ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) — PEMERINTAH terus mengevaluasi hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini sangat potisif dalam pengelolaan anggaran.
Sebagaimana dikemukakan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, usai menghadiri SAKIP Award 2019 di salah satu hotel ternama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (10/2) pagi.
Dijelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Caranya, dengan menerapkan SAKIP.
SAKIP Award 2019 ini diserahkan kepada 161 kepala daerah provinsi yang meliputi kabupaten/kota oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MPANRB) Tjahjo Kumolo.
Artinya, setiap tahun Kementerian MPANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh lembaga dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP itu sendiri.
“Untuk meningkatkan kategori penilaian SAKIP yang diterima, maka kita minta semua pihak terkait untuk saling bekerja sama,” jelas bupati.
Selain itu, rapor SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Yang pasti kita sangat berharap terus ada peningkatan dalam penerapan SAKIP,” tuntas bupati.(adv)
ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) — PEMERINTAH terus mengevaluasi hasil evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini sangat potisif dalam pengelolaan anggaran.
Sebagaimana dikemukakan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, usai menghadiri SAKIP Award 2019 di salah satu hotel ternama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (10/2) pagi.
- Advertisement -
Dijelaskan, salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Caranya, dengan menerapkan SAKIP.
SAKIP Award 2019 ini diserahkan kepada 161 kepala daerah provinsi yang meliputi kabupaten/kota oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MPANRB) Tjahjo Kumolo.
- Advertisement -
Artinya, setiap tahun Kementerian MPANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh lembaga dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP itu sendiri.
“Untuk meningkatkan kategori penilaian SAKIP yang diterima, maka kita minta semua pihak terkait untuk saling bekerja sama,” jelas bupati.
Selain itu, rapor SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Yang pasti kita sangat berharap terus ada peningkatan dalam penerapan SAKIP,” tuntas bupati.(adv)
