(RIAUPOS.CO) — Entah berapa kali suara Jefri Antoni meninggi ketika ada beberapa hak masyarakat yang terzolimi. Sebut saja kasus Puskesmas Pangean, kasus MAN I Kuansing dan beberapa kasus lainnya.
Anto. Begitu orang biasa menyapanya. Lelaki kelahiran Koto Pangean ini sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kuansing. Sekarang, ayah dari Bunga Citra Kirana dan Zahwa Dwi Kirana ini menjabat Ketua Komisi I di DPRD Kuansing.
Jika dilihat dari keseharian dan cara bergaulnya, sosok Jefri Antoni biasa-biasa saja. Tidak terlihat sebagai seorang anggota dewan. Apalagi ketika berkumpul dengan masyarakat, suami dari Fenti Andriani ini tidak terkesan sebagai seorang pejabat legislatif.
Namun, ketika berada di gedung rakyat, apalagi berkaitan dengan kemaslahatan umat, beliau sosok yang garang. Tidak pernah main-main dengan kebijakan pemerintah yang ia rasa tidak pro rakyat.
Ketua Komisi I DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST saat mengikuti rapat paripurna.
Kasus Puskesmas rawat Inap Kecamatan Pangean misalnya. Lelaki yang sempat duduk di bangku STM N Telukkuantan ini sempat berang ketika mendengar kabar bahwa sebagian petugas mogok akibat waktu itu tidak mendapatkan gaji. Sehingga pelayanan masyarakat terhenti.
"Iya. Waktu itu saya memang emosi. Di pelayanan, baik itu Puskesmas maupun RSUD tidak boleh berhenti. Ini menyangkut hidup mati orang. Tidak mungkin orang yang sedang sakit harus menunggu lama karena petugas tidak ada. Disini lemahnya pemerintah," tegas Jefri Antoni.
Jefri Antoni melanjutkan, untuk hal-hal yang kira-kira mengganggu layanan masyarakat banyak, pemerintah harus mendapatkan perhatian yang serius. Jangan hanya sibuk mementingkan pegawai yang bekrja dikantor bupati saja.
Ketua Komisi I DPRD Kuansing, Jefri Antoni ST
"Bupati dan dinas-dinas terkait, harusnya turun kelapangan untuk memastikan pelayanan masyarakat benar-benar diutamakan," ujar Jefri.
Lelaki kelahiran Koto Pangean ini meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk bersama-sama dengan DPRD mendahulukan kepentingan masyarakat. Sebab, tugas pokok anggota DPRD salah satunya sebagai penyambung lidah masyarakat.
Jefri Antoni menilai, ada semacam kesalahfahaman selama ini antara Pemkab dan DPRD. Contohnya terkait anggaran atau pengesahan.
"Kalau DPRD tidak setuju, dibilang kami tidak mau mengesahkan. Ini kan keliru. Kami selalu mendukung semua program pemerintah, asalkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu, mari kita samakan presefsi. Bersama bangun negeri," ajak Jefri.
Sebagai ketua Komisi I DPRD Kuansing, Jefri Antoni mengajak pemerintah dan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengarahkan Kabupaten Kuansing ini supaya bisa menjadi kabupaten percontohan terutama di bidang pembangunan dan pariwisata.
Jefri Antoni foto bersama dengan keluarga
Kedekatannya dengan masyarakat dan awak media, membuat Jefri Antoni lebih cepat mendapatkan informasi. Keterbukaan akan memperjelas apa yang menjadi tuntutan masyarakat dikalangan bawah.
"Saya sengaja duduk di warung kopi sambil berbincang dengan masyarakat. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi. Sebab, aspirasi yang paling murni itu biasa didapat di kedai. Kan, tidak semua orang yang bisa menyampaikan aspirasi langsung ke DPRD," beber Jefri.
Dari pengalaman bergaulnya itulah, politisi Partai Demokrat ini duduk selama dua periode di DPRD Kuansing. Dilihat dari cara bergaulnya, sosok Jefri terlihat tidak memandang orangnya. Terbukti, menjelang pulang, Jefri kerap terlihat singgah di desa-desa lain untuk berbincang di kedai-kedai kaki lima sebelum sampai kerumah.
Salah satu keinginan Jefri saat ini adalah bagaimana cara supaya pengangguran di Kuansing ini bisa bekerja. Sebab, rata-rata pengangguran di Kuansing ini masih banyak yang berijazah S1.
"Sangat disayangkan rasanya. Kita akan cari solusi supaya pengangguran ini bisa bekerja. Meinimal pegawai honor dan kontrak. Mereka-mereka ini sangat potensial untuk perkembangan Kuansing kedepan," kata Jefri.
Terakhir, Jefri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah masing-masing, terutama terkait pelayanan.
"Kami akan terus mendesak pemerintah untuk mengutamakan pelayanan. Sebab, pelayanan ini hak nya masyarakat. Dan ini tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah. Kalau ini, menurut saya, jangan ditawar-tawar lagi," tutupnya. (adv/yas)
