagian tugas yang jelas antara petugas di Pelabuhan Merak ataupun Bakauheni. Terlebih pada H-7 dan H+7 Nataru. Sejauh ini, lanjut dia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memiliki rencana antisipatif agar tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar pada libur Nataru nanti. Salah satunya, menjual tiket kapal secara online dan sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Dengan begitu, para penumpang yang datang ke pelabuhan hanya menunjukkan tiket elektronik, kartu vaksin, dan surat antigen kepada petugas di pelabuhan.
Kementerian Perhubungan tengah mengkoordinasikan penyiapan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan adanya kebijakan pengetatan protokol kesehatan di masa libur Nataru, maka para pelaku perjalanan diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan melakukan tes antigen 1×24 jam dengan hasil negatif.
“Saya sudah minta para Dirjen untuk berkoordinasi dengan operator transportasi dan meminta dukungan dari TNI dan Polri," katanya kemarin.
Dengan adanya pengetatan prokes, Budi meminta kepada seluruh operator transportasi untuk melakukan pengawasan. "Semua ingin menjaga agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kasus positif Covid-19 dapat terkendali dan tidak ada peningkatan kasus yang siginfikan usai libur Nataru," ucapnya.
Beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan ada beberapa beberapa wilayah yang vaksin Covid-19nya nyaris kedaluwarsa. Daerah tersebut antara lain ada di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta. Vaksinasi ini diperhatikan karena diyakini dapat menekan penularan seperti saat mobilisasi Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sampai kemarin (12/12) Kementerian Kesehatan masih menerima laporan adanya daerah yang vaksin Covid-19nya hampir kedaluwarsa.
"Tapi masih pada tahap range wastage rate, yaitu 10-15 persen," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi.
Yang dimaksud Nadia adalah vaksin sisa di daerah, rata-rata berkisar antara 10 sampai 15 persen. Nadia menyebutkan ada beberapa daerah yang memang berlebih stok vaksinnya. Dia tidak secara spesifik menyebut nama kabupaten/kota. Nadia hanya menyatakan wilayah itu ada di Jawa Tengah, Lampung, dan Kalimantan.
"Yang lebih stoknya sudah direlokasi ke provinsi lain yang memerlukan," ucapnya.
Dengan cara ini diharapkan yang kekurangan vaksin Covid-19 dapat tercukupi. Meski usaha pemerataan stok ini terus dilakukan, Nadia menegaskan bahwa potensi sisa vaksin itu pasti ada.
"Tidak selalu semua tepat dengan jumlah dosis vaksin dalam kemasan multivial," imbuhnya.(far/lyn/mia/ted)
Laporan: JPG (Jakarta)
