JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),Siti Nurbaya mengatakan akan meneliti ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir besar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir itu yang menyebabkan ribuan warga mengungsi di Kabupaten Konawe Utara.

"Kalau soal ekses dari perizinan, kita akan teliti dulu. Saya minta datanya, (sedang) dikumpulkan, dari (Direktorat Jenderal) Konservasi, Planologi, DAS dan Hutan Produksi. Jadi kita teliti dulu. Tapi, memang indikasinya ada," kata Siti di Jakarta, Senin (10/6) lalu.

Siti mengatakan akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal, mengingat menyentuh banyak aspek, dari mulai soal tambang, pertanian, perkebunan, sistem drainase, lanskap. Terkait penanganan di wilayah hulu, ia mengatakan akan sesuai arahan Presiden Jokowi, KLHK berkonsentrasi menangani persoalan di hulu dengan melakukan penanaman pohon.

"Tapi kalau sekarang tanam hasilnya kan baru tiga tahun lagi. Berarti sekarang yang harus dicek adalah bangunan-bangunan penahan, (mengatasi) erosi paling. Itu yang mungkin bisa dipercepat dari pada soal menanam, ya," ujar Siti.

Sedangkan terkait sistem drainase dan aliran air itu diserahkan ke npemerintah Kota karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah."Jadi, kota mungkin dibantu oleh Kementerian PUPR".

Sebelumnya Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan puluhan ribu warga terdampak banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi di Sulawesi pada awal Juni 2019.

"Hingga Senin, sejumlah kabupaten terdampak banjir di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah," katanya.

Sutopo mengatakan banjir di beberapa provinsi tersebut menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan pada sektor pemukiman, pertanian, perikanan serta fasilitas umum.

Banjir tersebar di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan 1.091 kepala keluarga (KK) atau 4.198 jiwa mengungsi. Sebanyak enam kecamatan terimbas banjir, yakni Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima dan Wiwirano. "Kecamatan Asera merupakan kecamatan dengan jumlah desa terdampak paling tinggi yaitu 13 desa," kata Sutopo.

Masih di Sulawesi Tenggara, banjir juga melanda Kabupaten Konawe. Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi mengakibatkan 36 jiwa mengungsi dan 240 jiwa terdampak.

Sedangkan banjir di Sulawesi Selatan melanda wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Warga yang terdampak berasal dari Kelurahan Tanru Tedong 1.002 KK dan Desa Salobukkang 450 KK.

Di Sulawesi Tengah, banjir melanda Kabupaten Morowali yang menyebabkan 263 KK di Desa Lele dan 298 KK di Desa Dampala mengungsi.  (ADV)

Sumber: Republika

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),Siti Nurbaya mengatakan akan meneliti ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir besar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir itu yang menyebabkan ribuan warga mengungsi di Kabupaten Konawe Utara.

"Kalau soal ekses dari perizinan, kita akan teliti dulu. Saya minta datanya, (sedang) dikumpulkan, dari (Direktorat Jenderal) Konservasi, Planologi, DAS dan Hutan Produksi. Jadi kita teliti dulu. Tapi, memang indikasinya ada," kata Siti di Jakarta, Senin (10/6) lalu.

Siti mengatakan akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal, mengingat menyentuh banyak aspek, dari mulai soal tambang, pertanian, perkebunan, sistem drainase, lanskap. Terkait penanganan di wilayah hulu, ia mengatakan akan sesuai arahan Presiden Jokowi, KLHK berkonsentrasi menangani persoalan di hulu dengan melakukan penanaman pohon.

"Tapi kalau sekarang tanam hasilnya kan baru tiga tahun lagi. Berarti sekarang yang harus dicek adalah bangunan-bangunan penahan, (mengatasi) erosi paling. Itu yang mungkin bisa dipercepat dari pada soal menanam, ya," ujar Siti.

Sedangkan terkait sistem drainase dan aliran air itu diserahkan ke npemerintah Kota karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah."Jadi, kota mungkin dibantu oleh Kementerian PUPR".

Sebelumnya Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan puluhan ribu warga terdampak banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi di Sulawesi pada awal Juni 2019.

"Hingga Senin, sejumlah kabupaten terdampak banjir di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah," katanya.

Sutopo mengatakan banjir di beberapa provinsi tersebut menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan pada sektor pemukiman, pertanian, perikanan serta fasilitas umum.

Banjir tersebar di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan 1.091 kepala keluarga (KK) atau 4.198 jiwa mengungsi. Sebanyak enam kecamatan terimbas banjir, yakni Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima dan Wiwirano. "Kecamatan Asera merupakan kecamatan dengan jumlah desa terdampak paling tinggi yaitu 13 desa," kata Sutopo.

Masih di Sulawesi Tenggara, banjir juga melanda Kabupaten Konawe. Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi mengakibatkan 36 jiwa mengungsi dan 240 jiwa terdampak.

Sedangkan banjir di Sulawesi Selatan melanda wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Warga yang terdampak berasal dari Kelurahan Tanru Tedong 1.002 KK dan Desa Salobukkang 450 KK.

Di Sulawesi Tengah, banjir melanda Kabupaten Morowali yang menyebabkan 263 KK di Desa Lele dan 298 KK di Desa Dampala mengungsi.  (ADV)

Sumber: Republika

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),Siti Nurbaya mengatakan akan meneliti ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir besar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir itu yang menyebabkan ribuan warga mengungsi di Kabupaten Konawe Utara.

"Kalau soal ekses dari perizinan, kita akan teliti dulu. Saya minta datanya, (sedang) dikumpulkan, dari (Direktorat Jenderal) Konservasi, Planologi, DAS dan Hutan Produksi. Jadi kita teliti dulu. Tapi, memang indikasinya ada," kata Siti di Jakarta, Senin (10/6) lalu.

Siti mengatakan akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal, mengingat menyentuh banyak aspek, dari mulai soal tambang, pertanian, perkebunan, sistem drainase, lanskap. Terkait penanganan di wilayah hulu, ia mengatakan akan sesuai arahan Presiden Jokowi, KLHK berkonsentrasi menangani persoalan di hulu dengan melakukan penanaman pohon.

"Tapi kalau sekarang tanam hasilnya kan baru tiga tahun lagi. Berarti sekarang yang harus dicek adalah bangunan-bangunan penahan, (mengatasi) erosi paling. Itu yang mungkin bisa dipercepat dari pada soal menanam, ya," ujar Siti.

Sedangkan terkait sistem drainase dan aliran air itu diserahkan ke npemerintah Kota karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah."Jadi, kota mungkin dibantu oleh Kementerian PUPR".

Sebelumnya Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan puluhan ribu warga terdampak banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi di Sulawesi pada awal Juni 2019.

"Hingga Senin, sejumlah kabupaten terdampak banjir di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah," katanya.

Sutopo mengatakan banjir di beberapa provinsi tersebut menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan pada sektor pemukiman, pertanian, perikanan serta fasilitas umum.

Banjir tersebar di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan 1.091 kepala keluarga (KK) atau 4.198 jiwa mengungsi. Sebanyak enam kecamatan terimbas banjir, yakni Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima dan Wiwirano. "Kecamatan Asera merupakan kecamatan dengan jumlah desa terdampak paling tinggi yaitu 13 desa," kata Sutopo.

Masih di Sulawesi Tenggara, banjir juga melanda Kabupaten Konawe. Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi mengakibatkan 36 jiwa mengungsi dan 240 jiwa terdampak.

Sedangkan banjir di Sulawesi Selatan melanda wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Warga yang terdampak berasal dari Kelurahan Tanru Tedong 1.002 KK dan Desa Salobukkang 450 KK.

Di Sulawesi Tengah, banjir melanda Kabupaten Morowali yang menyebabkan 263 KK di Desa Lele dan 298 KK di Desa Dampala mengungsi.  (ADV)

Sumber: Republika

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),Siti Nurbaya mengatakan akan meneliti ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir besar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir itu yang menyebabkan ribuan warga mengungsi di Kabupaten Konawe Utara.

"Kalau soal ekses dari perizinan, kita akan teliti dulu. Saya minta datanya, (sedang) dikumpulkan, dari (Direktorat Jenderal) Konservasi, Planologi, DAS dan Hutan Produksi. Jadi kita teliti dulu. Tapi, memang indikasinya ada," kata Siti di Jakarta, Senin (10/6) lalu.

Siti mengatakan akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal, mengingat menyentuh banyak aspek, dari mulai soal tambang, pertanian, perkebunan, sistem drainase, lanskap. Terkait penanganan di wilayah hulu, ia mengatakan akan sesuai arahan Presiden Jokowi, KLHK berkonsentrasi menangani persoalan di hulu dengan melakukan penanaman pohon.

"Tapi kalau sekarang tanam hasilnya kan baru tiga tahun lagi. Berarti sekarang yang harus dicek adalah bangunan-bangunan penahan, (mengatasi) erosi paling. Itu yang mungkin bisa dipercepat dari pada soal menanam, ya," ujar Siti.

Sedangkan terkait sistem drainase dan aliran air itu diserahkan ke npemerintah Kota karena dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi wilayah."Jadi, kota mungkin dibantu oleh Kementerian PUPR".

Sebelumnya Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan puluhan ribu warga terdampak banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi di Sulawesi pada awal Juni 2019.

"Hingga Senin, sejumlah kabupaten terdampak banjir di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah," katanya.

Sutopo mengatakan banjir di beberapa provinsi tersebut menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan pada sektor pemukiman, pertanian, perikanan serta fasilitas umum.

Banjir tersebar di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mengakibatkan 1.091 kepala keluarga (KK) atau 4.198 jiwa mengungsi. Sebanyak enam kecamatan terimbas banjir, yakni Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima dan Wiwirano. "Kecamatan Asera merupakan kecamatan dengan jumlah desa terdampak paling tinggi yaitu 13 desa," kata Sutopo.

Masih di Sulawesi Tenggara, banjir juga melanda Kabupaten Konawe. Banjir yang juga dipicu oleh curah hujan tinggi mengakibatkan 36 jiwa mengungsi dan 240 jiwa terdampak.

Sedangkan banjir di Sulawesi Selatan melanda wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Warga yang terdampak berasal dari Kelurahan Tanru Tedong 1.002 KK dan Desa Salobukkang 450 KK.

Di Sulawesi Tengah, banjir melanda Kabupaten Morowali yang menyebabkan 263 KK di Desa Lele dan 298 KK di Desa Dampala mengungsi.  (ADV)

Sumber: Republika